Aktifitas Scrapping di Kalibaru Diduga Ilegal, Begini Jawaban Syahbandar dan OP Tanjung Priok

127
KM Layar Sentosa sedang discrap (dipotong) oleh PT Bestindo di pinggir tanggul di Perairan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

THREECHANNEL.CO – Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko menegaskan bahwa setiap pelabuhan besar idealnya memiliki fasilitas pemotongan (scrapping) dan lokasi kapal mati, sehingga dapat memfasilitasi penutuhan kapal.

Terkait aktifitas scrapping yang berlokasi di pinggir tanggul Perairan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Wisnu mengatakan pihaknya kedepan akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Sudah dilakukan pengecekan ke lokasi. Kami akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemda mengingat Dermaga (tanggul) Kalibaru dibangun oleh Pemda,” ungkap Wisnu.

Wisnu menjelaskan, kegiatan scrapping di Kalibaru sdh ada sejak tahun 90-an dan telah menyerap banyak tenaga kerja.

Dijelaskannya, perusahaan scrapping di Kalibaru dikelola oleh PT Bestindo yang memiliki ijin usaha dari Pemda DKI.

PT Bestindo juga sedang proses mengajukan ijin otorisasi untuk melaksanakan penutuhan kapal dari Ditjen Hubla cq Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, sesuai PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran lingkungan Maritim.

Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok, Capt. Mugen Sartoto menjelaskan bahwa tanggul di Kalibaru dibangun oleh Kemen PUPR sebagai tanggul untuk pengendalian/menahan rob terhadap perkampungan nelayan di daerah setempat.

Karena masih masuk dalam wilayah DLKR/DLKR Tanjung Priok, OP Tanjung Priok melakukan langkah tegas dengan menginventarisir aspek perijinan kegiatan kepelabuhanan terhadap TUKS (terminal) yang melakukan kegiatan kepelabuhanan di wilayah tersebut.

“Kami akan menggandeng instansi terkait mengenai perijinan PT/CV dari pihak-pihak yang berusaha scrapping kapal disana,” tutur Mugen.

Baca juga: Laut Kembali Tercemar, Aktifitas Scrapping Kapal di Kalibaru Berlanjut

Senada seperti yang disampaikan Wisnu, menurut Mugen, wilayah Perairan Kalibaru sudah sejak lama dipergunakan sebagai area scrapping, jauh sebelum wilayah tersebut masuk menjadi wilayah kerja Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

“Kedepan, setelah rekomendasi RIP Tanjung Priok mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Gubernur DKI, maka OP Tanjung Priok akan melakukan langkah-langkah penertiban disana,” ujarnya.

Mugen menyampaikan, mengingat kegiatan scrapping sudah berlangsung lama, sehingga saat ini regulator sedang mendata dan berkoordinasi dengan instansi lain sambil menunggu persetujuan rekomendasi RIP Tanjung Priok dan rekomendasi Gubernur DKI Jakarta.

Ditambahkannya, dahulu ada UPT sendiri di wilayah Pelabuhan Kalibaru. Namun pada tahun 2019 dilebur ke dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Seperti diketahui, kegiatan scrapping di Kalibaru masih berlanjut sehingga terjadi pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Tidak hanya PT Bestindo, sebelumnya salah satu perusahaan yakni CV Sulung Bungsu Mandiri (SBM) juga melakukan kegiatan scrapping kapal di wilayah tersebut.

Bukannya di Dermaga atau Terminal Khusus (Tersus/TUKS) yang resmi perizinannya, kegiatan scrapping malah dilakukan di pinggir tanggul yang dibangun oleh Kemen PUPR.

Artinya, perijinan lokasi pemotongan kapal di tanggul seharusnya tidak resmi alias ilegal. Padahal, di tanggul tersebut sudah terpampang jelas himbauan beserta larangan jenis kegiatan. (TC1)