Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Wakilnya, Ahmad Riza Patria saat jumpa pers pengumuman "Rem Darurat" di Balaikota Jakarta, Rabu (9/9/2020). (Ist)

THREECHANNEL.CO – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai “Rem Darurat” yang sempat menghebohkan dan membuat gaduh merupakan bentuk pengalihan isu yang dirancang oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, pada waktu yang bersamaan, Gubernur dan DPRD tengah berupaya mencairkan Dana Cadangan senilai Rp 1,4 Triliun.

“Mungkin motif banyak tapi melihat fakta-fakta yang terjadi, ada upaya pengalihan isu dan memuluskan ambisi Gubernur maupun DPRD untuk mengeruk Dana Cadangan senilai Rp 1,4 Triliun lebih yang selama ini tidak bisa dicairkan,” ujar R Haidar Alwi kepada Threechannel, Selasa (15/9/2020).

Dalam keterangannya pada Senin (7/9/2020), Anies Baswedan mengungkapkan keinginannya mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 agar Dana Cadangan yang mengendap dapat dicairkan. Lalu, pada Rabu (9/9/2020), Anies Baswedan membuat pernyataan sensasional bertajuk “Rem Darurat” yang membuat heboh dan gaduh hingga muncul isu “PSBB Total”. Setelah menuai polemik, kontroversi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat serta Kepala Daerah penyangga ibukota, rupanya PSBB yang dimaksud tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

“Masih hiruk-pikuk pada hari pertama pemberlakuan PSBB terbaru tepatnya Senin tanggal 14 September 2020, Anies dan DPRD menggelar Rapat Paripurna. Dengan sedikit dramatisasi, Gubernur minta Perda dicabut dan DPRD hanya ingin direvisi saja. Tapi akhirnya kedua pihak sepakat mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Dana Cadangan. Itu berarti mereka berhasil mewujudkan ambisinya mencairkan dana senilai Rp 1,4 Triliun lebih,” tutur R Haidar Alwi.

Ia lantas mempertanyakan penggunaan Anggaran Covid-19 yang selama ini ada, baik yang bersumber dari APBD DKI Jakarta Rp 10 Triliun maupun bantuan dari Pemerintah Pusat Rp 4,8 Triliun, serta pinjaman sebesar Rp 12,5 Triliun yang mau diajukan Pemprov DKI kepada Pemerintah Pusat. Ironisnya, dengan dana sebanyak itu ibukota gagal menekan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, R Haidar Alwi meminta supaya BPK dan KPK melakukan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran demi transparansi dan akuntabilitas.

“Semua uang itu kemana? Untuk apa? Tidak ada pertanggungjawaban dan penjelasannya. Padahal warga Jakarta berhak tahu penggunaannya. Dana besar tapi gagal mengendalikan Covid-19, sekarang malah mengincar Dana Cadangan Rp 1,4 Triliun. Kami sudah muak dengan Drama Kebon Sirih selama ini. Jadi mohon BPK dan KPK turun tangan, audit dan awasi penggunaan anggaran Covid-19 di Jakarta,” pinta R Haidar Alwi.

Sebagai informasi, Pemprov DKI merencanakan target pendapatan 2020 lebih dari Rp 87 Triliun. Akan tetapi hingga pekan pertama September, realisasinya baru mencapai Rp 35 Triliun. Hal inilah yang kemudian mendorong Anies Baswedan mencari alternatif sumber pendapatan yang lain, salah satunya dengan pencairan Dana Cadangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Dana Cadangan adalah dana yang disisipkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Dana Cadangan, Pasal 3 mengatur tujuan dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggara. Aturan ini selanjutnya ditekankan lagi dalam Pasal 9.

Penjelasan Pasal Demi Pasal mengatur, Dana Cadangan Daerah untuk keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya hanya dapat dipergunakan sepanjang biaya yang tersedia pada pos pengeluaran tak tersangka anggaran tahun berjalan tidak mencukupi. Kegiatan pembangunan yang bersifat strategis adalah pembangunan skala besar (mega proyek) yang berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta. (ham)