Ilustrasi. (CNN Indonesia)

Ada Bisnis di Balik Aroma Keraguan Pemerintah Terhadap Vaksin Covid-19???

TAJUK OPINI

Oleh: Haidar Alwi Institute (HAI)

THREECHANNEL.CO – Pemberian vaksin dipercaya sebagai salah satu alternatif paling efektif untuk menekan laju penularan Virus Corona dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menepis keraguan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19. Mulai dari penyuntikan pertama kepada Presiden Joko Widodo hingga kampanye #sukseskanvaksinasi dan “Saya Siap Divaksin”.

Lalu, apakah Pemerintah benar-benar yakin program vaksinasi Covid-19 akan sesukses seperti yang digembor-gemborkan??? Atau jangan-jangan optimisme tersebut hanya sebagai pembalut pesimisme agar bisnis vaksin berjalan dengan lancar???

Saat rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (8/2/2021), Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan bahwa jumlah pasien positif Covid-19 pada tahun 2021 diperkirakan menembus angka 1,7 juta orang. Itu artinya akan terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 sebanyak 128% dibanding tahun 2020 yang berjumlah 743.198 orang.

Dengan asumsi penegakan protokol kesehatan berada pada level yang sama, maka dapat ditarik benang merah bahwa Pemerintah sebenarnya tidak yakin Vaksin Covid-19 dapat menekan laju penularan Virus Corona. Alih-alih berkurang, jumlah kasus positif Covid-19 setelah ada vaksin justru diperkirakan meningkat dibandingkan sebelum ada vaksin.

Sebuah studi yang dimuat dalam New England Journal of Medicine melaporkan bahwa Vaksin Covid-19 yang dalam hal ini adalah Moderna (vaksin termahal) hanya dapat melindungi tubuh dari Virus Corona selama kurang lebih 119 hari atau 4 bulan saja. Para dokter memantau perkembangan 34 pasien pertama yang diberi suntikan Vaksin Covid-19. Pada awalnya tubuh memang membentuk antibodi, namun antibodi tersebut mengalami penurunan dalam beberapa pekan setelah divaksin. Karenanya, sampai kapan Pemerintah mampu menyediakan Vaksin Covid-19 secara gratis sementara di sisi lain tercipta ketergantungan di masyarakat???

Lantas, buat apa Vaksin Covid-19? Benarkah untuk tujuan bisnis seperti yang terjadi pada alat-alat kesehatan sebelumnya?

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono berpendapat bahwa Vaksin Covid-19 bukanlah senjata pamungkas untuk mengatasi Pandemi, tapi bisa menjadi andalan pemulihan ekonomi melalui bisnis yang cenderung dimonopoli, Sabtu (12/12/2020). Apalagi, Pemerintah mengalokasikan kuota Vaksin Mandiri dengan jumlah mencapai 75.048.268 untuk swasta dan masyarakat. Para pelaku ekonomi dapat memesan Vaksin Covid-19 dengan beragam jenis dan harga. Lagi-lagi pesanan swasta ini tentunya akan mendongkrak pendapatan penjualan BUMN Farmasi dan BUMN Transportasi yang menjadi pengangkutnya.

Walaupun pada akhirnya Vaksin Mandiri yang dibeli oleh perusahaan dari BUMN Farmasi diberikan secara gratis kepada para karyawannya, celah penyelewengan atau penyalahgunaan tetap terbuka lebar. Pasalnya, tidaklah sulit untuk memanipulasi data dan jumlah karyawan yang bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan kuota.

Kasus mark-up jumlah karyawan ini pernah terjadi di salah satu BUMN hingga kedatangan Direktur Utama teranyar. Ia mencontohkan di atas kertas tercatat 2.500 karyawan, padahal di lapangan jumlah sesungguhnya tidak lebih dari 1.000 orang. Opname akan semakin sulit bila karyawan perusahaan tidak terpusat di perkantoran, melainkan tersebar di lapangan. Nah, selisih jumlah tercatat dan jumlah sebenarnya inilah yang menjadi celah bagi oknum swasta untuk meraup keuntungan. Jika tidak mendapatkan untung, kenapa para pengusaha begitu ngotot dengan Vaksin Mandiri? Simpelnya, mana ada perusahaan yang mau merugi?

Di luar negeri, India misalnya, Vaksin Covid-19 menjadi peluang bisnis bagi perusahaan wisata dengan cara menawarkan Vaksin Pfizer kepada para pelancong untuk paket perjalanan ke Amerika Serikat. Cara ini terbukti ampuh karena sejumlah perusahaan mengaku telah menerima ribuan telepon dari para peminat dan pendaftar untuk paket tersebut.

Mirip-mirip dengan yang terjadi di Indonesia ketika masker dan hand sanitizer diburu dan ditumpuk meskipun harganya melambung tinggi. Pun dengan tes Covid-19 yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan darat maupun udara.

Sebagai informasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 426 juta dosis Vaksin Covid-19 untuk 181 juta penerima sesuai standar “Herd Immunity” WHO dengan ketentuan setiap orangnya mendapatkan 2 dosis ditambah 15%. Sementara Pemerintah mengklaim setidaknya telah mengamankan 330 juta dosis dan mengambil opsi tambahan 330 juta dosis lagi sehingga totalnya 660 juta dosis Vaksin Covid-19.

Vaksin Covid-19 tersebut antara lain Sinovac sebanyak 125 juta dosis, Novavax 50 juta dosis (opsi tambah 50 juta), AstraZeneca 50 juta dosis (opsi tambah 50 juta), Pfizer 50 juta dosis (opsi tambah 50 juta) dan organisasi atau aliansi Internasional di bawah WHO yakni CEPI & GAVI (gratis) maksimal 20% dari populasi Indonesia serta kesiapan Vaksin Merah Putih yang diharapkan dapat mencakupi 100%.

Harga Vaksin Sinovac Cina sekitar Rp 211.282 per dosis, Vaksin Novavax Amerika Serikat sekitar Rp 226.000 per dosis, Vaksin Pfizer Jerman Rp 283.000 per dosis dan yang paling murah adalah Vaksin AstraZeneca Inggris Rp 57.000 per dosis.

Sampai dengan Selasa (9/2/2021), Indonesia menerima 29 juta dosis Vaksin Sinovac buatan Cina dari total pesanan 125 juta dosis. Vaksin Sinovac yang telah tiba di tanah air terdiri dari 3 juta dosis siap pakai, 25 juta dosis bahan baku (bulk) dan 1 juta dosis tambahan (overfill). Untuk Vaksin Sinovac siap pakai dibeli dengan harga Rp 211.282 per dosis. Sedangkan untuk bahan baku, harganya pada tahun 2020 sekitar 8 Dollar AS atau Rp 115.200 per dosis dan 6-7 Dollar AS atau Rp 86.400 – Rp 100.800 per dosis tahun 2021 (kurs Rp 14.400 per Dollar AS).

Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Bambang Pamungkas pada akhir Desember 2020 silam memaparkan total anggaran penanganan Covid-19 sudah mencapai Rp 1.035,25 Triliun. Sebanyak Rp 937,42 Triliun bersumber dari APBN, Rp 86,36 Triliun dari APBD, Rp 6,5 Trilin dari sektor moneter, Rp 4,02 Triliun dari BUMN, Rp 320 Miliar dari APBD serta Rp 625 Miliar dari dana hibah dan masyarakat.

Dalam rapat bersama Bio Farma, BPOM dan Komisi IX DPR RI pada Kamis (14/1/2021), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) membeberkan target anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk pengadaan Vaksin Covid-19 mencapai Rp 75 Triliun. Namun dalam rapat lanjutan pada Senin (8/2/2021), Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengusulkan tambahan anggaran Rp 134,46 Triliun pada tahun 2021 untuk penanganan Covid-19.

Sekitar Rp 58,18 Triliun merupakan anggaran untuk program vaksinasi Covid-19. Dari jumlah sedemikian Rp 50,2 Triliun di antaranya untuk pengadaan Vaksin Covid-19, sebanyak Rp 4,18 Triliun untuk operasional termasuk Rp 2 Triliun honor vaksinator dan Rp 3,1 Triliun untuk distribusi termasuk pendingin, pemantau suhu, rompi vaksinator serta kartu vaksinasi.

Dengan anggaran sebanyak itu dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan Pandemi Covid-19, sudah selayaknya Pemerintah bersikap terbuka terhadap rakyatnya. Baik dari segi kemanfaatan Vaksin Covid-19 maupun dari proses pengadaan dan penggunaan anggarannya. Atas dasar apa pun negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, apalagi meraup keuntungan di atas ribuan nyawa yang sudah melayang. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi sebuah negara. (HAI)