Mafia Pajak Kanwil DJP Jakut Diduga Peras 88 Wajib Pajak Hingga Miliaran Rupiah

299
Unjuk rasa Gerakan Rakyat Anti Mafia (GERAM) di depan Kanwil DJP Jakarta Utara, Senin (16/11/2020). Oknum dibantu Makelar Kasus (Markus) diduga memeras 88 Wajib Pajak hingga Miliaran Rupiah. (ist)

THREECHANNEL.CO – Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Mafia (GERAM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan pemerasan senilai Miliaran Rupiah yang dilakukan oleh oknum Kanwil DJP Jakarta Utara terhadap 88 Wajib Pajak melalui beberapa Makelar Kasus (Markus).

“Bukan hanya mencoreng nama institusi tapi ulah oknum mafia pajak ini juga merongrong Pemerintah serta menciderai bangsa dan negara. Bayangkan, di saat rakyat sekarat karena dampak Pandemi Covid-19 dan negara mati-matian mengejar pendapatan pajak demi mengimbangi belanja besar-besaran pananganan dampaknya, sejumlah oknum diduga malah melakukan pemerasan untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, kami minta aparat penegak hukum khususnya KPK agar menindaklanjuti kasus ini,” ujar Sujianto selaku Koordinator GERAM dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2020).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan dari masyarakat, dugaan praktik pemerasan ini berawal dari Bukti Permulaan (BUPER) di DJP terhadap para Terduga Pelaku berinisial WP, S, N dan lainnya. Dalam menjalankan aksinya, oknum tersebut memeras 88 Wajib Pajak hingga Miliaran Rupiah dengan cara dipindahtangankan melalui beberapa Markus.

“Untuk memperlancar dan melaksanakan kegiatan tersebut patut diduga menggunakan makelar kasus (markus) WNI keturunan India yang bernama TP dan JP yang beralamat di Sunter. Anak dan bapak ini menjadi penghubung semua warga keturunan India melalui oknum pajak sedangkan untuk warga keturunan Tionghoa patut diduga menggunakan Markus berinisial H,” papar Sujianto.

Lantaran sangat geram dengan ulah para Mafia pajak itu, Sujianto dan rekan-rekannya berembuk bersama untuk membahas langkah apa yang akan mereka tempuh. Satu di antaranya adalah dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kanwil DJP Jakarta Utara Altira Busines pada Senin (16/11/2020) siang. Ia berharap aparat penegak hukum masih memiliki “telinga” untuk mendengar aspirasi rakyat kecil meskipun bukan berasal dari Ormas, LSM dan tokoh terkenal karena malang-melintang di media nasional.

“Apalagi kemarin Senin Pemerintah mulai dari Presiden Jokowi hingga Menko Polhukam Mahfud MD menyerukan agar para pembangkang ditindak tegas tanpa pandang bulu. Kami berharap mafia pajak yang merongrong Pemerintah dan menghisap darah rakyat juga harus mendapatkan sanksi tegas tanpa kecualinya,” pungkas Sujianto. (ham)