Kolase Yaqut Cholil Qoumas (kiri) dan Muhammad Lutfi (kanan). (Annual Report 2019 EMRE & DEWA)

THREECHANNEL.CO – Dua dari enam Menteri yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/12/2020) tercatat masih merangkap jabatan terlarang sebagai Komisaris di perusahaan swasta. Keduanya yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Berdasarkan penelusuran Threechannel pada Rabu (23/12/2020) malam, nama Yaqut Cholil Qoumas tercantum sebagai Presiden Komisaris PT Indonesia Prima Property Tbk, emiten dengan kode EMRE di Bursa Efek Indonesia. Informasi ini dimuat jelas dalam laman perusahaan tersebut serta Anunal Report 2019.

Dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 Desember 2019, Yaqut Cholil Qoumas sempat memimpin rapat di Lantai 5 Capital Place, Jakarta Selatan. Bahkan, RUPS Tahunan PT Indonesia Prima Property Tbk tanggal 13 Agustus 2020 kembali mengukuhkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Presiden Komisaris hingga 2022 mendatang.

PT Indonesia Prima Property Tbk merupakan sebuah perusahaan terbuka yang ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi pengelolaan properti komersil di antaranya ruang perkantoran, apartemen, perhotelan, pusat perbelanjaan dan perumahan. Sebagian besar saham perusahaan ini dimiliki oleh First Pasific Capital Group Ltd sebanyak 67,98%. Beberapa unit bisnisnya yakni Apartemen Puri Casablanca, Grand Tropic Suites Hotel, Novotel Surabaya, Mal Blok M dan Plaza Parahyangan.

Sedangkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tercantum sebagai Komisaris Independen Darma Henwa Tbk berdasarkan RUPS Luar Biasa Kedua yang digelar pada Kamis (3/9/2020). Profil Muhammad Lutfi sebagai Komisaris Independen Darma Henwa Tbk dapat dijumpai pada website resmi perusahaan. Sebuah laman Bursa Efek Indonesia dan Annual Report 2019 memuat informasi bahwa Muhammad Lutfi pernah menjadi Presiden Komisaris emiten dengan kode DEWA tersebut.

Darma Henwa Tbk adalah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan, jasa penambangan umum serta pemeliharaan dan perawatan peralatan. Annual Report 2019 merinci komposisi pemegang saham Darma Henwa Tbk antara lain Goldwave Capital Limited (17,46%), Zurich Assets International Ltd (11,50%) dan publik (71,54%).

Tidak hanya di Darma Henwa, nama Muhammad Lutfi juga masih tercatat sebagai Dewan Komisaris di situs milik PT Dutagriya Sarana (DGS). Lantaran tidak memuat detail profil, maka tidak dapat dipastikan apakah Muhammad Lutfi yang dimaksud adalah orang yang sama dengan Menteri Perdagangan yang baru dilantik.

Sebelumnya, Muhammad Lutfi menjadi satu dari 20 Duta Besar yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin (14/9/2020). Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2020, Muhammad Lutfi mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Medco Energi Internasional sebagaimana tertera dalam laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia tanggal 13 Oktober 2020.

Lalu, apakah Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Muhammad Lutfi sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris di perusahaan swasta tersebut?

Wartawan Threechannel sekali tidak menemukan perihal pengunduran diri Gus Yaqut dalam laporan perusahaan yang disampaikan dan dipublikasikan pada laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. Laporan terakhir PT Indonesia Prima Property Tbk adalah tanggal 11 Desember 2020 terkait Hasil Public Expose yang terdiri dari 6 lampiran. Pun demikian dengan Muhammad Lutfi di Darma Henwa Tbk yang laporan terakhirnya tanggal 21 Desember 2020 tentang Hasil Public Expose dengan 3 lampiran.

Padahal, mereka yang dilantik menjadi Menteri oleh Presiden biasanya terlebih dahulu telah mengundurkan diri dari jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap. Sebagai Menteri, mereka harusnya tunduk pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 23 Huruf (b) diatur bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai Komisaris atau Direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Bila ketahuan melanggar, maka Presiden dapat memberhentikan Menteri yang bersangkutan dari jabatannya sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (d). (ham)