Konferensi pers Kesatuan Pemuda Siaga Pancasila terkait penolakannya terhadap RUU HIP di Kawasan Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2020). (ist)

THREECHANNEL.CO – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Kesatuan Pemuda Siaga Pancasila menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Mulai dari SAPMA Pemuda Pancasila, Bintang Muda Indonesia (BMI), Pemuda Muhammadiyah, GP Anshor hingga Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH).

Farkhan Evendi selaku Ketua Umum BMI mengatakan bahwa pihaknya merasa khawatir dengan respon DPR yang berencana mengganti nama RUU HIP menjadi Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Hal ini menjadi pertanda diskursus publik tentang RUU tersebut selama beberapa minggu terakhir tidak mampu diserap dengan jernih oleh sebagian anggota DPR yang tetap menginginkan RUU ini disahkan.

“Maka dari itu perlunya penegasan sikap, bahwa yang ditolak masyarakat bukan hanya sekedar judul RUU, melainkan keseluruhan isi dari RUU tersebut mulai halaman pertama sampai akhir. Dasar dari penolakan tersebut adalah bahwa Pancasila merupakan konsensus final dari para founding fathers. Pancasila yang hari ini kita kenal merupakan hasil akhir dari dinamika dan perdebatan para founding fathers ketika menggagas kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga, upaya menarik kembali pada salah satu argumentasi yang pernah muncul dalam dialektika pembentukan Pancasila adalah hal yang ceroboh,” ujar Farkhan Evendi dalam jumpa pers di Kawasan Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2020).

Ketika masih memiliki pemahaman bahwa Pancasila bisa disederhanakan menjadi Trisila dan Ekasila, maka itu merupakan bentuk ketidakmampuan memahami secara utuh aspek historis Pancasila. Menarik kembali pemahaman tersebut berarti hendak membuka kembali peluang untuk bisa menggugat dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, posisi RUU HIP akan membahayakan ketatanegaraan kita, karena melalui RUU ini mampu menurunkan Pancasila menjadi hanya sekedar UU.

Padahal, Pancasila merupakan sebuah landasan filosofis serta dasar negara yang dijadikan sumber utama dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, maka RUU HIP sejatinya tidak penting. Selain itu, lembaga yang sebelumnya telah dibentuk Presiden bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bisa membahayakan jalannya pemerintahan.

“Jangan sampai BPIP memicu kecurigaan akan menjadi lembaga indoktrinasi gaya baru, BPIP cukup menjadi penata kelola yang sifatnya memfasilitasi dan sosialisasi nilai Pancasila kepada masyarakat luas melalui tokoh-tokoh lintas agama, lintas budaya, lintas bidang, dan lintas sektor. Terlebih, Negara hari ini sedang dalam situasi sulit,” tutur Farkhan Evendi.

Berikut 5 poin tuntutan Kesatuan Pemuda Siaga Pancasila:

1. Hentikan dan cabut RUU HIP dari Prolegnas;
2. Mendesak Presiden segera mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait penghentian RUU HIP;
3. Hentikan politisasi Pancasila untuk kepentingan mendelegitimasi pemerintahan yang sah;
4. Meminta pemerintah untuk fokus dan bersiaga dalam menangani Pandemi Covid-19, menjaga persatuan dan perdamaian, serta menangani bahaya kelaparan; dan
5. Mempercepat pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

(ham)