Relawan Benyamin- Pilar Terancam Dijerat Tindak Pidana Pemilu

133
Relawan Pengkhianat Siti Nur Azizah- Ruhamaben dan Muhamad-Rahayu Saraswati mendeklarasikan dukungannya terhadap Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Jumat (6/11/2020). (ist)

THREECHANNEL.CO – Pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pilkada Tangerang Selatan 2020 yang dilakukan oleh Barisan Merah Hati Relawan Benyamin Tangsel terindikasi melanggar Pasal 280 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk dalam pidana pemilu yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp 24 Juta.

Bertempat di Rumah Kerja Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan di Serpong Utara, relawan pengkhianat Siti Nurazizah-Ruhamaben dan Muhamad-Rahayu Saraswati mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, Jumat (6/11/2020). Mereka yang tergabung dalam Barisan Merah Hati Relawan Benyamin Tangsel (BHARATA) ini dipimpin oleh Hendri Kurniawan.

Di sela-sela acara terjadi pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa masker bergambar Paslon Siti Nurazizah- Ruhamaben dan Muhamad-Rahayu Saraswati untuk kemudian diganti dengan masker bergambar Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 280 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana pemilu.

Dalam Pasal 1 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) Huruf (g) dan Huruf (i) mengatur bahwa Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu; dan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan.

Sedangkan Pasal 280 Ayat (4) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada Ayat 1 huruf (c), huruf (f), huruf (g), huruf (i) dan huruf (j) dan ayat 2 merupakan tindak pidana Pemilu. Sanksinya tertuang dalam Pasal 521 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp 24 Juta.

“Setiap pelaksana, peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), huruf (i) dan huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta Rupiah).” Demikian bunyi Pasal 521.

(ham)