Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni yang dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok. (ist)

THREECHANNEL.CO – Laporan Harta Kekayaan Crazy Rich Tanjung Priok, Ahmad Sahroni mendadak hilang dari website LHKPN KPK. Hilangnya LHKPN Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyusul vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Rahardjo Pratjihno selaku Terdakwa kasus korupsi Bakamla pada Jumat (16/10/2020). Adapun Ahmad Sahroni pernah diperiksa KPK pada Jumat (14/2/2020) lalu terkait hubungan bisnisnya dengan Tersangka Korporasi PT Merial Esa (ME).

Berdasarkan penelusuran Threechannel pada Sabtu (17/10/2020) malam, Ahmad Sahroni yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem tercatat 4 kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK, antara lain akhir tahun 2014, 2017, 2018 dan 2019. Namun, saat mengunduh LHKPN Ahmad Sahroni tahun 2014, muncul notifikasi bahwa file tidak ditemukan.

Untuk lebih meyakinkan bahwa file tersebut benar-benar lenyap, wartawan Threechannel mencoba mengunduh LHKPN Ahmad Sahroni tahun lainnya dan ternyata berhasil. Percobaan kembali dilakukan berkali-kali terhadap LHKPN Ahmad Sahroni tahun 2014, akan tetapi tetap tidak berhasil dengan notifikasi file tidak ditemukan.

Seperti diketahui, Ahmad Sahroni pertama kali melenggang ke Senayan melalui Partai Nasdem pada Pemilu 2014 silam. Pada awal masa jabatannya sebagai Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada tanggal 29 Desember 2014. Meskipun file LHKPN yang bersangkutan di tahun tersebut kini telah lenyap, preview-nya masih tersedia dengan total kekayaan mencapai Rp 2,860 Miliar.

Sedangkan pada LHKPN tahun 2017, 2018 dan 2019, total harta Ahmad Sahroni berturut-turut adalah Rp 207,852 Miliar, Rp 208,076 Miliar dan Rp 228,497 Miliar. Jika dicermati dengan seksama dalam rentang 2014-2017, kekayaan Ahmad Sahroni melonjak secara drastis sebesar Rp 204,992 Miliar atau 72 kali lipat. Sementara dari tahun 2017 ke 2019 hanya meningkat Rp 20,645 Miliar. Dengan demikian, perbandingan kenaikan harta Ahmad Sahroni 2014-2017 dan 2017-2019 adalah Rp 204,992 Miliar berbanding Rp 20,645 Miliar.

Sebagai perbandingan, mari kita lihat LHKPN Anggota DPR RI lainnya yakni Prananda Surya Paloh, putra dari bos Partai Nasdem dan Bos Media Group, Surya Paloh. Sama seperti Ahmad Sahroni, Prananda Surya Paloh pun tercatat 4 kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK, antara lain akhir tahun 2014, 2017, 2018 dan 2019. Total Asetnya berturut-turut adalah Rp 5,141 Miliar, Rp 25,226 Miliar, Rp 25,776 Miliar dan Rp 24,373 Miliar.

Dalam rentang waktu 2014-2017, terdapat penambahan jumlah harta Prananda Surya Paloh sebesar Rp 20,084 Miliar. Sedangkan tahun 2017-2019 terjadi naik turun dalam jumlah yang tidak signifikan. Dari data tersebut, maka perbandingan kenaikan Aset Ahmad Sahroni dengan Prananda Surya Paloh periode 2014-2017 adalah Rp 204,992 Miliar berbanding Rp 20,084 Miliar. Dengan kata lain perbandingan kenaikan harta di antara keduanya selama 2014-2017 yakni 10 kali lipat.

Entah kebetulan atau tidak, penambahan harta kekayaan Ahmad Sahroni dalam jumlah signifikan pada periode 2014-2017 diiringi dengan mencuatnya kasus korupsi proyek Bakamla yang disebut KPK terjadi pada tahun 2016. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan setidaknya 6 Tersangka dan Terpidana, baik perorangan maupun korporasi. Mereka antara lain Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen, Raharjo Pratjihno selaku Dirut PT CMIT, Leni Marlena selaku Kepala ULP Bakamla, Juli Amar Ma’ruf selaku Anggota ULP Bakamla, Fahmi Darmansyah selaku Dirut PT Merial Esa dan PT Merial Esa selalu Tersangka Korporasi.

Adapun Ahmad Sahroni diperiksa KPK untuk kasus tersebut pada Jumat (14/2/2020) lalu. Ahmad Sahroni diperiksa soal hubungan bisnisnya dengan PT Merial Esa. Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK saat itu, Ali Fikri mengatakan bahwa belum ada pemeriksaan yang mengarah pada aliran uang kepada Ahmad Sahroni, hanya sebatas hubungan bisnis yang bersangkutan dengan Tersangka Korporasi. Walau demikian, KPK terus mendalami keterangan melalui pemanggilan saksi-saksi dan tidak menutup kemungkinan akan kembali memeriksa Ahmad Sahroni.

(ham)