Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Suaidi Marasabessy selesai dipriksa di gedung KPK Jakarta, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Senin (6/1/2014). Suaidi Marasabessy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum terkait dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) Hambalang. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

THREECHANNEL.CO – Komisaris Independen BUMN Pelindo II, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy diduga melanggar larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 33 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan BAB V Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Pasalnya, selain menjabat sebagai Komisaris Independen BUMN Pelindo II, Suaidi Marasabessy juga menduduki sejumlah jabatan di perusahaan swasta yang bernama PT Toba Bara Sejahtera. Di perusahaan yang didirikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ini, Suaidi Marasabessy diketahui merangkap 4 (empat) jabatan sekaligus. Ia pernah diperiksa KPK dalam kasus korupsi Hambalang Anas Urbaningrum pada Senin (6/1/2014) silam ketika menjabat Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Berdasarkan Annual Report 2017, 2018 dan 2019, PT Toba Bara Sejahtera memiliki setidaknya 11 anak perusahaan. Suaidi Marasabessy menjabat sebagai Direktur Utama di PT Trinensia Mineral Utama, Direktur Utama PT Perkebunan Kaltim Utama I, Komisaris Utama PT Gorontalo Listrik Perdana dan Komisaris Utama PT Minahasa Cahaya Lestari. Tiga jabatan pertama bahkan telah dijabat Suaidi Marasabessy sejak tahun 2016.

Ironisnya, dugaan pelanggaran larangan rangkap jabatan tersebut telah terjadi sejak Rini Soemarno masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Suaidi Marasabessy pertama kali ditetapkan sebagai Komisaris Pelindo II dalam RUPS yang digelar pada Kamis (3/3/2016). Tahun-tahun berikutnya, Suaidi Marasabessy masih bertahta pada jabatan yang sama di BUMN yang sama. Sekalipun tampuk kekuasaan Menteri BUMN telah beralih ke tangan Erick Thohir.

Sebagai informasi, Suaidi Marasabessy merupakan mantan politikus Partai Hanura dan Partai Demokrat. Ia mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 silam dan berlanjut ke Pilpres 2019 melalui organ relawan Bravo 5 yang kini telah bermetamorfosa menjadi ormas di bawah komando Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

Seiring dengan diangkatnya Facrul Razi menjadi Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Suaidi Marasabessy dipilih sebagai Kepala Staf Khusus. Ia lantas mengundurkan diri setelah kembali diangkat menjadi Komisaris Pelindo II. Ia digantikan oleh Mayjen TNI ( Purn) Zul Effendi Syarif, salah satu pensiunan Jenderal yang mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 silam dan juga berasal dari organ Bravo 5.

Sebagai Penyelenggara Negara, Suaidi Marasabessy tercatat 3 (tiga) kali melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan diabuat antara lain pada 24 Februari 2017, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019. Dalam rentang waktu tersebut, harta kekayaan Suaidi Marasabessy naik 2 (dua) kali lipat dari Rp 9,2 Miliar menjadi Rp 18,6 Miliar.

Dalam LHKP yang dipublikasikan KPK, Suaidi Marasabessy memiliki 18 bidang tanah dan bangunan yang mana 10 di antaranya berada di Bogor, 3 di Karawang, 2 di Serang serta masing-masing 1 bidang di Maluku, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Selama periode 2017-2019, nilai tanah dan bangunan tersebut naik sekitar Rp 864 Juta.

Kenaikan signifikan terlihat pada Kas dan Setara Kas Rp 5,7 Miliar dari Rp 2,85 Miliar menjadi Rp 8,57 Miliar. Ada pula Surat Berharga dari Rp 0 menjadi Rp 2,016 Miliar. Harta Lainnya juga meningkat dari Rp 0 menjadi Rp 272 Juta. Sedangkan untuk kendaraan berubah Rp 300,5 Juta dari Nissan Tahun 2011 seharga Rp 149,5 Juta menjadi Toyota Tahun 2019 senilai Rp 450 Juta. Sementara harta bergerak lainnya meningkat sekitar Rp 204 Juta dari Rp 124,37 Juta menjadi Rp 328,4 Juta. Suaidi Marasabessy diketahui sama sekali tidak memiliki hutang.

Pasal 33 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: (1) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau (2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015

1. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN/Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/diberhentikan pada salah satu jabatan jika terpilih. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dalam rangka pengawasan BUMN/Perusahaan dalam program penyehatan berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.

2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

3. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya atau Anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.

4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, atau anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.

(ham)