HAI: Jawab Keraguan Publik, Pemerintah Hadir pada Saat yang Tepat, Serius, Keras & Tegas!

588
Kepala Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi). (ist)

THREECHANNEL.CO – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengapresiasi ketegasan yang ditunjukkan oleh Pemerintah dalam menyikapi pembangkangan melalui kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Walau demikian, masih terdapat kelemahan dalam langkah preventif atau pencegahan terjadinya kerumunan massa dalam jumlah besar seperti saat kepulangan Muhammad Rizieq Shihab dari Arab Saudi, pernikahan putrinya serta acara Maulid Nabi di Tebet, Bogor dan Petamburan baru-baru ini.

Menurut R Haidar Alwi, hari ini Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyatnya, menjawab pihak-pihak yang mempertanyakan keberadaan negara, menyangsikan ketegasan Pemerintah, bahkan menganggap negara kalah oleh ormas, terkesan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan, pengrusakan fasilitas umum, pembangkangan dan premanisme serta pemaksaan kehendak oleh kelompok tertentu.

“Apa yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga di saat yang tepat. Peringatan yang benar-benar serius, keras dan tegas. Bahwa negara ini bukan milik sekelompok ormas dan tidak boleh seorang pun melecehkan wibawa negara. Ketegasan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Pusat hari ini patut kita apresiasi. Bahkan 2 Kapolda dicopot secara sekaligus dan Kapolri dipanggil Presiden. Sedangkan Gubernur DKI akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Hal ini menjadi penting mengingat bulan depan adalah Reuni Akbar 212 yang berpotensi menyebabkan kerumunan massa dalam jumlah besar. Jika kali ini Pemerintah Pusat dan aparat penegak hukum lembek, maka dipastikan pelanggaran yang lebih masif akan terjadi dalam waktu dekat,” ujar R Haidar Alwi kepada Threechannel, Senin (16/11/2020) malam.

Akan tetapi dirinya melihat kerumunan massa dalam jumlah besar sepekan terakhir menunjukkan lemahnya langkah-langkah preventif oleh aparat. Di saat perjuangan menangani Pandemi Covid-19 mulai menunjukkan hasil, penegakan dan pengawasan protokol kesehatan di lapangan justru kehilangan fokusnya. Akibatnya, segala daya-upaya Pemerintah mengucurkan dana ratusan Triliun Rupiah, pengorbanan para perawat, tenaga medis dan paramedis hingga tak sedikit yang kehilangan nyawa berpotensi menjadi sia-sia belaka. Oleh sebab itu, diperlukan keseriusan dan ketegasan dalam pencegahan kerumunan massa dalam jumlah besar supaya jangan sampai pembangkangan serupa terjadi lagi di masa depan.

“Kerumunan besar dalam sepekan, tak terbayangkan betapa masifnya penyebaran Covid-19. Tapi sudahlah, itu sudah lewat. Jadikan pelajaran supaya ke depannya langkah preventif lebih diperkuat lagi. Ini tantangan besar bagi semua pihak, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan Menteri Dalam Negeri. Khususnya Kapolri yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Negara membutuhkan kerjasama yang solid. Makanya, aparat yang ragu atau tidak mampu bertindak tegas lebih baik dicopot saja dari jabatannya. Pun Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota. Mendagri harus tegas. Jangan sampai terjadi lagi Kepala Daerah ikut serta atau bahkan memfasilitasi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan,” pungkas R Haidar Alwi.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Terbatas yang digelar hari ini, Senin (16/11/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Karenanya Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan Menteri Dalam Negeri diperintahkan agar menindak tegas setiap bentuk pelanggaran protokol kesehatan dan pembatasan sosial. Jangan hanya sekadar imbauan-imbauan semata, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan.

“Saya ingatkan bagi daerah yang telah memiliki Perda penegakan disiplin protokol kesehatan agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten dan tidak pandang bulu. Sekali lagi, tugas Pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat dan protokol kesehatan adalah keharusan, keharusan,” tegas Presiden Jokowi.

Berdasarkan data terakhir per tanggal 15 November 2020, Presiden Jokowi mengaku senang dengan angka-angka pencapaian sebelumnya. Rata-rata kasus aktif di Indonesia yakni 12,82%, angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata kasus aktif Covid-19 dunia yang mencapai 27,85%. Rata-rata kesembuhan Covid-19 juga bagus yaitu mencapai 83,92%, jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia yang mencapai 69,73%. Namun masih diperlukan kerja keras untuk menekan angka rata-rata kematian supaya lebih rendah lagi karena saat ini masih berada di angka 3,26%, lebih tinggi sedikit dari rata-rata kematian dunia yaitu diangkat 2,43%.

“Dan angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan. Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, para perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada,” tutur Presiden Jokowi.

“Kita harus menghargai pengorbanan para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis yang telah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan bekerja keras menyelamatkan pasien dan tidak bertemu keluarga. Saya di lapangan dan tahu mengenai ini. Saya juga ingatkan kepada Ketua Satgas Covid-19 untuk terus melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 karena anggaran pemerintah yang keluar ini sudah berjumlah Triliunan Rupiah. Jangan sampai kita kehilangan fokus kendali dalam penanganan Covid-19 ini,” pungkasnya.

Ketegasan yang sama juga ditunjukkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD dalam jumpa pers bersama Panglima TNI, Wakapolri yang mewakili Kapolri karena dipanggil menghadap Presiden, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta sebagai pemegang kewenangan penegakan protokol kesehatan di ibukota telah membuyarkan perjuangan Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 selama 8 bulan terakhir. Sebab, terjadi kerumunan massa dalam jumlah besar seperti saat kepulangan Muhammad Rizieq Shihab dari Arab Saudi, pernikahan putrinya serta Maulid Nabi di Tebet, Bogor dan Petamburan dalam sepekan terakhir.

“Oleh karena itu, Pemerintah mengingatkan kepada para Kepala Daerah, Pejabat Publik, Aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa Pemerintah akan bertindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Khusus tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan,” ujar Menko Polhukam, Mahfud MD.

Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga setiap Warga Negara mempunyai hak dan kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara nomokrasi, negara hukum. Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya, sehingga harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan harmonis, tenteram dan damai.

“Kepada aparat keamanan (3 kali), Pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan Covid-19,” kata Mahfud MD dengan tegas. (ham)