Keras! Ini Sebabnya POSPERA Ultimatum Arya Sinulingga, Stafsus Menteri BUMN Erick Thohir

1050
Arya Sinulingga, Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Menteri BUMN, Erick Thohir. (Irfan Adi Saputra/ Kumparan)

THREECHANNEL.CO – Organisasi POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat) mengultimatum Arya Sinulingga supaya meminta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi dalam waktu 3 kali 24 jam. Pasalnya, Staf Khusus merangkap Juru Bicara (jubir) Menteri BUMN itu dinilai telah menuduh secara tendensius, memfitnah, menyebarkan kebencian dan mencemarkan nama baik organisasi POSPERA di media sosial.

“Jika dalam waktu 3 x 24 jam hal tersebut tidak di lakukan maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum, langkah-langkah politik serta aksi-aksi massa di seluruh Propinsi.” Demikian pernyataan POSPERA secara tertulis, Minggu (8/11/2020).

Ultimatum resmi akan disampaikan DPP POSPERA dalam jumpa pers yang diagendakan pada Senin (9/11/2020) pukul 13.00 WIB bertempat di BUMI POSPERA, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dalam undangan yang ditujukan kepada para jurnalis tersebut tercantum nama Sarmanto Tambunan sebagai Ketua LBH POSPERA dan Jeppri F Silalahi selaku Tim Advokasi LBH POSPERA merangkap Wasekjen DPP POSPERA.

Saat dikonfirmasi Threechannel, yang bersangkutan membenarkannya namun enggan membeberkan pernyataan dari Arya Sinulingga yang dipermasalahkan oleh POSPERA. Menurutnya, hal itu akan disampaikan secara resmi dalam jumpa pers sesuai jadwal dalam undangan yang telah beredar.

“Dari tadi banyak teman-teman media yang juga minta (pernyataan Arya Sinulingga yang dipermasalahkan). Tapi kami minta sekalian saja besok pada saat konferensi pers. Biar kita beberkan data-datanya. Mohon dimengerti,” ujar Sarmanto Tambunan, Minggu (8/11/2020) malam.

Memanfaatkan jaringan internal di DPP POSPERA, wartawan Threechannel berhasil mendapatkan informasi mengenai pernyataan Arya Sinulingga yang dipermasalahkan itu dalam sebuah screenshot (tangkapan layar) percakapan WhatsApp. Pernyataan tersebut dilontarkan Arya Sinulingga menanggapi kiriman pemberitaan tentang kerugian 45% yang dialami oleh BUMN PT TIMAH.

“BUMN PT TIMAH RUGI 45%….. MAKANYA MENTERI FOKUS KERJA GAK USAH MIKIRIN 2024 DULUUU…..,” tulis si Pengirim.

“Banyak perusahaan yang Komisarisnya POSPERA selama 5 tahun pada rugi semua… Bikin pusing memang,” balas Arya Sinulingga.

Pengirim lantas membalas dengan stiker “HOAX”.

“Biasalah ente sekarang bro.. Ente yang paling menikmati. Ntar ET out bakal nyungsep juga ente,” imbuh si Pengirim.

Diberitakan sebelumnya, meski gagal menggoyang Menteri BUMN Erick Thohir lewat hantaman kritik dan aksinya, Adian Napitupulu dan Mustar Bonaventura tak kehilangan akal. Mereka mencoba menggalang dukungan dari para pentolan organ relawan Jokowi lainnya melalui rapat kecil bertajuk konsolidasi.

Maka dibuatlah sebuah pertemuan yang digelar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Sabtu (24/10/2020). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Adian Napitupulu, Mustar Bonaventura, Handoko, Sihol Manullang, Yayong Waryono, Reinhard Parapat alias Taki dan Aidil Fitri. Dokumentasi berupa foto diunggah ke akun Facebook-nya masing-masing oleh Aidil Fitri dan Mustar Bonaventura sehari setelah pertemuan berlangsung.

Adian Napitupulu merupakan Politikus PDIP yang menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR RI, Sekjen Nasional PENA 98 dan Ketua Dewan Pembina POSPERA. Sedangkan Mustar Bonaventura adalah Ketua Umum POSPERA atau Posko Perjuangan Rakyat.

Sementara Sihol Manullang mantan Ketua Umum organ relawan Bara JP yang pernah divonis 4 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan kotak suara dengan kerugian negara sebesar Rp 15,7 Miliar. Rekannya, Yayong Waryono menjabat sebagai Sekjen Bara JP. Selain itu, ada pula Reinhard Parapat alias Taki yang merupakan Ketua Umum organ DPN KIB (Kebangkitan Indonesia Baru) dan Aidil Fitri Ketua Umum Foreder.

Terakhir yakni Sekjen Projo yang bernama Handoko. Pada Oktober 2019 lalu, Projo sempat akan membubarkan diri. Namun setelah Ketua Umum-nya Budi Arie Setiadi mendapatkan kursi Wakil Menteri Desa PDTT, Projo akhirnya tidak jadi bubar. Kini, Projo kembali tampil ke permukaan setelah Handoko selaku Sekjennya melakukan pertemuan dengan Adian-Mustar dkk di Kalibata.

Meski salah satu pihak menyebut pertemuan itu tidak membahas Erick Thohir dan BUMN secara khusus, aspirasi yang disampaikan Handoko melalui Tribunnews pada Jumat (30/10/2020) pada faktanya seputar jabatan Direksi dan Komisaris BUMN. Hal ini sejalan dengan tuntutan Adian Napitupulu yang tidak diakomodir oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Dikutip dari Tribunnews, Handoko menilai jumlah relawan Jokowi yang duduk sebagai Direksi dan Komisaris BUMN masih sangat sedikit. Padahal menurutnya, para relawan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi jabatan tersebut. Oleh karena itu, Handoko meminta agar Erick Thohir berkonsultasi dengan Presiden Jokowi terkait kompetensi relawan yang sudah bersama sejak 2012 silam.

“Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN. Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya. Maka besarnya keinginan masyarakat agar BUMN dikelola dengan sehat akan lebih mudah dicapai (dengan relawan Jokowi menjabat Direksi dan Komisaris, red).” Demikian ujar Handoko.

Belum lama ini, gelombang protes yang menuntut Menteri BUMN Erick Thohir mundur atau dicopot dari jabatannya telah menggema di hampir setiap penjuru tanah air. Para aktivis berbagai ormas yang menginisiasi aksi tersebut menilai Erick Thohir telah gagal, baik sebagai Menteri BUMN maupun sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Aksi protes dilakukan dengan cara memasang 447 spanduk dan baliho bertajuk #erickout di 447 kantor BUMN yang tersebar di 25 Provinsi oleh 25 ormas. Ada pula pembagian selebaran kepada karyawan BUMN, mahasiswa dan masyarakat umum masing-masing berjumlah 10.000 lembar di tiap Provinsi, serta 2.000 stiker yang untuk ditempelkan pada angkutan umum. Protes juga disampaikan melalui 3.100 Grup WA, 3.000 akun Twitter, 1.800 akun Instagram dan 3.010 akun Facebook. Selain itu, didukung dengan publikasi di 247 media lokal di 25 Provinsi dan 8 media nasional.

Meskipun para aktivis yang terlibat menggunakan setidaknya 25 ormas berbeda, penelusuran yang dilakukan Threechannel membuktikan bahwa mereka berasal dari satu induk organisasi yang sama yakni Posko Perjuangan Rakyat (Pospera). Baik dilihat dari desain dan format atribut yang hampir sama, nama-nama aktivis yang terlibat maupun klaim aksi serentak di 25 Provinsi menunjukkan bahwa mereka diorganisir oleh satu ormas yang lebih besar.

Ketua Umum Pospera adalah Mustar Bonaventura yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama BUMN PT Dahana. Unggahan-unggahan yang terdapat dalam akun Facebook Mustar Bona Ventura mengindikasikan bahwa aksi #erickout dan #erickgagal dimotori oleh Pospera. Organisasi tersebut juga terafiliasi dengan PENA 98 di bawah komando Adian Napitupulu sebagai Sekjen Nasional. Politikus PDIP ini juga menjabat Ketua Dewan Pembina Pospera.

Meskipun dikenal sebagai salah satu ormas tertua yang berhasil mengantarkan Joko Widodo (Jokowi) dari Walikota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia, hingga ormas tersebut identik dengan PDIP, namun Pospera dan PENA 98 bukanlah sayap partai. Posisi inilah yang diyakini membuat keduanya dapat bergerak leluasa walaupun dipimpin oleh Politikus PDIP, Adian Napitupulu. Sebab, bila Pospera dan PENA 98 menjadi sayap partai berlambang kepala banteng, maka segala sepak-terjangnya harus tunduk pada arahan DPP PDIP.

Berikut 25 ormas yang terlibat dalam aksi #erickout dan #erickgagal yang diklaim berlangsung di 25 Provinsi berikut nama aktivis tekait dan hubungannya dengan Pospera:

1. Forum Demokrasi Banten: Akhmad Yuslizar – Ketua DPD Pospera Banten

2. Pemuda Pecinta NKRI Lampung Utara: Juaini Adami – Ketua DPC Pospera Lampung Utara

3. Jaringan Aksi Rakyat (JARAK) Jawa Barat: Teddy Risandi – Ketua DPD Pospera Jawa Barat

4. Aliansi Pemuda Sumatera Utara (APSU): Nicodemus Sitanggang – Ketua Dewan Pembina Pospera Sumatera Utara

5. Forum Rakyat NTT (ForNTT): Karunia Meianto Lily – Ketua DPD Pospera NTT

6. Gerakan Rakyat (GERAK) Jateng: Fahmi Ulul Fikri – Ketua DPC POSPERA Cilacap

7. SoRak Jambi: Yulia Zuardiman – Ketua DPD Pospera Jambi

8. Forum Aksi Peduli Kalsel: Rahmat Mulyadi alias Abu – Ketua DPD Pospera Kalsel

9. Format Jakarta: Alex Sondang Hutagalung – Ketua DPD Pospera DKI Jakarta

10. Gabungan Mahasiswa Kepri: Marselinus Taufan Weda – Sekretaris DPC GMNI Kota Batam & Dewan Mahasiswa Pospera Kepri

11. Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Bali: Oktaviansyah Nur Sugito – Ketua Dewan Pembina DPD Pospera Bali

12. Aliansi Rakyat Kalteng: Elisae Sumandie – Ketua DPD Pospera Kalteng

13. Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi (ARAK) Sumatera Selatan: Tumpal Simaremare – Ketua DPD Pospera Sumsel

14. Aliansi Rakyat Bersatu Sultra: Hartono – Ketua DPD Pospera Sultra

15. Serikat Aksi Rakyat Sulut: Roy Liow – Ketua DPD Pospera Sulut

16. Aliansi Masyarakat Sulbar: –

17. Solidaritas Pemuda Kaltim Cinta NKRI: Daud Partogi – Ketua DPD Pospera Kaltim

18. Format Sulteng: Aim Ngadi – Ketua DPD Pospera Sulteng

19. Front Peduli Krisis Riau: Julius Situngkir – Ketua DPD Pospera Provinsi Riau

20. Aliansi Masyarakat Bengkulu: Ramlan Tampubolon –

21. Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Jatim: Fattah Anggara alias Angga Dono – Wakil Sekretaris DPD Pospera Jatim

22. Jaringan Demokrasi Aceh: Angga Ramadhana – Dewan Mahasiswa Pospera Aceh

23. Formama (Forum Masyarakat Maluku): Tina Welma Tetelepta – Ketua DPD Pospera Maluku

24. Aliansi Makassar Menggugat: –

25. Aliansi Jogya Peduli BUMN: Endik Widodo – Pospera DIY

Sebelumnya di Jambi pada awal Agustus lalu, Aliansi Rakyat Jambi Menggugat mendatangi 10 kantor BUMN dan memasang spanduk yang tidak jauh berbeda. Inisiatornya antara lain Cecep Suryana (Pembina DPD Pospera Jambi), Feri Irawan (Direktur LSM Perkumpulan Hijau dan Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut Jambi), Musri Nauli (Advokat dan Aktivis WALHI), dan Roida Pane (Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/ KSBSI Provinsi Jambi). Usai aksi ini, Cecep Suryana lantas diangkat menjadi Komisaris PT Adhi Persada Properti, anak perusahaan BUMN PT Adhi Karya TBK.

Sebagai informasi, konflik terjadi lantaran Erick Thohir tidak mengakomodir usulan Adian Napitupulu terkait nama-nama aktivis 98 yang diminta oleh Presiden Jokowi untuk menempati posisi Duta Besar dan Komisaris BUMN. Buntutnya, Adian Napitupulu terus melancarkan serangan berupa delegitimasi kebijakan Erick Thohir. Walau terus dikritik, Erick Thohir rupanya tak peduli dan tetap bertahan pada kebenarannya sendiri. Akibatnya, perseteruan kian memanas dengan saling adu argumen di media, yang mana Erick Thohir kerap diwakili oleh Arya Sinulingga yang merupakan Staf Khusus Menteri BUMN. (ham)