Dinilai Mencemari Lingkungan, GMBI Mendesak Pemerintah Agar Pelaku Scrapping Kapal di Kalibaru Ditindak dan Izin Usahanya Dicabut

176
LSM GMBI saat datang ke Kantor PT Bestindo

THREECHANNEL.CO – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) menilai bahwa kegiatan scrapping (pemotongan) kapal di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, telah mencemari lingkungan.

Oleh sebab itu, GMBI mendesak pemerintah untuk menindak tegas pihak-pihak terkait yang melakukan kegiatan pemotongan kapal tersebut, baik perusahaan maupun oknumnya.

“Kami sudah cek ke lokasinya, memang sudah parah pencemarannya. Kegiatan itu (pemotongan) sudah mencemari air, udara dan tanah,” ungkap Ketua LSM GMBI Distrik Jakarta Utara, Sigit Priatna Putra kepada threechannel.co beberapa waktu lalu.

Menurut Sigit, fasilitas pemotongan kapal yang digunakan di sana juga tidak layak, baik fasilitas yang berada di perairan ataupun yang ada di daratan. Sehingga membuat lingkungan tercemar, bahkan parah.

“Idealnya, fasilitas yang dimiliki harus layak agar sisa atau limbah B3 hasil kegiatan pemotongan kapal tidak langsung ke media lingkungan. Kenyataannya, limbah B3 langsung menyentuh media lingkungan di sana. Sangat jelas fasilitasnya tidak layak,” tuturnya.

Lucunya, lanjut Sigit, lokasi kegiatan pemotongan kapal dilakukan di pinggir tanggul NCICD. Padahal, fungsi tanggul sudah jelas dibangun untuk menahan rob dari laut.

“Jangan sampai terulang kesalahan yang sama, seperti kejadian tanggul yang roboh di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Tanggul di sana juga kan sering digunakan sebagai parkir kapal ikan,” ujar Sigit.

Sementara Ketua KSM LSM GMBI Cilincing, Suwandi mengatakan bahwa dalam proses pemindahan potongan besi scrap dari perairan ke daratan yang menggunakan alat berat juga sangat membahayakan masyarakat yang lewat dari jalan tersebut.

Dari data yang dimiliki, sambungnya, perusahaan pelaku kegiatan pemotongan kapal yakni PT Bestindo diduga tidak memiliki dokumen lingkungan hidup.

Dugaan itu muncul karena saat GMBI bertemu dengan pihak perusahaan PT Bestindo, karyawan kepercayaannya tidak bisa menunjukkan dokumen lingkungan hidup. Namun hanya bisa menunjukkan Izin Penyimpanan Sementara B3.

“Yang saya tahu, definisi dokumen lingkungan hidup itu adalah AMDAL dan UKL/UPL. Padahal regulasi menegaskan agar setiap usaha wajib memiliki dokumen lingkungan hidup,” ungkap Suwandi.

Maka itu, Suwandi berharap Pemda DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa segera mengevaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan itu, dengan mencabut izin usahanya bila diperlukan.

Tidak hanya itu, Suwandi juga menyoroti keberadaan oknum penjaga keamanan/sekuriti di lokasi kegiatan pemotongan kapal yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya (PMJ).

“Kami sempat dilarang oleh oknum berinisial F untuk tidak mengambil gambar dan video di sana. Apa dasarnya coba melarang. Tanggul itu kan ruang publik,” tegas Suwandi.

Terkait hal itu, GMBI pun akan melaporkannya kepada Propam PMJ, agar di cek dan meminta untuk segera menindaknya bila dia benar adalah seorang anggota POLRI. (TC1)