Kapolri, Jenderal Idham Azis. (ist)

THREECHANNEL.CO – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengapresiasi langkah cepat dan tegas Polri dalam menindak sejumlah Perwira Tinggi yang diduga memberikan perlindungan kepada buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

Perwira Tinggi yang dicopot dari jabatannya antara lain Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri; Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Kadiv Hubungan Internasional Polri; dan Brigjen Pol Slamet Nugroho Wibowo, Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

“Aku kira tindakan Kapolri dan Kabareskrim sudah cepat, tepat dan tegas. Ini menjadi bukti bahwa Polri tidak pandang bulu dalam penegakan hukum sehingga layak kita apresiasi. Bayangkan! Dalam dua hari ada tiga Perwira Tinggi yang dicopot dari jabatannya. Hal ini bisa dijadikan titik balik bagi penegakan hukum yang lebih baik lagi ke depannya, terutama terkait penuntasan kasus Djoko Tjandra,” ujar R Haidar Alwi, Senin (20/7/2020).

Ia menyesalkan adanya pihak tak bertanggungjawab yang menebar polemik fitnah dan kebencian serta mendiskreditkan wibawa dan kredibilitas penegak hukum. Dalam situasi dan kondisi sulit seperti sekarang ini, seharusnya segenap elemen bangsa memberikan dukungan terhadap Pemerintah dan bersama-sama mencari solusi, bukan malah memancing di air keruh untuk menggoyang legitimasi negara.

“Ada yang sengaja menyerang dan merusak institusi Polri dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mengedepankan azaz praduga tak bersalah. Pihak tersebut berupaya menggoyang legitimasi negara, menggiring opini publik agar tidak percaya pada Polri bahkan negara. Narasi tendensius dan sarat muatan politis dapat memicu kebencian masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman gangguan keamanan nasional yang signifikan,” tutur R Haidar Alwi.

Sebagai contoh adalah pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane yang menyebut adanya persekongkolan jahat di antara para jenderal polisi untuk melindungi Djoko Tjandra. Pernyataan tersebut dinilai sebagai tuduhan yang sangat serius, tendensius, spekulatif, liar dan terlalu prematur.

“Ini tuduhan yang sangat berbahaya. Tidak hanya merusak wibawa dan marwah Polri tapi juga institusi penegak hukum lainnya. Konsekuensinya berat, menyangkut keamanan negara. Tuduhan-tuduhan semacam ini tidak boleh dibiarkan. Polri harus mengambil langkah pro-aktif seperti investigasi internal dan mengklarifikasi keterangan IPW. Kalau perlu sekalian ambil tindakan hukum,” kata R Haidar Alwi.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi dengan segala bentuk adu-domba, fitnah dan narasi kebencian lainnya yang dibangun untuk menggoyang legitimasi penegak hukum khususnya dan pemerintah pada umumnya.

“Percayakan kepada Polri dan institusi penegak hukum dan tentunya kita kawal secara bersama-sama penyelesaian kasus Djoko Tjandra ini. Jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum stres yang otaknya rusak akibat dampak Pandemi Covid-19,” pungkas R Haidar Alwi. (ham)