Kiri ke kanan: Mendag Agus Suparmanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Seskab Pramono Anung. (ist)

TAJUK OPINI

Jalan Pintas Menteri Agus Menuju Istana

Oleh : Haidar Alwi Institute (HAI)

THREECHANNEL.CO – Hingga kini, penunjukan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan periode 2019-2024 masih menyisakan sejumlah misteri. Sebagai pengusaha, ia dan perusahaannya tidak cukup populer. Pun demikian dalam kiprahnya sebagai politikus PKB. Tak ada bekas keringatnya dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf untuk Pilpres 2019. Walau dua periode menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, namanya juga jarang terdengar publik.

Tak ada yang menyangka Agus Suparmanto akan ditunjuk Presiden Jokowi menjadi suksesor Enggartiasto Lukita. Bahkan, wartawan yang serba tahu pun bertanya-tanya ketika yang bersangkutan merapat ke Istana sehari jelang pelantikan. Setelah Sertijab dengan pendahulunya, ia juga ngacir entah kemana, menghindari wartawan yang telah menantinya. Tidak seperti figur lain yang rekam jejaknya dapat ditemukan dengan mudah di dunia maya, informasi mengenai Agus Suparmanto sulit ditemukan dan sangat terbatas pula.

Memang, perkara siapa saja yang ditunjuk jadi Menteri adalah salah satu Hak Prerogatif Presiden. Namun, tanpa bisikan dan pertimbangan khusus, rasanya mustahil nama Agus Suparmanto berada dalam benak Presiden Jokowi. Apalagi, usulan dan titipan parpol maupun pejabat tertentu untuk mengisi kursi Menteri jumlahnya tidak sedikit. Lalu, bagaimana bisa pendatang baru minim popularitas dan elektabilitas bisa menyingkirkan segudang saingannya itu?

Agus Suparmanto – Pramono Anung

Majalah Tempo edisi 30 Maret – 5 April 2020 mengungkap bahwa Agus Suparmanto memiliki kedekatan dengan Pramono Anung, Sekretaris Kabinet (Seskab) yang merupakan kader PDIP. Hubungan keduanya terlihat dalam proyek pengerukan bijih nikel di Tanjung Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Konon, PT Yudistira Bumi Bhakti yang mendapatkan proyek tersebut dari ANTAM, adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Agus Suparmanto dan Pramono Anung. Gara-gara kisruh pembagian jatah proyek inilah Agus Suparmanto dilaporkan rekan bisnisnya yang lain ke polisi pada tahun 2013 silam atas dugaan penipuan dan penggelapan uang perusahaan.

Pada Maret 2014, Agus Suparmanto sempat menawarkan damai dengan uang muka Rp 30 Miliar dari total Rp 500 Miliar asalkan Pelapor mencabut aduannya ke polisi. Pramono Anung yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI meminta Pelapor menerima tawaran damai Agus Suparmanto supaya tidak terjadi kegaduhan. Apalagi, dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, yang mana Pramono Anung akhirnya terpilih sebagai Sekretaris Kabinet.

Kasusnya pun berlanjut pada Januari 2020 dengan laporan menggunakan pasal yang sama karena Agus Suparmanto tidak melunasi sisa kewajibannya Rp 470 Miliar. Berselang beberapa bulan, tepatnya 19 Maret 2020, polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dengan berpedoman pada kesepakatan damai sebelumnya.

Terlepas dari Pelapor menyadari dirinya telah dikelabui, upaya Pramono Anung dalam perdamaian berbuah hasil karena Agus Suparmanto akhirnya lolos dari jerat hukum. Jika melihat kedekatan keduanya, teka-teki kenapa Agus Suparmanto dapat melenggang mulus ke Istana hingga menjabat sebagai Menteri Perdagangan, perlahan mulai terkuak.

Tangan Besi Agus Suparmanto

Agus Suparmanto bersama Yusril Ihza Mahendra diketahui menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT Galangan Manggar Billiton (GMB), perusahaan penggarap proyek dok kapal di Pelabuhan Sungai Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Proyek ini dikerjakan bersama anak usaha PT Timah, yaitu PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (PT DAK). PT GMB juga bergerak di bidang reparasi dan pembuatan kapal baru berbahan baja, alumunium serta fiberglass.

Komisi II DPR RI yang berkunjung ke Bangka Belitung pada 10-12 Maret 2010 silam, menemukan bahwa PT GMB Agus Suparmanto bersengketa dengan Pemda Kabupaten Belitung Timur dan melaporkannya ke Polda setempat terkait pembangunan gedung dan jalan sebagai sarana Pelabuhan ASDP.

Perseteruan ini bahkan sampai menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP. Ahok menjabat sebagai Bupati Belitung Timur sejak tahun 2005 hingga Desember 2006. Pada tahun 2010, Ahok adalah Anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014. Adik kandung sekaligus kuasa hukum Ahok, Fifi Lety Indra menuding Polda Bangka Belitung bisa diatur oleh pihak swasta, dalam hal ini PT GMB Agus Suparmanto “Si Tangan Besi”. Dokumen tanggal 9 Maret 2010 menyatakan adanya upaya pembunuhan karakter untuk mendiskreditkan Ahok jelang Pilkada Belitung Timur saat itu.

Menurut Fifi Lety Indra, PT GMB Agus Suparmanto memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi Kapolri karena dapat mempidanakan institusi yaitu Pemerintah Daerah termasuk Departemen Perhubungan, Gubernur Bangka Belitung selaku pihak yang merencanakan pembangunan pelabuhan dan DPRD yang menyetujui penggunaan lahan tersebut.

Menurutnya, kasus ini diatur sedemikian rupa untuk menyerang Ahok dan kepentingan politik pihak yang berada di belakang PT GMB Agus Suparmanto. Meski, tidak ada satupun bukti yang mengindikasikan keterlibatan Ahok. Disinyalir dari berita yang beredar, perusahaan ini bahkan bisa memerintahkan Polda Bangka Belitung untuk melakukan penangkapan terhadap Ahok hanya dengan alasan tanah miliknya dipakai untuk pembangunan sarana umum oleh Pemda setempat.

Harta Berlimpah Agus Suparmanto

Selain PT GMB & PT Yudistira Bumi Bhakti, Agus Suparmanto juga pernah memiliki perusahaan percetakan yang bernama PT Mitrasysta Nusantara. Walau perusahaannya tidak besar dan terkenal, Agus Suparmanto ternyata memiliki harta kekayaan dengan jumlah yang fantastis. Dalam jajaran para Menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf, Agus Suparmanto bertengger di peringkat 3. Jumlah hartanya hanya kalah dari Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Informasi ini diperoleh setelah melakukan penelusuran satu per satu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil pelacakan menunjukkan bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto memiliki harta kekayaan senilai Rp 1,624 Triliun per 31 Desember 2019.

Agus Suparmanto tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 957.051.102.000 yang sebagian besar tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Bali bahkan sampai ke Singapura. 2 unit mobil Lexus senilai total Rp 1.550.000.000 melengkapi ketajirannya. Harta bergerak lainnya Rp 950.000.000. Surat berharga serta kas dan setara kas masing-masing Rp 763.273.000.000 dan Rp 7.556.028.001. Sehingga, total kekayaan kotor Agus Suparmanto adalah Rp Rp 1.730.380.130.001. Selain itu, terdapat hutang sebesar Rp 105.708.302.555. Dengan demikian, harta bersihnya mencapai Rp 1.624.671.827.446.

Dari hasil penelusuran juga ditemukan sejumlah Menteri yang belum melapor tahun 2019 di antaranya Mensesneg Pratikno (terakhir 2018), Mendagri Tito Karnavian (terakhir 2016), Menristek Bambang Brodjonegoro (terakhir 2018), dan Menkominfo Johnny G Plate (terakhir 2018). Sedangkan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmavati LHKPN-nya tidak ditemukan sama sekali.

Berikut harta kekayaan masing-masing Menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf 2019-2024 berdasarkan LHKPN yang dirilis KPK:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD: 25,8 miliar
2. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto: Rp 254, 04 miliar
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan: Rp 677,44 miliar
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Rp 81,007 miliar
5. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno: Rp 6,73 miliar (31-12-2018)
6. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian: Rp 10,29 miliar (17-3-2016)
7. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi: Rp 18,072 miliar
8. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto: Rp 2,005 triliun
9. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly: 24,083 miliar
10. Menteri Keuangan, Sri Mulyani: Rp 47,553 miliar
11. Menteri ESDM, Arifin Tasrif: Rp 46,744 miliar
12. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp 216,73 miliar
13. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto: Rp 1,624 triliun
14. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo: Rp 19,965 miliar
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar: Rp 4,306 miliar
16. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi: Rp 41,238 miliar
17. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo: Rp 17,422 miliar
18. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah: Rp 15,245 miliar
19. Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar: Rp 6,286 miliar
20. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono: Rp 19,428 miliar
21. Menteri Kesehatan, dr Terawan: Rp 90,605 miliar
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim: Rp 1,225 triliun
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro: Rp 29,225 miliar (31-12-2018)
24. Menteri Sosial, Juliari Batubara: Rp 47,178 miliar
25. Menteri Agama, Fachrul Razi: Rp 25,993 miliar
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama: Rp 177,566 miliar
27. Menkominfo, Johnny G Plate: Rp 126,765 miliar (31-12-2018)
28. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki: Rp 3,517 miliar
29. Menteri PPPA, Gusti Ayu Bintang Darmavati: belum diketahui
30. MenPAN RB, Tjahjo Kumolo: Rp 5,800 miliar
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa: Rp 59,861 miliar
32. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil: Rp 82,999 miliar
33. Menteri BUMN, Erick Thohir: Rp 2,316 triliun
34. Menpora, Zainudin Amali: Rp 17,229 miliar
35. Jaksa Agung, ST Burhanuddin: Rp 8,777 miliar
36. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung: Rp 97,292 miliar
37. Kepala Staf Presiden, Moeldoko: Rp 46,137 miliar
38. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia: Rp 295,149 miliar.

Jejak Fulus 2 Menteri di Tanjung Buli

Mantan Komisaris PT Yudistira Bumi Bhakti, Yulius Isyudianto dan kawan-kawan akhirnya membongkar keterlibatan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto dan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung dalam kisruh proyek pengerukan bijih nikel di Tanjung Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Mendag Agus Suparmanto dan Seskab Pramono Anung itu mendapatkan proyek tersebut dari PT Aneka Tambang (Antam) sejak tahun 2001 sampai 2014.

Seteru antar kolega bisnis itu tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan yang masif di Tanjung Buli, tapi juga menyingkap tabir dugaan penggelembungan nilai proyek dengan kentungan fantastis hingga Rp 2,9 Trilliun.

Awalnya, pada tahun 1999 Rafli Ananta Murad dan Sardjono mengajak Yulius Isyudianto untuk mengikuti tender pengerukan bijih nikel di Tanjung Buli yang ditawarkan Antam. Area seluas 2.340 hektare di Tanjung Buli diklaim memiliki cadangan nikel sebanyak 220 juta ton nikel basah (WMT – Wet Metric Ton), terbesar ke-dua setelah Sulawesi Tenggara yang dimiliki Antam.

Walaupun Rafli Ananta Murad dan Sardjono berpengalaman dalam urusan tender di PT Aneka Tambang, mereka tidak punya perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan. Sedangkan Yulius Isyudianto dan Pramono Anung mempunyai PT Yudistira Bumi Bhakti yang usahanya bergerak di bidang tersebut, hanya saja mereka tidak cukup modal.

Rafli Ananta Murad dan Yulius Isyudianto lalu menghubungi Miming Leonardo, pemilik PT Surya Labuan Sari yang juga mengenal Agus Suparmanto tatkala berkibar dengan usaha percetakan dan properti melalui PT Mitrasysta Nusantara. Setelah mendengar peluang cukup besar untuk memenangkan tender tersebut, Agus Suparmanto setuju mengucurkan modal awal sebesar USD 6 Juta atau Rp 58 Milliar dengan kurs waktu itu Rp 9.600 per USD.

Meski baru pertama kali mengikuti lelang Antam, PT Yudistira Bumi Bhakti dinyatakan menang, mengalahkan PT Minerina Bhakti anak usaha Dana Pensiun Antam; dan PT Kasuari anak usaha PT Intraco Penta yang berpengalaman mengerjakan proyek-proyek pengerukan bijih tambang. Harga yang diajukan PT Yudistira Bumi Bhakti kala itu adalah USD 8,47 per WMT dari pengerukan hingga pengiriman ke kapal untuk ekspor.

Rafli Ananta Murad menduga kemenangan PT Yudistira Bumi Bhakti dalam tender itu disebabkan oleh adanya nama Pramono Anung dalam jajaran pemilik perusahaan.

Direktur Utama Antam saat itu, Dedi Aditya mengatakan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam menunjuk perusahaan Pramono Anung sebagai pemenang tender. Satu di antaranya yakni harga penawaran. Walaupun tergolong tinggi USD 8,47 per WMT dari harga normal sebesar USD 8,35, tapi PT Yudistira Bumi Bhakti disebut berupaya melakukan reklamasi, konservasi dan pembebasan lahan.

Setelah proyek diamankan, pengendali perusahaan mulai berembuk membagi saham dan keuntungan proyek. Agus Suparmanto dan Miming Leonardo disepakati mendapat 70% keuntungan, Yulius Isyudianto dan Pramono Anung kebagian 10%. Sedangkan sisanya dibagi untuk para pemrakarsa lainnya. Syaratnya, seluruh saham Pramono Anung diserahkan kepada Miming Leonardo dan Juandy Tanumihardja yang menjadi pelaksana proyek. Menurut Yulius Isyudianto, syarat ini adalah berdasarkan permintaan dari Agus Suparmanto.

Aktivitas pengerukan bijih nikel di Tanjung Buli pun dimulai pada tahun 2001 dan kontraknya akan sudah berakhir pada 18 Juli 2004. Akan tetapi hingga jangka kontrak mendekati batas akhirnya, Antam tak kunjung melakukan tender ulang. Direktur Utama Antam saat itu, Dedi Aditya malah melakukan penunjukan langsung terhadap PT Yudistira Bumi Bhakti untuk meneruskan proyek sampai 18 Juli 2007.

Penunjukan kembali PT Yudistira Bumi Bhakti disebut Dedi Aditya berlandaskan pertimbangan bisnis antara lain untuk menghemat waktu dan menghindari potensi kehilangan keuntungan perusahaan karena proses lelang tender memakan waktu 4-6 bulan.

Masalahnya, penunjukan langsung kepada PT Yudistira Bumi Bhakti tidak berhenti sampai di situ, tapi berlanjut pada kontrak berikutnya, bahkan hingga Dedi Aditya digantikan Alwinsyah Lubis sebagai Direktur Utama pada 2008. Sama seperti pendahulunya, Alwinsyah Lubis juga menunjuk langsung PT Yudistira Bumi Bhakti untuk kontrak berikutnya sampai 2014.

Penunjukan langsung pada tahun 2004-2010 tidak sesuai dengan Pasal 17 Ayat 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah. Sedangkan penunjukan langsung tahun 2012 tidak sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah.

Selain itu, Yulius Isyudianto juga mengungkap bahwa sejak awal harga yang mereka ajukan terkait proyek pengerukan bijih nikel di Tanjung Buli sudah dikatrol setinggi mungkin. Tidak hanya pada awal kontrak tahun 2001 tapi juga periode selanjutnya. Ini terlihat pada harga kontrak 2007-2009, yakni USD 22,9 per WMT. Padahal, harga proyek yang sama di sekitarnya saat itu hanya sebesar USD 11 per WMT.

Perihal dugaan mark-up harga dikonfirmasi oleh auditor internal Antam yang menyurati direksi pada tahun 2009. Auditor internal Antam menemukan konsumsi bahan bakar mesin dan kapal-kapal PT Yudistira Bumi Bhakti tagihannya lebih tinggi dari realisasi lapangan ketika diperiksa oleh tim audit.

Pada realisasi 2007 dan 2008, auditor internal menemukan tagihan konsumsi bahan bakar untuk penambangan dan pengapalan berjumlah 13,77 liter per ton. Padahal, realisasi lapangan hanya 2,81 liter per ton untuk penambangan dan 2,9 liter per ton untuk pengapalan. Dengan demikian, terdapat selisih 8,06 liter per ton. Sepanjang periode 2007-2008, PT Yudistira Bumi Bhakti menambang dan mengapalkan 3 juta ton bijih nikel.

Proyek PT Yudistira Bumi Bhakti berjalan mulus hingga menjelang berakhirnya kontrak dengan Antam di Tanjung Buli. Pada tahun 2013, Rafli Ananta Murad dan Yulius Isyudianto menagih jatah mereka seperti dalam kesepakatan awal. Dari perhitungan mereka, pendapatan PT Yudistira Bumi Bhakti dari proyek tersebut 2001-2012 mencapai Rp 7 Trilliun. Sedangkan keuntungan bersih diperkirakan mencapai USD 280 Juta atau setara Rp 2,7 Trilliun. Artinya, di luar jatah Agus Suparmanto, Yulius Isyudianto dan komisaris lainnya berhak mendapatkan Rp 1 Trilliun.

Berdasarkan penghitungan, modal yang disetor oleh Agus Suparmanto kepada PT Yudistira Bumi Bhakti sudah balik modal pada tahun 2007. Namun, sejak 2007 sampai 2014, Agus Suparmanto diduga menangguk untung dari proyek kerjasama tersebut.

Namun, Agus Suparmanto selalu mengelak ketika disinggung soal pembagian jatah itu. Habis kesabaran menagih haknya, Rafli Ananta Murad dan Yulius Isyudianto kemudian menyewa pengacara untuk mensomasi Agus Suparmanto. Upaya somasi pun berakhir sia-sia, tak mempan. Pada tahun 2013, Yulius Isyudianto melaporkan Agus Suparmanto ke polisi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang perusahaan.

Menurut Rafli Ananta Murad, sempat tersiar kabar bahwa Agus Suparmanto, Miming Leonardo dan Juandy Tanumihardja sudah hendak dijadikan Tersangka. Diduga karenanya, Agus Suparmanto mengontak Yulius Isyudianto untuk berdamai hingga terjadi pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Maret 2014.

Dalam pertemuan itu, Agus Suparmanto disebut menawarkan uang Rp 500 Milliar asalkan Yulius Isyudianto bersedia mencabut laporannya ke polisi. Sebagai komitmen atas perdamaian, Agus Suparmanto memberikan uang muka Rp 30 Milliar.

Menurut Rafli Ananta Murad, Pramono Anung yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI meminta Yulius Isyudianto menerima tawaran damai Agus Suparmanto supaya tidak terjadi kegaduhan. Apalagi, dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, yang mana Pramono Anung akhirnya terpilih sebagai Sekretaris Kabinet.

Kesepakatan pun dibuat di depan notaris Djumini Sertyohadi dengan ditandatangani oleh para pemegang saham lainnya.Akan tetapi tak tertulis bahwa Agus Suparmanto akan membayar Rp 500 Milliar seperti yang dijanjikannya secara lisan. Sadar belakangan perjanjian damai itu merugikan, Rafli Ananta Murad dan Yulius Isyudianto kembali melaporkan Agus Suparmanto dengan pasal yang sama pada Januari 2020.

Alasannya, selama 7 tahun menagih, Agus Suparmanto selalu mengelak atau tidak mengakui nota perdamaian tahun 2013. Ironisnya, polisi berpatokan pada nota tersebut untuk menghentikan penyelidikan terkait laporan ke-dua Yulius Isyudianto.

Pada tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadikan kejanggalan kontrak PT Yudistira Bumi Bhakti sebagai temuan audit. BPK menyoroti nilai Aset perusahaan tersebut yang terlalu kecil yakni Rp 13,7 Milliar sehingga dianggap berpotensi merugikan Antam. Catatan BPK kala itu adalah Antam tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun kontrak kerjasama.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap adanya potensi kerugian negara dalam hal ini BUMN Antam dalam proyek bijih nikel PT Yudistira Bumi Bhakti di Tanjung Buli. Apalagi, kasus ini menyeret nama pejabat negara Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dari PKB dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dari PDIP yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan. (HAI)