Aspirasi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD), Bandung, Jawa Barat. (Twitter)

THREECHANNEL.CO – Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung tentang Kalender Akademik 2020/2021 memicu reaksi keras dari mahasiswa. Khususnya terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP bagi mahasiswa yang hendak mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN). Hal ini adalah buntut dari kebijakan Kementerian Agama yang membatalkan diskon UKT untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

SK Rektor UIN SGD Bandung yang bertanggal 8 Juni dinilai memberatkan mahasiswa dan orangtua. Bukan hanya harus membayar UKT 100 persen, tapi juga tenggang waktu yang diberikan pihak kampus terlalu singkat (22-26 Juni), yakni 3 pekan sejak SK diterbitkan. Apalagi, sebagian besar orangtua mahasiswa mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

“Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.” Demikian putusan Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. dalam poin ke-tiga SK yang beredar.

Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak karena Rektor UIN SGD Bandung “menghilang” dan dianggap tidak responsif terhadap aspirasi peserta didiknya. Akibatnya, mahasiswa beramai-ramai menyuarakan aspirasinya melalui media sosial hingga #GunungDjatiMenggugat menjadi trending di jagad Twitter, Kamis (11/6/2020).

“Semuanya serba tahu bulat (mendadak), tanpa perundingan dulu, kkn dr dan pkld ga ada sosialisasi dulu, sekarang tiba-tiba harus bayar ukt dimasa banyak keluarga yang lagi krisis slip gaji. Mending lah kalo ada keringanan lah ini? 100%? Kita dapet apa? #GunungDjatiMenggugat,” tulis @liana_up

“Bapa rektor dan bapa mentri agama yang terhormat, Sebenernya kami ga butuh subsidi kuota, yang kami butuhkan empati negara untuk ringankan beban uang kuliah.
#GunungDjatiMenggugat,” tulis @delafitri26.

“Lu mampu bayar lu kuliah, gak mampu bayar, masih banyak kok yang mau kuliah di UIN dan bayar :). Orang miskin di larang kuliah ada deh di UWIN BANDUNG.
#GunungDjatiMenggugat,” tulis @10Supriatna.

“Terimakasih uin sudah membuat ku dan orang tuaku resah dan tidak baik baik saja. Terimakasih atas kejutan yang begitu istimewa ini sampai” kami bingung harus bayar ukt pake APA #GunungDjatiMenggugat,” tulis @erina_ramadani.

“Pa rektor pernah muncul gara2 rame soal pantun, trus ngilang gara2 ukt, sekarang muncul lgi ngeluarin kalender akademik baru, mungkin nnti ngilang lgi klu mahasiswa udh bayar ukt krna mengikuti SK dr pemerintah aktivitas pembelajaran diperpanjang smpe 2021 #GunungDjatiMenggugat,” tulis @Musthafahb1.

“Pemberitahuan terlalu medadak (H-12??? WTF!) dan tanpa keringanan dalam bentuk apapun? Sungguh dari hati ingin taat pada yang namanya kebijakan kampus, tapi untuk saat ini ekonomi berkata lain. #GunungDjatiMenggugat,” tulis @furqoncrrative.

“Teruntuk bapak rektor Universitas in shaa Allah negri (UIN) Bandung, jangan lari dan sembunyi. Lihat dan dengar kan Berikut tuntutan kami ; #GunungDjatiMenggugat,” tulis @FahmiAlGhifari4 sembari menyertakan selebaran digital 7 tuntutan mahasiswa.

Berikut 7 tuntutan mahasiswa UIN SGD Bandung:

1. Menuntut kompensasi UKT/ SPP sebanyak 50-70% dari UKT/ SPP yang telah dibayarkan.
2. Bila poin 1 tidak terealisasi, maka kami menolak bayar UKT pada Semester Ganjil TA 2020/2021.
3. Libatkan mahasiswa dalam perumusan kebijakan kampus.
4. Menuntut adanya transparansi anggaran.
5. Menolak program KKN-DR dengan segala bentuk keterpaksaannya.
6. Menuntut perbaikan sistem pembelajaran berbasis daring sebaik-baiknya dalam rangka pertanggungjawaban dan pembuktian atas hasil Akreditasi A dari BAN-PT.
7. Cabut UU PT Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai informasi, pada awal April lalu Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran tentang diskon UKT/ SPP bagi mahasiswa PTKIN karena terjadi penurunan perekonomian sebagai dampak Pandemi Covid-19. Akan tetapi kebijakan tersebut kemudian dibatalkan dengan sejumlah pertimbangan.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya belum bisa merealisasikan kebijakan tersebut dengan maksud penghematan anggaran.

“Sementara ini belum (terealisasi). Ada penghematan anggaran di Kemenag sebesar Rp 2,6 triliun yang berdampak pada anggaran PTKIN,” ujar Kamarudin Amin, Rabu (29/4/2020). (ham)