Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman. (Facebook Agus Yudhoyono)

THREECHANNEL.CO – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Ossy Dermawan mengatakan bahwa tuduhan yang menyebut Partai Demokrat dan Cikeas sebagai inisiator maupun donatur aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja adalah fitnah dan hoax serta tidak berdasar. Tuduhan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja.

“Bahwa jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum,” ujar Ossy Dermawan dalam keterangan resminya secara tertulis, Jumat (9/10/2020).

Adalah benar Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tanggal 3 Oktober 2020, dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda.

Sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh Ormas seperti NU dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa serta beberapa Kepala Daerah.

“Sejak minggu sebelumnya, kami sudah mendapat informasi dari media massa tentang rencana aksi unjuk rasa para buruh dan mahasiswa tanggal 8 Oktober 2020. Untuk itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia agar tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa. Ini menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara,” tutur Ossy Dermawan.

Selain itu, dalam arahan tanggal 7 Oktober 2020 itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat juga meminta para anggota DPRD untuk menerima para pendemo di kantor DPRD masing-masing. Tujuannya agar aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik, sehingga para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis karena suaranya tidak tersalurkan.

Sebagai perjuangan politik lanjutannya, hari ini, Jumat (9/10/2020), Partai Demokrat juga telah mengirimkan surat kepada Ketua DPR RI perihal Permohonan Permintaan Dokumen RUU Cipta Kerja. Sebab, pasca disahkannya RUU tersebut menjadi UU, secara resmi Fraksi Partai Demokrat belum mendapatkan dokumennya. Padahal lazimnya, jika RUU akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya. Faktanya, banyak dokumen yang berseliweran di ruang publik namun tidak diketahui mana yang versi finalnya.

“Kami berniat untuk mempelajari dokumen final tersebut secara utuh, agar dapat diketahui substansinya secara lengkap dan jelas, pasal per pasal; dengan tujuan untuk tidak membuat chaos informasi yang dapat membingungkan publik sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat pada pemerintah. Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri,” kata Ossy Dermawan.

Sebagai informasi, sebelumnya akun Twitter @digeeembok dalam salah satu cuitannya menuduh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai penyandang dana dalam aksi unjukrasa buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Tuduhan senada juga dicuitkan akun Twitter @03__nakula. Selain sebagai penyandang dana, Partai Demokrat dituduhnya sebagai Koordinator Aksi.

Berdasarkan penelusuran pada Sabtu (10/10/2020) pukul 00:29 WIB, akun Twitter @digeeembok sudah tidak dapat ditemukan berikut dengan cuitan terkait. Akan tetapi, Threechannel masih menyimpan sebuah gambar cuitan tersebut yang diperoleh melalui WAG. Sedangkan akun Twitter @03__nakula masih dapat dijumpai.

Cuitan akun [email protected] (WAG)

(ham)