Ex Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik. (ist)

THREECHANNEL.CO – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Perintah tersebut merupakan bagian dari Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting Manik terhadap Surat Keputusan Presiden Jokowi Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Evi Novida Ginting Manik Sebagai Anggota KPU RI Masa Jabatan 2017-2020.

Dalam Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, PTUN mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting Manik untuk seluruhnya dan menyatakan batal terhadap SK Presiden Jokowi.

“Iya, saya dapat dari pengacara begitu. Alhamdulillah ya dikabulkan seluruh permohonan,” ujar Evi Novida Ginting Manik saat dikonfirmasi oleh Wartawan, Kamis (23/7/2020).

Heru Widodo selaku salah satu Kuasa Hukumnya berharap Presiden Jokowi sebagai Tergugat tidak mengajukan banding, melainkan dapat menjalankan Putusan PTUN sebagaimana mestinya.

“Atas putusan tersebut, Bu Evi berharap Presiden bersikap sama bijaksanannya ketika presiden menghadapi gugatan PMH tentang pembatasan akses internet di Papua kan presiden enggak banding. Satu dan lain hal untuk memberikan kepastian hukum kepada Bu Evi sebagai pencari keadilan. Kedua, lebih cepat Bu Evi dikembalikan sebagai anggota KPU akan memberi manfaat dalam kesuksesan Pilkada 2020,” tutur Heru Widodo.

Sebagai informasi, perkara ini bermula ketika pertengahan Maret 2020 lalu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Putusan Nomor 317/2019 memecat Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU RI.

Ia dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam perkara pencalonan anggota legislatif Partai Gerindra bernama Hendri Makaluasc. Menindaklanjuti Putusan DKPP, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi secara tidak hormat per tanggal 23 Maret 2020. (Gus)