Diah Natalisa yang merupakan kakak kandung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (ist)

THREECHANNEL.CO – Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk mencopot Diah Natalisa dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Kakak kandung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu digantikan oleh mantan Kepala Kantor Pajak Pratama Jakarta Cilandak, Hernita Alius.

Diah Natalisa menjabat Komisaris Independen Perum Jamkrindo sejak tanggal 3 Mei 2017 atau hanya beberapa bulan setelah adiknya, Tito Karnavian dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Juli 2016. Annual Report 2019 Perum Jamkrindo memuat bahwa jabatan Diah Natalisa baru akan berakhir pada 2 Mei 2022 mendatang.

Akan tetapi pada Senin (18/1/2021), Abdul Bari selaku Sekretaris Perum Jamkrindo melalui keterangan tertulisnya menginformasikan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk Hernita Alius untuk menggantikan Diah Natalisa sebagai Komisaris Independen Perum Jamkrindo. Dengan demikian maka Diah Natalisa dicopot sekitar 16 bulan sebelum masa jabatannya habis.

Pengganti Diah Natalisa yakni Hernita Alius memiliki banyak pengalaman di bidang keuangan dan perpajakan. Ia tercatat sebagai lulusan Master of Science Universitas Indonesia dan Master of Management Universitas Bhayangkara. Mantan Kepala Kantor Pajak Pratama Jakarta Cilandak tersebut juga pernah menjadi Direktur PT Indobagus Investama.

“Hal ini diyakini akan menambah kekuatan baru PT Jamkrindo dalam melakukan langkah-langkah strategis pengembangan bisnis serta tata kelola perusahaan,” ujar Abdul Bari secara tertulis, Senin (18/1/2021).

Pada Selasa (27/10/2020) silam, Threechannel telah mengendus dan menyoroti jabatan Diah Natalisa sebagai Komisaris Independen Perum Jamkrindo. Sebab pada saat yang bersamaan, Diah Natalisa juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terhitung sejak 4 April 2016.

Karenanya, maka selama bertahun-tahun kakak kandung Tito Karnavian tersebut memangku jabatan rangkap sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB sekaligus Komisaris BUMN Jamkrindo. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik yang dipertontonkan Diah Natalisa sebagai salah satu leading person pelayanan publik merupakan preseden buruk bagi Kementerian PAN-RB, ASN atau PNS.

Ketika Pemerintah menggembor-gemborkan reformasi birokrasi di tengah segudang masalah menyangkut pelayanan publik, seorang Deputi yang notabene bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan tersebut malah terlebih dahulu terindikasi melakukan pelanggaran.

Lantas, apakah alasan Kementerian BUMN menempatkan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa sebagai Komisaris BUMN? Masuk akal bila tujuannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pelayanan jaminan bagi UMKMK, BUMN dan Sistem Resi Gudang, sesuai dengan visi-misi perusahaan.

Namun, dalam Corporate Report 2019 tak satupun ditemukan regulasi terkait pelayanan publik yang menjadi landasan hukum Jamkrindo. Hal ini bertentangan dengan visi-misi dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dicantumkan perusahaan. (ham)