Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Komisaris Utama Agrinas sekaligus Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono. (ist)

THREECHANNEL.CO – Keberadaan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) serta PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai anak-cucu Kementerian Pertahanan layak dievaluasi. Selain tidak sesuai dengan efektivitas dan efisiensi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), YKPP dan Agrinas berpotensi besar bagi terjadinya KKN terselubung.

YKPP merupakan sebuah yayasan atau organisasi non-profit yang berada di bawah Kementerian Pertahanan untuk menangani masalah kesejahteraan prajurit, PNS Kemhan dan pensiunannya. Sedangkan Agrinas adalah perusahaan profit-oriented yang dibentuk oleh YKPP dan bergerak di bidang pangan, bioenergi dan konservasi.

“Masalah kesejahteraan prajurit sudah ditangani ASABRI yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Kalau alasannya untuk mengelola pendidikan, bisa mencontoh STAN-nya Kementerian Keuangan atau IPDN-nya Kemendagri. Kemudian Agrinas, sudah ada juga BUMN yang bergerak di bidang tersebut misalnya Bulog, PTPN, RNI, Pertani dan lain sebagainya. Dari MoU yang dilaksanakan, Agrinas juga merambah wewenangnya Kementerian Pertanian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, Sabtu (17/10/2020).

“Jadi untuk apa lagi YKPP dan Agrinas? Jadinya tumpang-tindih. Dikhawatirkan hanya menjadi kedok KKN terselubung. Oleh karena itu, aku sarankan Presiden Jokowi memanggil Menhan Prabowo agar dievaluasi, kalau perlu YKPP dan Agrinas dibubarkan saja seperti Erick Thohir membubarkan anak-cucu BUMN. Karena ini tidak sesuai dengan efektivitas dan efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sendiri,” tutur R Haidar Alwi.

Agrinas Buncit

Berdasarkan penelusuran Threechannel melalui laman resminya, Agrinas diketahui memiliki 8 Komisaris dan 9 Direksi. Jumlah tersebut lebih banyak dari Direksi dan Komisaris yang dimiliki oleh BUMN Pangan. Bandingkan dengan Bulog yang hanya 7 Direksi dan 5 Komisaris; RNI dengan 5 Direksi dan 5 Komisaris; Pertani 3 Direksi dan 3 Komisaris; bahkan Holding PTPN sekalipun hanya memiliki 8 Direksi dan 6 Komisaris.

“BUMN strategis yang berkaitan dengan Kemhan pun jumlah Direksi dan Komisarisnya tidak sebanyak di Agrinas. ASABRI misalnya hanya punya 4 Direksi dan 4 Komisaris. Sekelas Pindad cuma 6 Direksi dan 5 Komisaris. Ini Agrinas cucu Kemhan malah lebih banyak. Bahkan dari 107 BUMN tidak ada yang sebanyak itu. Jadi Agrinas ini lahan bancakan, tempat penampungan atau apa sih?” Demikian ucap R Haidar Alwi heran.

3 Kesatria Jedi Prabowo di Agrinas

Jelang Pilpres 2014 silam, Prabowo Subianto memperkenalkan tiga orang dekatnya kepada Tempo dengan julukan “3 Kesatria Jedi”. Mereka antara lain Sudaryono, Sugiono dan Dirgayuza Setiawan. Saat itu, Sudaryono menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto sekaligus Wasekjen Partai Gerindra. Sementara Sugiono adalah Anggota Dewan Pembina termuda Partai Gerindra merangkap pimpinan organisasi sayap Partai Gerindra yang disebut Gerakan Rakyat Dukung (Gardu) Prabowo. Sedangkan Dirgayuza Setiawan merupakan pengurus organisasi sayap Partai Gerindra yang bernama Tunas Indonesia Raya (Tidar).

Kini, ketiganya masuk struktur Komisaris dan Direksi Agrinas. Sudaryono dan Sugiono menjabat Komisaris, sedangkan Dirgayuza Setiawan menjabat Wakil Direktur Utama.

Elit Gerindra & Loyalis Prabowo di Agrinas

Dari total 17 kursi Direksi dan Komisaris di Agrinas, 6 di antaranya diisi oleh elit Partai Gerindra. Masing-masing 3 di Komisaris dan 3 di Direksi. Di Komisaris ada Prasetyo Hadi, caleg gagal dan pengurus Partai Gerindra sejak tahun 2008; Sudaryono, Direktur Koperasi bentukan Prabowo Subianto yang bernama Garudayaksa Nusantara, pernah menjabat Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto dan Wasekjen Partai Gerindra; Sugiono, Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis Partai Gerindra yang pernah menjabat Wakil Ketua Harian Partai Gerindra.

Di kursi Direksi Agrinas, ada nama Dirgayuza Setiawan sebagai Wakil Direktur Utama. Ia merupakan Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik Partai Gerindra yang juga pernah menjabat Ketua DPP Partai Gerindra dan Pengurus Tunas Indonesia Raya (Tidar), Sayap Partai Gerindra. Ada pula Haryadin Mahardika sebagai Direktur Pemasaran dan Direktur Aset Agrinas. Ia merupakan caleg gagal Partai Gerindra Dapil Jawa Timur VIII saat Pemilu 2019 dan pernah gagal saat mencalonkan diri sebagai Walikota Madiun Pilkada 2018. Selain itu, terdapat nama Simon Aloysius Mantiri, pernah menjabat Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra dan Bendahara DPP Partai Gerindra.

Selain elit Partai Gerindra, jajaran Direksi dan Komisaris Agrinas juga diisi oleh Purnawirawan loyalis maupun Timses Prabowo dalam beberapa Pilpres. Adalah Rauf Purnama yang menjabat sebagai Direktur Utama Agrinas. Mantan Dirut Petrokimia Gresik ini pernah masuk dalam Timses Prabowo saat Pilpres 2009.

Kemudian, 4 dari 8 Komisaris Agrinas dari unsur Purnawirawan diketahui merupakan loyalis Prabowo saat Pilpres 2019 lalu. Mereka adalah Brigjen TNI (Purn) Andreas Purwoko Bhakti, Mayjen (Purn) Arri Sujono, Letjen (Purn) Nugroho Widyotomo dan Brigjen (Purn) Surya Dharma. Keempatnya pernah tergabung dalam Front Kedaulatan Rakyat yang menyangsikan hasil Pemilu 2019 dengan kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Anggota DPR di Agrinas

Kejanggalan lain yang ditemukan di Agrinas yakni adanya 2 Anggota DPR RI yang merangkap sebagai Komisaris. Keduanya yakni Sugiono, Anggota Komisi I DPR DI dari Fraksi Partai Gerindra dan Prasetyo Hadi, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Menariknya, Prasetyo Hadi baru diangkat sebagai wakil rakyat pada awal September 2020 sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Harry Poernomo yang mengundurkan diri karen diberi tugas lain oleh Prabowo Subianto.

“Selain potensi konflik kepentingan melalui rangkap jabatan Anggota DPR sudah diatur dalam Undang Undang MD3, bagaimana bisa Sugiono merangkap Komisaris Agrinas di bawah Kementerian Pertahanan yang menjadi mitra kerja Komisi I? Pengawas merangkap yang diawasi, ini kan aneh. Aroma konflik kepentingannya menyengat sekali,” tegas R Haidar Alwi.

Wamenhan Merangkap Komut Agrinas

Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono adalah Komisaris Utama Agrinas. Dengan demikian, mantan Bendahara PAN dan Bendahara TKN Jokowi-Ma’ruf ini merupakan satu-satunya Wakil Menteri yang merangkap Komisaris selain 2 Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Komut BRI) dan Budi Gunadi Sadikin (Wakil Komut Pertamina).

“Kalau BUMN okelah, tapi ini Wamenhan Komut di perusahaan badan usaha YKPP Kemhan. Jika tujuannya untuk mengawasi kenapa bukan di industri strategis seperti PINDAD dan ASABRI yang jelas-jelas lebih membutuhkan? Terutama ASABRI yang sempat diterpa isu miring megaskandal korupsi,” kata R Haidar Alwi.

Terkait Wakil Menteri merangkap Komisaris, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya baru-baru ini berpendapat bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008, berlaku pula bagi Wakil Menteri. Hal itu dimaksudkan agar Wakil Menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat Wakil Menteri di Kementerian tertentu. Demikian tercantum dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, Kamis (27/8/2020).

“Pada awalnya, Wamenhan diangkat oleh Presiden Jokowi untuk mengembangkan industri pertahanan yang dulunya dikritik habis-habisan oleh Prabowo pada momentum Pilpres 2019. Nyatanya malah mengurusi perusahaan badan usaha YKPP yang jelas-jelas tidak ada urgensinya karena sudah ada banyak perusahaan serupa yakni BUMN Pangan. Terus yang dikembangkan itu apa? Toh masih keliling dunia untuk impor alutsista. Kembangkan itu PINDAD dan ASABRI, awasi!” ujar R Haidar Alwi.

Agrinas Incar Proyek Food Estate

Proyek Ketahanan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah sempat disoroti karena dikebut pada saat Pandemi Covid-19 dan keterlibatan Kementerian Pertahanan untuk menggarapnya. Proyek ini akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan melalui Agrinas, Kementerian BUMN serta Kementerian Desa PDTT.

Pertama, untuk tanaman padi berada di lahan aluvial seluas 165.000 hektare yang merupakan lahan eks pengembangan lahan gambut (PLG) dengan leading sector Kementerian Pertanian. Kedua, untuk tanaman singkong seluas 60.000 hektare dengan leading sector Kementerian Pertahanan.

“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan tahun 2021 sebesar Rp 104,2 Triliun termasuk untuk pembangunan food estate. Belum lagi anggaran tahun 2020 dan 2022. Dengan struktur yang dikuasai orang-orang Gerindra dan statusnya di bawah Yayasan, maka masuknya Agrinas dalam proyek ini tentu dapat kita baca, apalagi kalau sampai luput dari pantauan BPK dan pengawas lainnya. Padahal seperti sudah aku katakan sebelumnya, sudah ada BUMN pangan dan Kementerian Pertanian,” pungkas R Haidar Alwi.

(ham)