Tok! Erick Thohir Terbitkan Aturan Baru Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

310
Menteri BUMN, Erick Thohir. (ist)

THREECHANNEL.CO – Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya memperbolehkan seorang Komisaris BUMN merangkap sejumlah jabatan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Aturan tersebut ditandatangani Erick Thohir pada 9 Oktober 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2020.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri BUMN terbaru, aturan yang mengalami perubahan antara lain Lampiran BAB I Huruf D, BAB II Huruf C, BAB III Huruf B/C/D, BAB IV Huruf A/B serta BAB V.

Khusus BAB V yang mengatur tentang rangkap jabatan, perubahan terlihat pada pemisahan antara rangkap jabatan yang diperbolehkan dengan rangkap jabatan yang dilarang. Seorang Komisaris/ Pengawas BUMN diperbolehkan merangkap jabatan yang sama di BUMD dan Swasta dengan syarat wajib memenuhi persentase kehadiran Rapat Komisaris/ Pengawas BUMN sebesar 75% sebagai dasar untuk memperoleh insentif kinerja bagi yang bersangkutan.

Sedangkan agar seorang Komisaris/ Pengawas BUMN dapat merangkap jabatan yang sama di BUMN lainnya harus berdasarkan penugasan khusus dari Menteri. Namun, seorang Komisaris/ Pengawas BUMN tetap tidak diperbolehkan atau dilarang rangkap jabatan sebagai Direksi BUMN, BUMD dan Swasta.

Berikut perbandingan aturan rangkap jabatan pada BAB V dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 (baru) dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 (lama):

ATURAN BARU

A. Rangkap Jabatan

1. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

2. Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi presentasi kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.

B. Larangan Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.

2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

(3 dan seterusnya sama dengan aturan yang lama)

ATURAN LAMA

A. Larangan Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN/Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/diberhentikan pada salah satu jabatan jika terpilih. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dalam rangka pengawasan BUMN/Perusahaan dalam program penyehatan berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.

2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

3. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya atau Anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.

(4 dan seterusnya)

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri terkait aturan rangkap jabatan, di antaranya:

1. Pasal 54 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN

(1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; (b) jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau (c) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2. Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau (b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(ham)