Menteri BUMN, Erick Thohir (kanan) dalam sebuah bincang virtual. (Ist)

THREECHANNEL.CO – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mempertanyakan sense of crisis Menteri BUMN Erick Thohir sebagaimana yang sering ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, di tengah kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan pelat merah sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, Erick Thohir malah menambah pos pengeluaran untuk menggaji Staf Ahli Direksi BUMN. Padahal kebijakan tersebut telah dilarang oleh para pendahulunya seperti Rini Soemarno dan Dahlan Iskan.

“Dalam hal ini sense of crisis Erick Thohir patut dipertanyakan. Kebijakannya sama sekali tidak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Apalagi beliau seorang Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Alih-alih efektivitas dan efisiensi biaya, Erick Thohir malah menambah pos pengeluaran. Tujuannya mungkin baik tapi waktunya kurang tepat karena saat ini 90 persen BUMN sedang mengalami guncangan keuangan bahkan harus disuntik ratusan Triliun Rupiah dari APBN,” ujar R Haidar Alwi kepada Threechannel, Selasa (8/9/2020).

Sebagaimana diketahui, Erick Thohir baru saja mengeluarkan Surat Edaran bernomor SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara. Dalam surat tersebut diatur bahwa Direksi BUMN dapat mempekerjakan paling banyak 5 (lima) Staf Ahli dengan gaji maksimal Rp 50 Juta per bulan. Dengan ketentuan, tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan serta tidak diperkenankan menerima penghasilan lain.

Surat Edaran bernomor SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara. (Ist)

“Kalau jumlah BUMN setelah dipangkas Erick Thohir dari 142 menjadi 107, maka anggaran gaji 5 (lima) Staf Ahli Direksi BUMN per tahun mencapai Rp 321 Miliar. Lalu, apa gunanya Direksi BUMN mati-matian menekan biaya kalau akhirnya pos pengeluaran lainnya dibuka oleh Erick Thohir? Ini kan sesuatu yang sia-sia. Kecuali kalau memang BUMN itu dijadikan lahan bancakan untuk menampung orang-orang yang belum kebagian jatah jabatan. Tapi nggak gitu juga. Ingat, Indonesia berada di bibir jurang resesi ekonomi loh,” tutur R Haidar Alwi.

Oleh karena itu, tokoh yang sangat vokal mengkritik kinerja BUMN ini meminta Erick Thohir untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Mengingat dalam situasi normal sekalipun, para pendahulunya seperti Rini Soemarno dan Dahlan Iskan telah melarang Direksi BUMN mempekerjakan Staf Ahli. Jika pada masa Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri BUMN hal itu sama sekali dilarang dalam bentuk apa pun, maka pada era Rini Soemarno yang diperbolehkan hanya konsultan personal bersifat ad hoc.

“Jadi aku minta kepada Erick Thohir agar menela’ah kembali atau mengakaji ulang kebijakannya. Sedapat mungkin Surat Edaran itu tidak hanya direvisi tapi dicabut sekalian. Kalau misalkan tetap diberlakukan, minimal ditunda dulu sampai keuangan BUMN stabil dan ekonomi nasional benar-benar pulih. Urgensinya apa? Memperbaiki kinerja BUMN? Banyak jalan menuju Roma. Banyak cara lain yang lebih tepat. Itu gunanya Direksi & Komisaris. Bukankah BUMN itu diisi oleh orang-orang pintar?” Pungkas R Haidar Alwi. (ham)