Politikus PDIP, Adian Napitupulu. (ist)

THREECHANNEL.CO – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai mekanisme tertutup perekrutan Calon Direksi dan Komisaris BUMN membuka peluang besar akan terjadinya transaksi jual-beli jabatan. Tidak heran bila kemudian BUMN yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal kepada negara justru malah sering merugi dan meminta suntikan dana sehingga membebani APBN.

Menurutnya, keberadaan makelar jabatan adalah persoalan klasik yang sudah berlangsung sejak lama. Ada yang benar-benar bisa, namun tidak sedikit juga yang mengaku-ngaku bisa. Cuma saja, para pihak seolah menutup mata dan telinga. Praktik semacam ini bukan hanya marak di lingkungan swasta tapi juga tidak kalah parah di instansi pemerintah. Apalagi di BUMN yang merupakan lahan basah dan menjadi incaran banyak orang seperti diakui oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

“Belum pernah jabatan Direksi dan Komisaris BUMN itu terbuka untuk publik. Hanya orang-orang tertentu yang punya kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut. Makanya kita lihat yang dapat jatah itu orangnya itu-itu saja. Ada Direksi dan Komisaris abadi. Kalaupun diganti mungkin yang tersandung kasus hukum atau dialihkan ke BUMN lain meskipun sudah berganti rezim. Padahal banyak sekali anak bangsa ini dengan potensi mumpuni yang seharusnya diberi kesempatan. Selama tidak punya akses dan kekuatan untuk nyambung ke makelar jabatan ini, jangan pernah berharap,” ujar R Haidar Alwi, Senin (27/7/2020).

Peluang jual-beli jabatan di perusahaan negara semakin bertambah lebar seiring diberikannya kepercayaan penuh oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan perombakan total. Akibatnya, para makelar jabatan berada dalam posisi ternyaman dan merasa bebas menempatkan orang-orang titipannya di BUMN.

“Walau dikritik lantaran terindikasi menabrak belasan peraturan perundang-undangan, mereka masa bodo, tidak peduli karena merasa dapat lampu hijau dari Presiden sehingga lahannya aman. Buktinya, sekelas Adian Napitupulu saja dianggap angin lalu, Erick Thohir tak bergeming, paling yang cuap-cuap hanya Arya Sinulingga. Presiden pun tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Alih-alih memberikan teguran, yang ada Erick Thohir malah jadi anak emas. Apa Presiden lupa, prestasi dan loyalitas Erick Thohir itu belum teruji tapi berani ambil risiko sebesar itu,” tutur R Haidar Alwi.

Sebelumnya, Politikus PDIP, Adian Napitupulu menyebut setidaknya ada 6.000 sampai 7.200 posisi Direksi dan Komisaris di perusahaan induk hingga cicit BUMN. Hanya sekitar 1.000 di antaranya yang asal-usulnya jelas dari parpol, relawan serta Kementerian dan Lembaga. Sedangkan 5.000 sampai 6.200 tidak jelas sama sekali dan dituding semuanya adalah titipan. Sebab, tidak pernah ada lowongan terbuka bagi publik untuk berkesempatan menduduki jabatan tersebut.

“Bagaimana kalau kemudian yang 5.000 dan 6.200 itu titipan mafia migas, mafia infrastruktur, titipan mafia proyek, titipan mafia impor, titipan mafia alkes dan sebagainya. Mungkin tidak? Mungkin! Karena kita tidak tahu asal-usulnya dari mana,” kata Adian Napitupulu dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (23/7/2020).

Menanggapi tudingan itu, Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN berbalik meledek Adian Napitupulu. Ia menilai aktivis 98 tersebut tidak mengerti budaya korporasi karena BUMN memiliki mekanisme tersendiri terkait pengangkatan Direksi dan Komisaris perusahaan negara.

“Jadi lucu, ini bukan jabatan publik, gitu. Ini kan posisi korporasi gitu, jadi saya bisa mengatakan bahwa Bung Adian Napitulu ini jadi banyak blundernya. Karrna tidak paham Budaya Korporasi,” ucap Arya Sinulingga, Jumat (24/7/2020).

Tidak terima diolok-olok, Adian Napitupulu kemudian membalas pernyataan Arya Sinulingga. Sudah sewajarnya bila seleksi Direksi dan Komisaris BUMN haruslah melalui proses yang terbuka. Artinya, rangkaian rekrutmennya diumumkan ke publik, terlepas jika kandidatnya berasal dari parpol pendukung pemerintah. Pembukaan lowongan jabatan Direksi dan Komisaris sebuah perusahaan sudah lazim terjadi. Misalnya, lowongan yang dibuka oleh Perusda Pasar Surya, PT Patralog, PT Bank Jatim dan PT Jateng Petro Energi.

“Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut. Pernyataan kedua dari Stafsus BUMN yang saya anggap juga sebagai pernyataan Menteri atau setidaknya sesuai arahan Menteri, adalah bahwa Direksi dan Komisaris BUMN itu bukan pejabat publik. Nah menurut saya itu adalah pernyataan yang tidak berlandaskan pengetahuan, tapi nafsu bicara saja,” papar Adian Napitupulu, Sabtu (25/7/2020). (ham)