Pak Jokowi Kebobolan, Mendag M Lutfi Nyambi Komisaris Bakrie Group

1646
Muhammad Lutfi menaiki mobil Mercedes-Benz tipe E-400 di acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2014. (Kompas.com/ Roderick Adrian Mozes)

THREECHANNEL.CO – Baru seumur jagung menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi sudah terindikasi mengangkangi Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sama sekali tidak dipatuhinya. Sebab, hingga saat ini Muhammad Lutfi belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Darma Henwa Tbk.

Darma Henwa Tbk adalah salah satu perusahaan terbuka Bakrie Group yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan, jasa penambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan. Annual Report 2019 merinci komposisi pemegang saham Darma Henwa Tbk antara lain Goldwave Capital Limited (17,46%), Zurich Assets International Ltd (11,50%) dan publik (71,54%).

Berdasarkan penelusuran Threechannel pada Jumat (1/1/2021) malam, tidak ditemukan pengumuman pengunduran diri Muhammad Lutfi dalam laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia. Laporan terakhir Darma Henwa Tbk adalah tanggal 21 Desember 2020 tentang Hasil Public Expose dengan 3 lampiran.

Tidak hanya di Darma Henwa Tbk, nama Muhammad Lutfi juga masih tercatat sebagai Dewan Komisaris di situs milik PT Dutagriya Sarana (DGS). Lantaran tidak memuat detail profil, maka tidak dapat dipastikan apakah Muhammad Lutfi yang dimaksud adalah orang yang sama dengan Menteri Perdagangan yang baru dilantik.

Sebagai Menteri, Muhammad Lutfi harusnya tunduk pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 23 Huruf (b) diatur bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai Komisaris atau Direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Bila ketahuan melanggar, maka Presiden dapat memberhentikan Menteri yang bersangkutan dari jabatannya sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (d).

Berbeda dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang juga sempat disoroti Threechannel karena menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Indonesia Prima Property Tbk. Pada Senin (28/12/2020), manajemen perusahaan segera mengumumkan pengunduran diri Gus Yaqut melalui laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia.

“Sehubungan dengan penunjukan Bapak Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri Bapak Yaqut Cholil Qoumas dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 22 Desember 2020,” tulis Corporate Secretary PT Indonesia Prima Property Tbk, Neneng Nurjanah dalam dokumen yang dimuat Senin (28/12/2020).

PT Indonesia Prima Property Tbk merupakan sebuah perusahaan terbuka yang ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi pengelolaan properti komersil di antaranya ruang perkantoran, apartemen, perhotelan, pusat perbelanjaan dan perumahan. Sebagian besar saham perusahaan ini dimiliki oleh First Pasific Capital Group Ltd sebanyak 67,98%. Beberapa unit bisnisnya yakni Apartemen Puri Casablanca, Grand Tropic Suites Hotel, Novotel Surabaya, Mal Blok M dan Plaza Parahyangan. (ham)