Simulasi Pilkada Serentak 2020. (Ist)

THREECHANNEL.CO – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 harus tetap berlangsung meskipun dalam situasi Pandemi Covid-19. Menurutnya, penundaan kembali gelaran Pilkada seperti desakan berbagai pihak bukanlah solusi yang tepat, melainkan hanya akan melahirkan masalah baru. Padahal, di tengah ketidakpastian kapan akan berakhirnya Pandemi Covid-19, dibutuhkan Kepala Daerah yang memiliki kepemimpinan dan legitimasi kuat untuk membantu Pemerintah Pusat dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

“Menunda lagi Pilkada karena Pandemi Covid-19 sama saja dengan lari dari masalah. Dalam situasi ketidakpastian, lari dari masalah bukanlah solusi, justru malah akan menciptakan masalah baru, menumpuknya dan memperberat yang sudah ada. Satu-satunya jalan adalah hadapi, bukan menghindar. Entah itu dengan mengubah mekanisme pelaksanan atau memperketat dan mempertegas protokol kesehatan. Solusi inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama. Karena Kepada Daerah hasil Pilkada yang memiliki legitimasi dan kepemimpinan kuat sangat dibutuhkan untuk membantu Pemerintah Pusat menanggulangi dampak Pandemi Covid-19,” ujar R Haidar Alwi, Senin (21/9/2020).

Melalui isu ini ia melihat ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin “menggoyang” kekuasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, jika Pilkada Serentak 2020 ditunda kembali, otomatis tahun depan sebanyak 270 daerah harus dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt). Tanpa Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, membawa program terbaik pencegahan maupun penanggulangan Pandemi Covid-19, dikhawatirkan jumlah kasus baru pasien positif Covid-19 akan terus meningkat signifikan. Jika kondisi seperti ini terjadi secara masif di 270 daerah, maka yang pertama kali disorot dan divonis bersalah adalah Presiden Jokowi.

“Kita bisa lihat dan belajar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang sejak Mei 2019 lalu telah dipimpin setidaknya oleh 2 Pelaksana Tugas. Bahkan peralihan di antara keduanya terjadi dengan alasan peningkatan kasus Covid-19. Kini Sulawesi Selatan berada di peringkat 5 kasus terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus per 19 September mencapai 14 ribu lebih. Sebanyak 50 persen lebih disumbangkan oleh Kota Makassar yang dipimpin Kepala Daerah Pelaksana Tugas,” tutur R Haidar Alwi. (ham)