Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan periode 2019-2023 merangkap Komisaris BUMN PT Danareksa (Persero). (ist)

THREECHANNEL.CO – Setelah diangkat menjadi Komisaris PT Danareksa (Persero) oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak kini memangku jabatan rangkap. Masalahnya, terdapat ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang larangan rangkap jabatan bagi Komisi Kejaksaan yang berasal dari unsur masyarakat.

Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa Komisi Kejaksaan berasal dari 2 (dua) unsur, yakni unsur yang mewakili Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur perwakilan masyarakat sebanyak 6 (enam) orang. Lebih jelasnya dalam Pasal 28, unsur yang mewakili Pemerintah diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Presiden. Sedangkan unsur masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan.

Dalam Pasal 35 ditegaskan, Anggota Komisi Kejaksaan yang berasal dari unsur masyarakat dilarang merangkap menjadi pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan; hakim atau jaksa; advokat; Notaris/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; Pengusaha, Pengurus atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta; atau Pengurus Partai Politik.

Bila Komisi Kejaksaan yang mewakili unsur masyarakat didapati merangkap salah satu jabatan terlarang di atas, maka ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden sebagaimana yang tertera dalam Pasal 37 Ayat (1) Huruf (e).

Lalu, bagaimana dengan Barita Simanjuntak?

Menanggapi masalah ini, ia mengklaim rangkap jabatan yang disandangnya tidak menyalahi prosedur dan aturan karena dirinya berasal dari unsur yang mewakili Pemerintah di Komisi Kejaksaan. Sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, tidak ada larangan rangkap jabatan bagi yang berasal dari unsur perwakilan Pemerintah.

“Yang dilarang merangkap jabatan itu anggota Komjak yang mewakili masyarakat. Kalau mewakili pemerintah itu tidak ada larangan, itu di dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011,” ujar Barita Simanjuntak dikutip dari artikel Jawapos yang dipublikasikan pada Selasa (13/10/2020).

Benarkah Barita Simanjuntak mewakili unsur Pemerintah di Komisi Kejaksaan?

Barita Simanjuntak pertama kali menjadi Anggota Komisi Kejaksaan pada periode 2015-2019 dari unsur perwakilan masyarakat. Namun pada periode 2019-2023, Barita Simanjuntak kembali dipercaya dengan menjabat sebagai Ketua Komisi Kejaksaan dari unsur yang mewakili Pemerintah.

Pasal 15 Ayat (2) mengatur, keanggotaan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (b) dapat berasal dari kalangan dalam maupun luar aparatur Pemerintah.

Berpedoman pada fakta di atas, maka rangkap jabatan Barita Simanjuntak di Komisi Kejaksaan dan Komisaris BUMN PT Danareksa (Persero) tidak melanggar Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Alasannya, karena pada periode 2019-2023, Barita Simanjuntak adalah perwakilan Pemerintah di Komisi Kejaksaan, bukan perwakilan masyarakat yang dilarang untuk merangkap sejumlah jabatan termasuk Komisaris BUMN.

Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan jajaran Direksi dan Komisaris baru untuk memimpin PT Danareksa (Persero). Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK – 323/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Danareksa (Persero) dan SK – 324/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero).

Berikut susunan Direksi dan Komisaris baru PT Danareksa (Persero):

Direksi:

1. Arisudono Soerono: Direktur Utama
2. Muhammad Teguh Wirahadikusumah: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
3. Andry Setiawan: Direktur Investasi
4. M. Irwan: Direktur SDM dan Hukum

Komisaris:

1. Robert Pakpahan: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Barita Simanjuntak: Komisaris
3. Sonny Loho: Komisaris
4. Mirza Adityaswara: Komisaris Independen

(ham)