Dedy Mawardi, Komisaris Utama BUMN PTPN XI yang berasal dari organ Jokowi-Ma'ruf, Seknas Jokowi. (ist)

THREECHANNEL.CO – Sejumlah pentolan organ relawan Jokowi-Ma’ruf tercatat menduduki beberapa jabatan strategis di dalam pemerintahan maupun di perusahaan pelat merah (BUMN). Di Indonesia, praktik bagi-bagi jabatan kepada para pendukung rezim penguasa merupakan hal yang lazim dilakukan. Meskipun kompetensinya seringkali tidak terlihat, mereka banyak ditempatkan pada posisi paling nyaman di Dewan Komisaris.

Menteri BUMN Erick Thohir kini sedang gencar-gencarnya melakukan perombakan terhadap 142 BUMN. Bahkan, perombakan ini ditargetkan rampung menjelang akhir 2020. Baru-baru ini, Erick Thohir menghapus banyak jabatan Direktur di 13 PTPN. Akibatnya, 12 PTPN kini hanya memiliki 1 Direktur, yakni Direktur Utama. Hanya PTPN III (Holding Perkebunan Nusantara) yang masih memiliki formasi lengkap Dewan Direksi.

Walaupun sibuk bongkar-pasang pejabat BUMN, Erick Thohir sama sekali tidak memiliki keberanian penuh menyentuh kursi empuk yang diisi oleh pendukung rezim penguasa untuk diberikan kepada sosok yang lebih berkompeten. Kalaupun disentuh, sebelum digeser Erick Thohir telah menyiapkan jabatan baru yang setara bahkan lebih berkelas.

Seperti halnya yang terjadi pada Fadjroel Rachman, Jubir Presiden. Masih hangat pemberitaan tentang pencopotan Fadjroel Rachman dari Komisaris Utama Adhi Karya, beredar berita baru mengenai pengangkatannya sebagai Komisaris Utama Waskita Karya.

Selain Fadjroel Rachman, satu di antara pentolan relawan yang tak tergoyahkan di kursi empuk BUMN yakni Dedy Mawardi, Sekjen dari Seknas Jokowi yang kini merangkap sebagai Plt Ketua Umum. Berdasarkan penelusuran Threechannel, nama Dedy Mawardi bertengger di Dewan Komisaris PTPN XI (PT Perkebunan Nusantara).

Pasca berhasil mengantarkan Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014, pria kelahiran Tanjungkarang, 26 Mei 1963 itu diganjar dengan satu kursi Komisaris PTPN XI. Pengangkatannya tercantum dalam SK Pemegang Saham nomor SK-179/MBU/09/2015 dan KPJAK/Hold/SKPTS/R/13/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan komisaris PT Perkebunan Nusantara XI.

Tidak berhenti sampai di situ, Dedy Mawardi bahkan diangkat menjadi Komisaris Utama PTPN XI berdasarkan SK Pemegang Saham nomor SK-190/MBU/09/2017 dan nomor : 3.06/SKPTS/R/101/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI , beliau diangkat menjadi Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XI.

Dedy Mawardi Lahir di Tanjungkarang pada tanggal 26 Mei 1963, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1991 dan hingga saat ini menempuh pendidikan Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung.

Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Bandar Lampung (1995-1997), aktif di Yayasan Pendidikan & Bantuan hukum indonesia sebagai Ketua Harian (1998-2001), sebagai Sekretaris Dewan Nasional pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) (1997-2000), Law Firm Mangkunegara & Partners Jakarta sebagai advokat dan konsultan (2003-2005).

Selain itu, Dedy Mawardi merupakan pendiri Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak DAMAR Lampung (2000-sekarang),sebagai Ketua pada Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandar Lampung (2007-2011), sebagai Senior Patrners di Law Firm MAWARDI & PARTNERS (2008-sekarang), dan sebagai Direktur pada Lembaga Riset & Kajian Kebijakan “IPOR” Lampung (2014-sekarang).

Posisi Komisaris BUMN untuk pentolan Seknas Jokowi tidak hanya diberikan kepada Dedy Mawardi. Ketua Umum Seknas Jokowi yang meninggal dunia pada Jumat (22/3/2019) lalu, Muhammad Yamin (alm) juga didapuk sebagai Komisaris di PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia), BUMN yang bergerak di bidang agroindustri, dan perdagangan, sejak tahun 2016. (ham)