David Bingei (kiri). (Liputan6.com/ Johan Gallo)

THREECHANNEL.CO – Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir kembali kecolongan lantaran Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), David Bingei diam-diam merangkap jabatan terlarang sebagai Managing Director atau Direktur Utama Fidelitas Capital. Selain terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan, rangkap jabatan oleh David Bingei juga terkesan ditutup-tutupi karena tidak dimuat dalam profilnya pada laman resmi Pertamina.

David Bingei ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 17 April 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) Nomor SK-120/MBU/04/2020 tentang Pengangkatan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditetapkan pada 17 April 2020.

Namun, penelusuran yang dilakukan Threechannel pada Minggu (27/12/2020) malam menemukan bahwa David Bingei masih tercatat sebagai Komisaris Independen PT Intanwijaya Internasional Tbk dan Managing Director atau Direktur Utama Fidelitas Capital. Informasi ini diperoleh dari website kedua perusahaan tersebut.

Tidak jadi masalah bila David Bingei hanya merangkap sebagai Komisaris di perusahaan lain sepanjang bisa memenuhi kehadiran paling sedikit 75% dalam Rapat Dewan Komisaris BUMN selama satu tahun dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Persoalan muncul ketika Komisaris BUMN merangkap sebagai Direksi karena merupakan jabatan terlarang yang diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, hingga Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020. Bila melanggar, sanksinya adalah harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris BUMN.

Selain itu, jabatan David Bingei sebagai Komisaris Independen di PT Intanwijaya Internasional Tbk dan Managing Director atau Direktur Utama Fidelitas Capital terkesan ditutup-tutupi karena tidak dimuat dalam profil yang bersangkutan pada website resmi Pertamina. Padahal, jabatan lain yang pernah diembannya seperti di ABN AMRO, Bank Niaga dan Bank Lippo dicantumkan dengan jelas.

Jika David Bingei memiliki niat baik untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan, maka seharusnya yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Managing Director atau Direktur Utama Fidelitas Capital. Akan tetapi David Bingei tidak juga melepaskan jabatan tersebut hingga 9 bulan lebih menempati posisi Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Aturan Larangan Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

1. Pasal 33 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (1) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau (2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN

(1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (a) Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; (b) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau (c) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. BAB V Huruf B Angka 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebutjika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Sanksi Melanggar Larangan Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

1. BAB V Huruf B Angka 3 & 4 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

(3) Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya atau Anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, atau anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.

(ham)