Map generated on 29 June 2020 using International IDEA’s Electoral Risk Management Tool (ERMTool)  

THREECHANNEL.CO – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menegaskan bahwa Pandemi Covid-19 bukan alasan yang tepat untuk terus menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Alih-alih dapat menekan jumlah kasus, hal itu malah akan semakin memperparah keadaan karena 270 daerah bakal dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah.

Menurutnya, terlepas dari motif tersembunyi di balik desakan berbagai pihak, adalah hal lumrah sebuah kebijakan menuai polemik dan kontroversi. Malahan, perhatian publik yang tertuju pada risiko penyebaran Covid-19 saat Pilkada, akan membuat Penyelenggara, DPR RI dan Pemerintah bekerja lebih maksimal sehingga apa yang dikhawatirkan dapat diantisipasi.

“Kritik yang ada bisa menjadi bahan masukan bagi pihak terkait bagaimana kita tetap menggelar pesta demokrasi tanpa ledakan kasus Covid-19. Itu bukan hal yang mustahil. Indonesia tidak sendiri, banyak negara-negara yang sukses menggelar Pemilu di tengah Pandemi. Tentu kuncinya adalah mekanisme pemilihan, kepatuhan pada protokol kesehatan dan ketegasan sanksi terhadap para pelanggar,” ujar R Haidar Alwi, Senin (21/9/2020).

Dijelaskannya, Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mencatat bahwa negara-negara di dunia memiliki respon yang berbeda-beda terkait penyelenggaraan Pemilu di tengah Pandemi Covid-19. Ada yang memutuskan menunda, tapi ada pula yang telah melaksanakannya. Informasi ini dipublikasikan oleh IDEA dalam laporan yang dimutakhirkan pada 3 September 2020 melalui Badan Penyelenggara Pemilu masing-masing negara dan pemberitaan berbagai media.

“Dalam rentang waktu 21 Februari sampai 30 Agustus 2020, sebanyak 56 negara dan teritori telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional meskipun ada kekhawatiran terkait Pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut setidaknya 38 di antaranya telah sukses menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional. Meskipun informasi ini belum lengkap, minimal mewakili potret keputusan dan peristiwa di seluruh dunia,” papar R Haidar Alwi.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Serentak 2020 yang semula dijadwalkan berlangsung di 270 daerah pada 9 September, telah diagendakan ulang untuk digelar pada 9 Desember. Namun, gejolak Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda membuat sejumlah pihak mendesak Pemerintah Indonesia agar menunda kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Desakan datang yakni dari PBNU, Muhammadiyah, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta dari beberapa ormas dan tokoh lainnya.

Diberitakan sebelumnya, R Haidar Alwi mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 harus tetap berlangsung meskipun dalam situasi Pandemi Covid-19. Menurutnya, penundaan kembali gelaran Pilkada seperti desakan berbagai pihak bukanlah solusi yang tepat, melainkan hanya akan melahirkan masalah baru. Padahal, di tengah ketidakpastian kapan akan berakhirnya Pandemi Covid-19, dibutuhkan Kepala Daerah yang memiliki kepemimpinan dan legitimasi kuat untuk membantu Pemerintah Pusat dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

“Menunda lagi Pilkada karena Pandemi Covid-19 sama saja dengan lari dari masalah. Dalam situasi ketidakpastian, lari dari masalah bukanlah solusi, justru malah akan menciptakan masalah baru, menumpuknya dan memperberat yang sudah ada. Satu-satunya jalan adalah hadapi, bukan menghindar. Entah itu dengan mengubah mekanisme pelaksanan atau memperketat dan mempertegas protokol kesehatan. Solusi inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama. Karena Kepada Daerah hasil Pilkada yang memiliki legitimasi dan kepemimpinan kuat sangat dibutuhkan untuk membantu Pemerintah Pusat menanggulangi dampak Pandemi Covid-19,” ujar R Haidar Alwi, Senin (21/9/2020).

Melalui isu ini ia melihat ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin “menggoyang” kekuasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, jika Pilkada Serentak 2020 ditunda kembali, otomatis tahun depan sebanyak 270 daerah harus dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt). Tanpa Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, membawa program terbaik pencegahan maupun penanggulangan Pandemi Covid-19, dikhawatirkan jumlah kasus baru pasien positif Covid-19 akan terus meningkat signifikan. Jika kondisi seperti ini terjadi secara masif di 270 daerah, maka yang pertama kali disorot dan divonis bersalah adalah Presiden Jokowi.

“Kita bisa lihat dan belajar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang sejak Mei 2019 lalu telah dipimpin setidaknya oleh 2 Pelaksana Tugas. Bahkan peralihan di antara keduanya terjadi dengan alasan peningkatan kasus Covid-19. Kini Sulawesi Selatan berada di peringkat 5 kasus terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus per 19 September mencapai 14 ribu lebih. Sebanyak 50 persen lebih disumbangkan oleh Kota Makassar yang dipimpin Kepala Daerah Pelaksana Tugas,” tutur R Haidar Alwi. (ham)