Ngabalin Bandel, Abaikan Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

332
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. (BBC)

THREECHANNEL.CO – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin turut menjadi sorotan dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang membuat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun satu rombongan dan satu pesawat dengan Edhy Prabowo, Ngabalin tidak masuk dalam daftar incaran KPK untuk diperiksa dan dimintai keterangannya. Keikutsertaan Ngabalin dalam rombongan tersebut adalah karena kapasitasnya sebagai Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Selain menjabat Tenaga Ahli Utama KSP dan Pembina KKP, Ngabalin juga tercatat sebagai Komisaris BUMN Pelindo III sejak 3 April 2020. Sebelumnya sejak Juli 2018, Ngabalin merupakan Komisaris BUMN Angkasa Pura I.

Walau mengemban sejumlah jabatan bergengsi selama kurun waktu 2018 sampai sekarang, Ngabalin tak sekalipun melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Ali Mochtar Ngabalin terakhir kali dicatat sekitar 17 tahun lalu, tepatnya pada 23 Desember 2003. Ngabalin yang kala itu menjabat Anggota DPR RI, melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai Rp 539 Juta.

Setelahnya, baik sebagai Tenaga Ahli Utama KSP maupun Komisaris BUMN, Ngabalin tidak pernah lagi melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Padahal setiap Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya, wajib melaporkan harta kekayaannya.

Landasan hukum kewajiban menyampaikan LHKPN ini antara lain Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Selain sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan PN/ WL, LHPKN juga bermanfaat sebagai instrumen akuntabilitas PN/ WL dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya. Selanjutnya adalah sebagai instrumen pengelolaan SDM seperti mengangkat atau mempromosikan PN/ WL berdasarkan kepatuhan LHKPN-nya. (ham)