Agus Prabowo. (ist)

THREECHANNEL.CO – Mantan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah), Agus Prabowo membenarkan perihal rangkap jabatannya sebagai Komisaris BUMN. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Agus Prabowo menyatakan akan segera mengundurkan diri dari salah satu perusahaan pelat merah.

“Komisaris PT SIER dan Komut PT Elnusa benar! Keduanya diusulkan oleh pihak yang berbeda dalam waktu yang relatif bersamaan. Ke PT SIER diusulkan oleh Menteri BUMN (Erick Thohir), sedangkan ke PT Elnusa oleh Dirut Pertamina (Nicke Widyawati). RUPS PT SIER Tanggal 1 Juli 2020, sedangkan RUPS PT Elnusa Tanggal 8 Juli 2020.”

“Pada waktunya nanti, saya akan mundur dari PT SIER dan akan fokus di PT Elnusa.” Demikian penjelasan Agus Prabowo dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Threechannel, Minggu (12/7/2020).

Selain itu, Agus Prabowo juga mengakui bahwa saat ini dirinya masih aktif di Kementerian PUPR sebagai Staf Khusus dan di BUMN Pertamina sebagai Komite Audit. Sedangkan mengenai posisinya sebagai Komisaris di BUMD PT Transjakarta, ia mengaku jabatannya telah berakhir sejak Oktober 2019 lalu.

“Saya bukan Staf Ahli Menteri PUPR, tetapi Staf Khusus, itu sangat berbeda status dan kedudukannya!”

“Saya bukan Komisaris Independen Pertamina, tetapi Anggota Komite Audit (organ di dalam Komisariat Pertamina).”

“Saya tidak lagi Komisaris PT Transjakarta, karena sudah selesai per-Oktober 2019,” tegas Agus Prabowo.

Sebagai informasi, penjelasan di atas merupakan klarifikasi dari Agus Prabowo terkait pemberitaan Threechannel yang berjudul “Jangkrik! Staf Menteri Borong 4 Jabatan Komisaris BUMN & BUMD” dan dimuat pada Kamis (9/7/2020).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengungkap adanya seorang pejabat yang rangkap jabatan sebagai Komisaris di beberapa perusahaan pelat merah. Ia adalah Agus Prabowo, Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang memborong sekaligus 4 kursi Komisaris.

“Jadi, orang ini menjabat Komisaris di 3 BUMN dan 1 BUMD. Mulai dari Komisaris Independen di Pertamina, Komisaris Utama di Elnusa, Komisaris di SIER hingga Komisaris juga di Transjakarta. Selain secara etika mestinya tidak diperbolehkan, ini juga melanggar Peraturan Menteri BUMN Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017,” ujar R Haidar Alwi kepada Threechannel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2020).

Ia menjelaskan, larangan rangkap jabatan sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam BAB V Angka 1 disebutkan bahwa Komisaris dan atau Dewan Pengawas DILARANG rangkap jabatan kecuali mengundurkan diri atau diberhentikan pada jabatan yang lainnya. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila dilakukan untuk penyehatan BUMN dengan syarat penugasan khusus dari Menteri.

“Jika dilanggar, maka harus disampaikan kepada RUPS atau Menteri terkait dalam jangka waktu 7 hari sejak diketahui rangkap jabatan, untuk kemudian dilakukan proses penetapan pemberhentian,” tutur R Haidar Alwi.

Aturan lain yang dilanggar yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Pasal 48 Ayat 1 mengatur, Komisaris dan atau Dewan Pengawas DILARANG memangku lebih dari 2 (dua) jabatan, baik sebagai Anggota Dewan Pengawas maupun sebagai Komisaris di BUMD atau BUMN.

“Kalau aturan ini dilanggar, dapat dijatuhi sanksi berupa pemecatan. Bahkan kalau tidak diberhentikan dalam 20 hari, maka OTOMATIS jabatan lainnya dinyatakan berakhir,” papar R Haidar Alwi.

Ironisnya, Menteri BUMN Erick Thohir terkesan abai dengan segudang persoalan yang ada di lingkungan kekuasaannya. Oleh karena itu, R Haidar Alwi mempertanyakan komitmen Erick Thohir dalam bersih-bersih BUMN seperti yang sering dicuap-cuapkan di hadapan publik.

“Apa nggak punya rasa malu koar-koar sana-sini tentang Akhlak bila faktanya masih seperti ini??? Terus yang dibersihkan itu apanya sih? Apanya??? Makanya aku pesimis dengan komitmen Erick Thohir membenahi BUMN. Parahnya lagi kepercayaan penuh Presiden Jokowi disia-siakan atau bahkan mungkin saja disalahgunakan. Hancur, benar-benar hancur negara kita jika orang-orang rakus dibiarkan dan dikasih jabatan,” kata R Haidar Alwi.

Sebagai informasi, sebelumnya Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, dalam konferensi pers secara daring pada Minggu (28/6/2020), mengatakan bahwa ada 397 orang penyelenggara negara/pemerintahan yang terindikasi rangkap jabatan/penghasilan sebagai Komisaris di BUMN dan 167 orang di anak perusahaan BUMN pada tahun 2019.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 atau 64 persen adalah pejabat Kementerian, sebanyak 112 orang atau 28 persen adalah pejabat lembaga Non-Kementerian, dan sebanyak 31 orang atau delapan persen adalah pejabat dari Perguruan Tinggi. Data-data tersebut masih terus diverifikasi ulang berdasarkan status keaktifannya saat ini.

Profil Agus Prabowo

Agus Prabowo lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1958. Lulus sebagai Sarjana Arsitektur ITB pada tahun 1984 dan mendapat gelar Doktor dari Hokkaido University pada tahun 1996. Pada tahun 2015 ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP dan kemudian diangkat menjadi Kepala LKPP menggantikan Agus Rahardjo.

Jabatannya sebagai Kepala LKPP dimulai dari tahun 2015 hingga berakhir pada tahun 2019 karena memasuki masa pensiun. Ia pernah menjabat sebagai Komisaris di BUMD PT Transjakarta. Saat ini, Agus Prabowo adalah Staf Khusus Menteri PUPR, Komite Audit Pertamina, Komisaris Utama Elnusa dan Komisaris SIER. (ham)