Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani di Jakarta, Sabtu, 26 Januari 2019. ANTARA

THREECHANNEL.CO – Guna menjaga efektivitas dalam menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Pusat diminta untuk lebih aktif mengendalikan dan mengawasi para Kepala Daerah. Sebab, dengan koordinasi yang baik antar pejabat pengambil keputusan, kebijakan Pemerintah Daerah dapat seiring sejalan dengan Pemerintah Pusat.

“Jangan sampai Gubernur, Bupati dan Walikota berjalan sendiri-sendiri, autopilot apalagi ugal-ugalan seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Tancap gas seenaknya lalu rem mendadak. Bukannya selamat, yang ada justru kecelakaan beruntun dan korban berjatuhan makin banyak. Karena itu, Pemerintah Pusat diharapkan lebih aktif mengawasi dan mengendalikan para Kepala Daerah, terutama Jakarta yang dirasa perlu adanya treatment khusus,” ujar R Haidar Alwi dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/9/2020) malam.

Kegaduhan di DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi supaya tidak terulang lagi atau diikuti oleh Kepala Daerah lainnya. Apa yang disebut Anies Baswedan sebagai “Rem Darurat” yang ternyata tidak jauh berbeda dengan PSBB sebelumnya sudah cukup meruntuhkan optimisme dan pemulihan yang dibangun susah payah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rem Darurat. Dua kata yang mengacaukan banyak hal bahkan merugikan negara sekitar Rp 297,26 Triliun. Tanpa koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah penyangga ibukota, tiba-tiba membuat pernyataan bombastis yang ternyata kopong melempem. Terobosan Anies Baswedan tidak sehebat kegaduhan dan akibat yang ditimbulkannya.

Kekacauan tidak hanya terlihat dari polemik dan kontroversi di ruang publik, tapi juga di bursa saham. Pasca Rem Darurat yang sensasional diumumkan pada Rabu (9/9/2020), keesokan harinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 5,01% di zona merah. Namun setelah penjelasan lanjutan pada Minggu (13/9/2020), IHSG kembali naik 2,83% di zona hijau pada level Rp 5.161,83 saat penutupan perdagangan, Senin (14/9/2020).

“Terlepas dari apa motif di balik pernyataannya, Anies telah berhasil menakut-nakuti pasar, memancing kegaduhan dan merusak apa yang dibangun susah payah oleh Pemerintah Pusat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena koordinasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya kalau daerah bandel, pusat harus lebih aktif dan tegas dalam mengawasi. Sehingga terkontrol dan kebijakan keduanya dapat seiring sejalan membawa dampak positif bagi masyarakat,” pungkas R Haidar Alwi. (ham)