Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. (ist)

THREECHANNEL.CO – Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pertamina, Agus Prabowo sebagai Komisaris PT SIER dan Komisaris Utama PT Elnusa dinilai melanggar Peraturan Menteri BUMN Tahun 2012 Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

“Dalam Pasal 31 Angka 3 jelas sekali diatur jabatan apa saja yang dilarang untuk dirangkap oleh seorang Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Satu di antaranya adalah tidak boleh merangkap sebagai Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN atau perusahaan lain,” ujar Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi kepada Threechannel, Minggu (12/7/2020).

Agus Prabowo yang saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri PUPR, diangkat menjadi Anggota Komite Audit PT Pertamina pada Jumat (17/4/2020). Lalu, Agus Prabowo diusulkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjabat sebagai Komisaris PT SIER. Dalam waktu yang relatif bersamaan, Agus Prabowo juga diusulkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati untuk menempati posisi Komisaris Utama PT Elnusa.

Agus Prabowo mengaku pengangkatan dirinya sebagai Komisaris PT SIER dilaksanakan melalui RUPST yang berlangsung pada 1 Juli 2020. Kemudian dalam RUPST pada 8 Juli 2020, Agus Prabowo diangkat sebagai Komisaris Utama PT Elnusa.

“Ini menunjukkan bahwa Pengusul dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak tahu aturan di BUMN. Tim Evaluasi juga tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Baik Tim Evaluasi yang dipimpin oleh Deputi SDM Kementerian BUMN maupun Tim Evaluasi yang diketuai oleh Direktur SDM Pertamina,” tutur R Haidar Alwi.

PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) merupakan BUMN yang mana 50% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, 25% milik Pemprov Jawa Timur dan 25% milik Pemkot Surabaya. Lantaran statusnya sebagai BUMN (bukan anak perusahaan BUMN), maka pengangkatan Anggota Dewan Komisarisnya harus berdasarkan kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2015.

“Kalau statusnya BUMN seperti PT SIER, Tim Evaluasi atau Tim Penilai Calon Komisaris BUMN dibentuk oleh Menteri BUMN yang diketuai oleh Deputi SDM Kementerian BUMN. Bila ternyata ada pelanggaran, berarti tim ini tidak kompeten, tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Menterinya tidak becus, Tim Evaluasi yang dibentuk tidak becus dan RUPS yang menetapkan Komisaris juga tidak becus,” kata R Haidar Alwi.

Sedangkan PT Elnusa berstatus sebagai Anak Perusahaan BUMN yang mana 41,1% sahamnya dimiliki oleh BUMN PT Pertamina, 14,89% milik Dana Pensiun Pertamina dan selebihnya 43,99% sahamnya dimiliki publik. Oleh karena statusnya adalah Anak Perusahaan BUMN, maka pengangkatan Anggota Dewan Komisarisnya harus berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012.

“Jika statusnya adalah Anak Perusahaan BUMN seperti PT Elnusa, maka Tim Evaluasi atau Tim Penilai Calon Komisaris dibentuk oleh Direksi BUMN Pertamina yang diketuai oleh Direktur SDM Pertamina. Dirut Pertamina yang mengusulkan tidak tahu aturan, Tim Evaluasi pun demikian hingga penetapan dalam RUPS juga tidak berbeda,” ucap R Haidar Alwi.

Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa proses pengusulan, seleksi hingga pengangkatan atau penetapan Dewan Komisaris BUMN dan Komisaris Anak Perusahaan BUMN sangat amburadul tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih parahnya, Menteri BUMN Erick Thohir seolah abai dengan kritik membangun yang dilayangkan publik. Tidak heran bila akhirnya bersih-bersih BUMN, Akhlaq dan Wajah Baru BUMN hanya berupa slogan semata tanpa disertai bukti nyata.

“Mulai dari masalah rangkap jabatan yang berpotensi besar menimbulkan benturan kepentingan, pelibatan TNI/Polri aktif yang bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Bahkan ada ‘Komisaris Abadi’ di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang sama.”

“Padahal tidak diperbolehkan menjabat sebagai Komisaris di perusahaan yang sama lebih dari 2 periode berturut-turut. Ada dalam BAB II Huruf C Angka 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Ada juga dalam Pasal 4 Angka 3 Huruf e Peraturan Menteri BUMN Tahun 2012 Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.” Demikian R Haidar Alwi menjelaskan. (ham)