Statistik kematian akibat Covid-19 di Indonesia. (Screenshot Net)

THREECHANNEL.CO – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan berencana untuk mempersempit definisi kematian akibat Covid-19 dengan cara memisahkan jumlah pasien meninggal murni karena Covid-19 atau yang disertai penyakit penyerta (komorbid). Meskipun hal ini digadang-gadang berkat usulan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, namun sesungguhnya pertama kali disuarakan oleh Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi sejak awal Pandemi Covid-19.

Melihat tingginya angka kematian di wilayahnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyurati Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto agar mengubah definisi kematian akibat Covid-19. Sebab, angka kematian di Jawa Timur yang disumbangkan oleh pasien dengan penyakit penyerta (Komorbid) jauh lebih banyak dibanding yang murni karena Covid-19. Karenanya, mereka ingin ada pemisahan antara pasien yang murni meninggal karena Covid-19 dengan pasien yang meninggal lantaran penyakit penyerta (Komorbid). Kementerian Kesehatan pun telah memberikan respon berupa sinyal menyetujui untuk membahas soal definisi kematian akibat Covid-19.

Rencana Pemerintah mempersempit definisi kematian akibat Covid-19 diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, M Subuh, saat rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (17/9/2020). Ia menyampaikan dan melaksanakan pesan Menteri Kesehatan sekaligus Instruksi Presiden RI guna menekan penularan, menurunkan angka kematian dan meningkatkan jumlah kesembuhan pasien Covid-19 di Jawa Timur dalam waktu 2 pekan.

“Kita harus berusaha dalam 2 minggu kedepan terjadi penurunan angka penularan, peningkatan angka kesembuhan, penurunan angka kematian di 9 Provinsi termasuk wilayah Jawa Timur. Penurunan angka kematian harus kita intervensi dengan membuat definisi oprasional dengan benar, meninggal karena Covid-19 atau karena adanya penyakit penyerta sesuai dengan panduan dari WHO, dan juga dukungan BPJS Kesehatan dalam pengajuan klaim biaya kematian pasien disertai Covid-19,” kata M Subuh dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan.

Sebenarnya, usulan yang disampaikan Khofifah Indar Parawansa dan rencana Pemerintah Pusat mempersempit definisi kematian akibat Covid-19 bukanlah hal baru. Pemikiran ini pertama kali disampaikan oleh Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi melalui berita yang dimuat Threechannel pada Selasa (28/4/2020) dengan judul “Terungkap Kesalahan Fatal Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19“.

Saat dihubungi wartawan Threechannel pada Selasa (22/9/2020), R Haidar Alwi mengatakan bahwa tidak penting siapa yang lebih dahulu mengusulkan karena Pandemi Covid-19 adalah tanggungjawab bersama. Menurutnya, jika tidak digaungkan kembali oleh seorang Gubernur seperti Khofifah Indar Parawansa, mungkin usulannya tidak akan pernah didengar oleh Pemerintah mengingat dirinya bukan siapa-siapa dan bukan pula sosok media darling.

“Walau terlambat, tapi ini bagus. Pemisahan antara pasien yang murni meninggal karena Covid-19 dengan yang disebabkan oleh penyakit penyerta itu sangat penting sehingga harus jelas. Sebab, definisi kematian berpengaruh terhadap data, pengambilan keputusan dan dampak yang ditimbulkan. Berulang kali aku tegaskan, pada akhirnya bukan penyakit yang membunuhmu, dalam artian tidak hanya nyawa namun juga bidang lainnya, tapi ketakutanlah yang menewaskanmu. Ketakutan karena apa? Karena ketidaktepatan manajemen data sehingga terkesan sangat menyeramkan dan kekeliruan pengambilan keputusan,” ujar R Haidar Alwi.

Dalam berita relevan yang terdahulu, Selasa (28/4/2020), R Haidar Alwi menantang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk membuka data jumlah pasien meninggal yang murni disebabkan oleh Covid-19. Sebab, perkembangan harian yang disajikan selama ini merupakan data pasien meninggal dengan komorbiditas (penyakit penyerta), seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan lain-lain sebagainya.

“Di satu sisi pemerintah berjuang agar rakyat tenang dan tidak panik. Sedangkan di sisi lain menebar teror ketakutan melalui data yang disajikan sehingga Covid-19 terdengar sangat menyeramkan. Padahal, yang mematikan adalah penyakit komorbidnya. Jantung, diabetes, hipertensi dan lain-lain kan termasuk penyakit dengan angka kematian paling tinggi di dunia. Ini kan sesuatu yang sangat kontraproduktif. Jadi siapa teror sesungguhnya? Pemerintah atau Covid-19?” Kata R Haidar Alwi melalui sambungan telepon, Selasa (28/4/2020).

Sebagai contoh, Jawa Timur per Rabu (8/4/2020) sempat mempublikasikan data murni. Dari 91 pasien meninggal dunia, yang murni disebabkan oleh Covid-19 hanya 2 (dua) pasien atau 2,2 persen saja.

Ia yakin bila Gugus Tugas menyajikan data murni maka jumlah korban meninggal dunia akibat Covid-19 tidak akan sebanyak seperti sekarang dan dampak yang ditimbulkannya juga tidak akan sebesar dan seluas saat ini maupun yang akan datang.

Manajemen data menjadi sangat penting karena berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan. Kalau data yang disajikan tidak tepat, maka kebijakan yang diambil juga akan melenceng dari tujuan yang sesungguhnya. Kebijakan yang salah membuka ruang bagi munculnya masalah baru di berbagai bidang yang dampaknya bahkan sudah bisa dirasakan, terutama dalam kehidupan ekonomi yang semakin sulit. (ham)