Titiek Soeharto dan Megawati Soekarnoputri. (Tribunnews)

THREECHANNEL.CO – Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Orde Baru seperti sudah meraga-sukma dalam perpolitikan tanah air. Meskipun hampir setiap tahun digulirkan tanpa diketahui pasti keberadaannya, isu ini masih saja diminati banyak orang. Tak heran bila kemudian kelompok tertentu menjadikannya sebagai bahan jualan demi mengambil keuntungan dan berbagai kepentingan.

Di kalangan masyarakat Indonesia, tercipta sebuah pandangan umum bahwa PKI identik dengan perseteruan antara Soekarno dan Soeharto. Kesumat di antara keduanya seakan terus hidup dan mengalir dalam darah keturunan maupun para pengikutnya hingga saat ini. Orgasmenya selalu terjadi pada bulan September dan tahun-tahun politik berupa Pemilihan Umum (Pemilu).

Ketika isu kebangkitan PKI mulai ereksi pada momentumnya, kedua kubu pun terlibat saling tuding, satu merasa korban sedangkan yang lainnya divonis sebagai pelaku. Posisi salah satu pihak yang tengah memimpin partai paling berkuasa di negeri ini menjadi katalisator bagi tercapainya klimaks. Korban mengaku diserang, dizalimi dan legitimasi kekuasannya sedang digoyang oleh pelaku. Pendapat lain mengatakan, sisa-sisa Orde Baru berupaya bangkit dengan cara menjatuhkan lawannya melalui isu kebangkitan PKI.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai ada oknum yang sengaja memanfaatkan pemikiran yang terbentuk di masyarakat (Soekarno vs Soeharto) sebagai komoditas politik demi keuntungan dan kepentingan kelompoknya. Terlepas dari keterlibatan kedua trah inti, akibatnya sangat memprihatikan karena dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa yang memang sudah terpolarisasi.

“Ada pihak yang sengaja merancang, kemudian menyusun skenario sedemikian rupa melalui isu kebangkitan PKI maupun Orde Baru untuk kepentingan politik. Ada yang ditunjuk sebagai pelaku dan ada yang seolah-olah menjadi korban. Tujuannya meraih simpati rakyat, meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Karena orang Indonesia itu mudah kasihan sehingga akan menjatuhkan pilihan pada pihak yang terzalimi, tersakiti dan diperangi. Perhatikan saja momentum kemunculan isunya, yakni di tahun-tahun Pemilu, entah itu Pilpres atau Pilkada. Di samping bulan September yang sudah pasti karena ada peringatan G 30S PKI,” ujar R Haidar Alwi kepada Threechannel, Sabtu (26/9/2020).

Ironisnya, masyarakat hanyut terbuai dan tertipu dalam skenario berbalut dramatisasi layaknya sinetron ini. Apalagi adegan demi adegan yang diperankan oleh sejumlah aktor ternama dan berpengaruh semakin menguras emosi publik. Saling serang, tuduh-menuduh, baku hantam opini menjadi aktivitas penonton di depan layar kaca dalam rangka pembenaran peran masing-masing idolanya.

Padahal secara sadar, semua yang disaksikan tersebut hanyalah sandiwara belaka. Demikian pula dengan isu kebangkitan PKI atau reinkarnasi Orde Baru. Walau ramai diperbincangkan, tapi keberadaannya saat ini tidak pernah bisa dibuktikan. Kalaupun terindikasi, cuma opini atau pendapat, asumsi dan persepsi serta skenario yang disutradarai oknum tertentu.

“Aktor-aktor yang memainkan peran dalam isu kebangkitan PKI maupun Orde Baru ada dua kemungkinan. Pertama karena tanpa sadar terjebak permainan isu dan yang kedua adalah karena bagian dari skenario tersebut. Jika mereka terjebak isu, otomatis ikut menyukseskan kepentingan politik sutradara. Tapi bila mereka bagian dari skenario, kita tentu sangat kecewa karena mempunyai andil dalam upaya sengaja memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tutur R Haidar Alwi.

Oleh karena itu, tokoh nasional anti intoleransi, radikalisme dan terorisme ini berharap agar masyarakat lebih cerdas menyikapi setiap isu yang berkembang dan dinamika politik yang terjadi. Sebab, dalam politik tidak ada yang abadi dan lebih besar selain daripada kepentingan. Di permukaan terlihat bermusuhan tapi di dasarnya terdapat kongkalikong menyusun sebuah skenario. Di depan publik mereka nampak bermusuhan, sementara di belakangnya mesra berangkulan. Jangan sampai negara gaduh, bangsa terpecah, sedangkan para politikus berpesta-pora merayakan kesuksesannya. (ham)