Blackout, Dirut PLN Zulkifli Zaini Gagal Jalankan Amanah Utama Erick Thohir

238
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini. (MI/Ramdani)

THREECHANNEL.CO – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai manajemen PLN di bawah kepemimpinan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama telah gagal menjalankan tugas utama yang diberikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengatasi pemadaman listrik skala besar atau yang dikenal dengan istilah blackout. Buktinya, pada Minggu (1/11/2020) mulai pukul 12.58 WIB, sebagian wilayah Jakarta dan Jawa Barat mengalami blackout selama beberapa jam akibat meledaknya circuit breaker 500kv Fase R di Muara Tawar, Bekasi.

Hal itu mengingatkan kita pada peristiwa 4 Agustus 2019 lalu, yang mana terjadi blackout selama 8-18 jam di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat karena gangguan transmisi Ungaran-Pemalang. Setahun sebelum blackout terparah dalam 23 tahun tersebut, kejadian serupa juga pernah terjadi pada 5 September 2018 silam di sebagian Jawa Timur dan Bali lantaran adanya gangguan di PLTU Pacitan dan Paiton Probolinggo.

“Dalam 3 tahun berturut-turut telah terjadi 3 kali blackout. Artinya apa? Manajemen PLN di bawah kepemimpinan Zulkifli Zaini selaku Dirut telah gagal mengantisipasi blackout sebagaimana tugas utama yang diamanatkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam hal ini kinerja Zulkifli Zaini dan kawan-kawan tak ubahnya dengan 3 pendahulunya, yakni Sripeni Inten Cahyani (Plt), Djoko Abumanan (Plt), Muhamad Ali (Plt) dan Sofyan Basir,” ujar R Haidar Alwi kepada Threechannel, Minggu (1/11/2020) malam.

Kegagalan tersebut sudah bisa diprediksi sebelumnya karena PLN dipimpin oleh sosok yang berasal dari kalangan eksternal, bukan internal perusahaan yang paham betul seluk-beluk masalah kelistrikan. Baik Zulkifli Zaini yang ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir maupun Sofyan Basir yang diangkat oleh Rini Soemarno sama-sama bukan produk asli PLN, melainkan seorang bankir. Jika Sofyan Basir bermigrasi dari BRI, maka Zulkifli Zaini menghabiskan banyak waktunya di Bank Mandiri hingga terakhir menjabat Komisaris BNI.

“Dua periode PLN dipimpin bankir atau orang bank, hasilnya sama, yakni blackout. Jadinya begini kalau keahlian dan pengalaman memadai sebagai persyaratan materiil dalam pengangkatan Direksi BUMN diabaikan. Tanpa menafikan sumbangsihnya, Zulkifli Zaini dan Sofyan Basir adalah contoh nyata produk gagal dari indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau Sripeni Inten Cahyani, Djoko Abumanan dan Muhamad Ali kan hanya Plt yang menjabat beberapa bulan,” tutur R Haidar Alwi.

Ia melihat, sejak kepemimpinan Sofyan Basir hingga Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama, PLN murni diarahkan menjadi perusahaan yang profit oriented atau berorientasi utama pada keuntungan. Karenanya yang terjadi adalah bagaimana semua orang fokus menekan biaya (cost) untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsip tersebut mungkin bagus untuk sebuah korporasi, tapi jangan lupa bahwa PLN memiliki kewajiban pelayanan publik (public service obligation) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Profit adalah satu hal. Tapi reliability atau keandalan menjaga performance, menjaga jaminan supply kepada seluruh sendi-sendi republik ini, menjadi hal yang sangat krusial karena ketergantungan ekonomi, sosial dan sebagainya ada di pundak PLN. Nah, selama ini di setiap rapat pimpinan, di setiap teleconference yang dilakukan oleh Direksi di bawah kepemimpinan Sofyan Basir dan Zulkifli Zaini murni adalah bagaimana PLN bisa untung, biaya sana-sini ditekan, klaim pakai teknologi ini-itu untuk hemat sekian Triliun, penjualan bagaimana serta pendapatannya berapa.

Adalah sesuatu yang keliru untuk perusahaan seperti PLN. Kalau itu dilakukan pada perusahaan perbankan seperti BRI, Mandiri dan sebagainya, tidak masalah. Tapi untuk PLN tidak boleh, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. PLN tidak boleh melulu mengejar profit, kenapa? Karena akan menomorduakan reliabilitas atau keandalan dan mengesampingkan performance.

“Mostly, Key Performance Index (KPI) mereka hanya keuntungan. Budaya itu sampai sekarang masih terbawa. Jadi yang dilakukan PLN pokoknya jangan sampai tidak jualan atau jualannya sedikit. Ilustrasinya, walaupun mesin sudah mau mati atau butuh maintenance, yang penting jualan dulu, untung dulu, masalah maintenance belakangan. Jadi dipaksakan untuk jualan walaupun saat itu harus maintenance. Itu sangat mungkin terjadi untuk perusahaan yang memikirkan atau mementingkan profit. Sehingga tidak bisa maintenance, kalau maintenance dia akan down, kalau down dia tidak bisa mengalirkan listrik, sehingga tidak ada pendapatan. Jadi kadang-kadang dipaksakan. Itu bisa saja terjadi,” kata R Haidar Alwi.

Ironisnya, PLN yang saat ini terkesan mengabaikan keandalan dan performance demi berorientasi pada keuntungan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kinerja keuangan PLN menunjukkan nilai kerugian mencapai Rp 38,88 Triliun pada Kuartal I 2020, laba Semester I 2020 merosot 96,28% dan kembali merugi Rp 12,14 Triliun pada Kuartal III 2020. Lebih parahnya lagi, bukannya fokus melakukan perbaikan, manajemen PLN justru seperti haus pencitraan dengan menonjolkan angka pendapatan sekian puluh atau ratusan Triliun (bukan laba).

“Selain blackout, PLN tidak mendapatkan apa-apa. Jangankan keandalan dan performance, keuntungan yang menjadi fokus utama mereka saja tidak tercapai. Bukannya berbenah malah seperti pencitraan untuk menyamarkan kinerja buruknya di mata publik. Nilai kerugian sekian Triliun ditutupi dengan angka pendapatan yang jumlahnya lebih banyak. Kalau tidak percaya, coba kamu baca di media-media nasional, polanya seperti itu,” ucap R Haidar Alwi.

Berikutnya yang diyakini dapat menimbulkan masalah yakni adanya pembagian wilayah operasi menjadi beberapa region yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur atau General Manager (GM). Nomenklatur atau struktur demikian dinilai kurang tepat diterapkan pada perusahaan seperti PLN. Lain halnya bila diberlakukan pada perusahaan profit oriented layaknya perbankan yang dipecah menjadi unit-unit bisnis.

“Jadi kalau dia dipecah seperti itu, masing-masing berkompetisi. Itu sama sekali tidak sehat. Sistem itu jangan dibelah. Karena listrik kita di Jakarta bisa jadi datangnya dari Jawa Barat. Listriknya Jawa Barat bisa jadi datangnya dari Banten, Jawa Tengah dari Jawa Barat dan lain-lain sebagainya. Padahal, antar-provinsi di Jawa itu apa sih yang memisahkan? Tidak ada kan? Bahkan terkoneksi dengan Bali. Jadi kenapa harus dibagi-bagi seperti bank?” Ungkap R Haidar Alwi.

Secara umum, sejak kepemimpinan Sofyan Basir hingga Zulkifli Zaini, PLN punya daya rusak yang cukup besar sehingga perlu perbaikan. Direktur Utama adalah nakhoda yang menentukan PLN dan negara ini ke depannya mau diterangi seperti apa. Kalau Dirutnya sosok yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman memadai di bidang kelistrikan dan pembangkit, maka satu kaki PLN sudah berada dalam jurang kehancuran.

“Dirut itu kalau perlu orang dalam yang pernah di semua lini PLN. Dia pernah di lapangan, pernah di proyek, pernah di pembangkitan, pernah di unit, pernah di transmisi, mengerti semua detailnya dan dia harus tegas dan berani mengambil keputusan. Jadi, saya mengkritik bukan berarti Sofyan Basir atau Zulkifli Zaini tidak punya kontribusi, tapi setiap orang tidak ada yang sempurna. Hanya saja ada kesalahan fatal yang berulang tanpa perbaikan yang signifikan, sehingga sebetulnya Direktur PLN memang sebaiknya orang dalam, punya track record, mengerti teknis dan keandalan,” pungkas R Haidar Alwi. (ham)