BUMN Nunggak Pajak Terekam Google Earth, Komisarisnya Petugas Istana

230
Citra Satelit Google Earth menampilkan BUMN PT DKB disegel karena memiliki tunggakan pajak. (Screenshot Google Earth)

THREECHANNEL.CO – Sebuah BUMN nunggak pajak terekam oleh Citra Satelit Google Earth di Jalan Industri 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tampak plang dan stiker penyegelan dipasang karena objek pajak belum melunasi kewajiban pajak daerah berupa PBB-P2. Di dekatnya terdapat papan nama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB) Shipyard Jakarta III.

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, PT DKB telah menunggak pajak sejak tahun 1993. Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu telah menyegel objek pajak tersebut sejak tahun 2015 karena memiliki tunggakan pajak termasuk denda selama 22 tahun mencapai Rp 11,3 Miliar. Bahkan pada tahun 2018, tunggakan pajak PT DKB telah menyentuh angka Rp 32 Miliar.

Padahal baru-baru ini seorang Direktur perusahaan konstruksi di Karawang disandera (gijzeling) karena tunggakan pajak Rp 2,6 Miliar, lebih sedikit dari pajak terutang PT DKB tahun 2015 sejumlah Rp 2,7 Miliar. Pun demikian dengan Direktur PT ESI yang disandera lantaran tunggakan pajak Rp 1,66 Miliar pada tahun 2016 silam. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi PT DKB yang merupakan BUMN. Alih-alih Direkturnya ditahan, penagihan aktif saja tidak dilakukan oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Suban PRD) Jakarta Utara sebagai pemilik kewenangan.

Sejak tahun 1993, PT DKB telah berkali-kali berganti Direksi dan Komisaris. Saat ini, posisi Direktur Utama ditempati oleh La Mane dan Ari Rochmat B sebagai Direktur Operasi & Teknik. Sedangkan Komisaris Utama PT DKB adalah Laksamana Madya (Purn) Halomoan Sipahutar dan Donny Gahral Adian sebagai Komisaris. Tidak diketahui sejak kapan nama-nama tersebut menjabat di PT DKB karena informasi yang tersedia sangat terbatas. Bahkan, website resmi perusahaan tidak mempublikasikan detail profil manajemennya serta laporan keuangan maupun laporan tahunan.

Donny Gahral Adian merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang dikenal sebagai mantan suami Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Wartawan Threechannel telah menghubungi yang bersangkutan melalui WhatsApp dan pesan singkat untuk menanyakan perihal masih ada atau tidaknya tunggakan pajak PT DKB. Akan tetapi hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan sama sekali.

Sebagai informasi, meski disuntik dana Penyertaan Modal Negara (PMN), PT DKB tetap menjadi satu di antara sepuluh BUMN yang dikategorikan “sekarat” karena memiliki ekuitas (modal) minus RP 1,23 Triliun sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. Saldo Laba (Rugi) yakni minus Rp 2,75 Triliun dengan beban pajak Rp 58 Miliar. Pendapatan Usaha PT DKB hanya Rp 290 Miliar sedangkan HPP & Beban Usaha mencapai Rp 453 Miliar. Laba Usaha & Laba Tahun Berjalan masing-masing minus Rp 1,63 Miliar dan minus Rp 116,4 Miliar.

Untuk memperbaiki kinerja PT DKB, Kementerian BUMN sejak akhir 2019 telah mewacanakan pembentukan klaster manufaktur yang akan dipimpin oleh PT Barata Indonesia. Selain kedua perusahaan ini, klaster manufaktur juga akan diramaikan oleh PT Industri Kereta Api, PT Industri Kapal Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya dan PT Boma Bisma Indra.

Namun, proses kajian dan pembentukan yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2020 justru tidak jelas perkembangannya. Pada Agustus 2020, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirijal Nur pernah mengatakan bahwa pemerintah, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, sedang melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi BUMN. Apakah dibubarkan atau direstrukturisasi atau holdingisasi. (ham)