Jajaran “Pelihara” Bangunan Ilegal, Walikota Jakbar Bakal Didemo LSM GMBI

119
Bangunan ilegal bawah SUTET milik Agung Sedayu Group (ASG) yang terletak di Kawasan Apartemen Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat. (Threechannel)

THREECHANNEL.CO – LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) akan mengepung kantor Walikota Jakarta Barat untuk menuntut dilakukannya pembersihan di jajaran Sudin Citata maupun Satpol PP. Pasalnya, kedua perangkat daerah tersebut sama sekali tidak memiliki ketegasan dalam menindak bangunan ilegal bawah SUTET milik Agung Sedayu Group (ASG) yang terletak di Kawasan Apartemen Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat.

Terkait hal itu, Leman selaku Koordinator Jaringan Lapangan LSM GMBI Distrik Jakarta Barat, mengaku bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) tanggal 12 Desember 2020 lalu. Dalam balasannya tanggal 16 Desember 2020, Kepala Unit PM PTSP Jakarta Barat, Sri Ratu Mulyanti menegaskan bahwa bangunan kafe dan kantor pemasaran bawah SUTET Apartemen Puri Mansion tidak memiliki IMB.

“Sekali lagi kami minta agar Satpol PP dan Sudin Citata Jakarta Barat segera menindak tegas, bila perlu melakukan penyegelan mati terhadap bangunan ilegal bawah SUTET milik ASG. Jika tidak, kami LSM GMBI Distrik Jakarta Barat akan menggelar unjuk rasa di kantor Walikota Jakarta Barat. Kami mendesak Pak Wali mengganti atau merotasi jajaran Satpol PP dan Sudin Citata. Diperlukan pembersihan dari tingkat atas hingga ke bawah demi penegakan aturan yang tegas tanpa pandang bulu,” ujar Leman kepada Threechannel, Senin (11/1/2021) malam.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Tamo Sijabat memastikan bangunan cafe di bawah SUTET di kawasan Apartemen Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) alias ilegal. Hal tersebut diketahui setelah Satpol PP menerima kiriman sejumlah dokumen dari PT Citra Abadi Mandiri selaku Pengembang.

Dokumen yang diterima Satpol PP antara lain Izin Membangun Prasarana (IMP) dari Suku Dinas Pekerjaan Umum yang sudah habis masa berlakunya pada 3 September 2009, Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Pertanahan (Sudin Citata), serta Surat Keterangan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta.

“Hari ini yang datang Staf-nya. Itu pun cuma bawa dokumen yang mereka miliki. Nggak ada pertemuan. Staf-nya cuman ngantar berkas langsung pulang. Ada IMP, KRK, RKL/RPL (tidak ada IMB),” ujar Tamo Sijabat saat dikonfirmasi Threechannel, Kamis (10/12/2020).

Padahal, setiap mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan, Pemilik diwajibkan mengurus IMB. Apalagi, bangunan PT Citra Abadi Mandiri berada di bawah Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang berpotensi membahayakan PLN maupun dampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, kini Satpol PP menunggu rekomendasi dari Sudin Citata Jakarta Barat terkait langkah yang akan diambil selanjutnya. Biasanya, setelah mendapatkan rekomendasi teknis, Satpol PP akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar atau tidak memiliki IMB. Ketika dihubungi Threechannel, Bayu Aji selaku Kepala Sudin Citata Jakarta Barat belum memberikan keterangan apa pun. Meski demikian Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto berjanji akan mengingatkan jajarannya untuk berkoordinasi menuntaskan kasus tersebut.

“Oke. Nanti saya ingatkan,” tegas Uus Kuswanto melalui pesan singkat. (ham)