Donny Gahral Adian dan Rieke Diah Pitaloka saat masih menjadi suami-istri. (Tribunnews melalui Wartakota)

THREECHANNEL.CO – Seiring dengan berlanjutnya perombakan pimpinan perusahaan pelat merah oleh Menteri BUMN Erick Thohir, jumlah Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) yang merangkap sebagai Komisaris BUMN kian bertambah. Terakhir pada Senin (18/1/2021), Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM yakni Jaleswari Pramodhawardani menjadi Komisaris PT Pindad.

Sebelumnya, terdapat 3 Pejabat dari Kedeputian IV KSP yang telah terlebih dahulu diangkat menjadi Komisaris BUMN. Mereka antara lain Ali Mochtar Ngabalin sebagai Komisaris Pelindo III, Donny Gahral Adian sebagai Komisaris PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB) dan Juri Ardiantoro sebagai Komisaris Pertamina Patra Niaga. Ali Mochtar Ngabalin dan Donny Gahral Adian adalah Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, sedangkan Juri Ardiantoro merupakan Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik.

Penelusuran yang dilakukan Threechannel pada Rabu (20/1/2021) malam menemukan bahwa Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Donny Gahral Adian tidak hanya menjabat sebagai Komisaris PT DKB. Mantan suami Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng itu juga merangkap Komisaris Perum Bulog sejak Rabu (13/1/2021). Dengan demikian, maka anak buah Moeldoko tersebut merangkap 3 jabatan secara sekaligus. Tidak diketahui apakah Donny Gahral Adian telah melepas posisinya di PT DKB atau belum. Namun yang pasti namanya masih bertahta di website resmi PT DKB & Perum Bulog.

Pengangkatan Donny Gahral Adian sebagai Komisaris Perum Bulog terkesan dilakukan secara diam-diam. Pasalnya hingga berita ini ditulis tidak ada satu pun pemberitaan media dan siaran pers Perum Bulog yang mengumumkan informasi tersebut. Publik baru akan tahu bila menelusuri secara langsung pada menu navigasi website Perum Bulog atau mengetik kata kunci tertentu di mesin pencarian.

Sebagai informasi, KSP secara kelembagaan baru berdiri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama. Lembaga non-struktural ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang telah diperbaharui menjadi Perpres Nomor 83 Tahun 2019.

Dalam Pasal 2 diatur bahwa KSP bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis. Tugas KSP kemudian dirinci menjadi 10 poin sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3.

Kepala KSP yang pertama, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pernah mengingatkan agar para Pejabat KSP berpedoman pada rambu-rambu yang ada dan tidak melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya. Akan tetapi, seiring dengan pergantian kepemimpinan dari LBP kepada Teten Masduki kepada Moeldoko, para pejabatnya mulai mencari pekerjaan sampingan sebagai Komisaris perusahaan pelat merah.

Berikut susunan KSP saat ini:

Moeldoko: Kepala KSP

Febry Calvin Tetelepta sebagai Deputi I bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi

Abetnego Panca Putra Tarigan sebagai Deputi II bidang Pembangunan Manusia

Panustan S Sulendrakusuma sebagai Deputi III bidang Perekonomian

Juri Ardiantoro sebagai Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik

Jaleswari Pramodhawardani sebagai Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

(ham)