Mantan Menteri BUMN era Presiden Soeharto, Tanri Abeng. (ist)

THREECHANNEL.CO – Mantan Menteri BUMN era Presiden Soeharto, Tanri Abeng menyarankan agar Erick Thohir membuka ruang komunikasi bagi para pengkritik program dan kebijakannya. Satu di antaranya adalah dengan mengajak berdiskusi atau saling bertukar pikiran seputar perombakan BUMN. Sebab, topik tersebut paling banyak mendapat sorotan hingga menuai pro-kontra dari berbagai kalangan.

“Panggillah semua orang itu, yang kedua mungkin ada alasan-alasan lain seperti politik, kalau itu saya tidak tahu lah ya, tapi biasanya orang yang mengkritik karena dia tidak mengerti atau juga memang yang dikritik itu memang salah langkah atau salah memberikan informasi,” ujar Tanri Abeng dalam siaran persnya, Kamis (25/6/2020).

Jika Erick Thohir merasa kebijakannya sudah benar, maka yang bersangkutan harus bisa mempertanggungjawabkannya. Agar fokus membenahi BUMN, Erick Thohir tidak boleh diganggu, namun bila ada yang dianggap melenceng tetap harus dikoreksi.

“Keputusan terahir tetap kepada Erick Thohir sebagai orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden, dia harus kokoh mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, makanya dia harus benar. Kalau dia salah pasti dia dikeroyok,” kata Tanri Abeng.

Sebenarnya, kebijakan yang diterapkan Erick Thohir saat ini bukanlah sesuatu yang baru. Tanri Abeng mengaku, semangat ‘value creation’ atau penciptaan nilai Erick Thohir masih sama dengan apa yang ia buat pada Kementerian BUMN tahun 1998 silam.

“Kebijakan yang dilakukan Erick Thohir itu sesungguhnya masih sejalan dengan pemberdayaan yang saya lakukan 22 tahun yang lalu. Yaitu restruktusasi, profitisasi dan privatisasi. Persis yang dia lakukan, seperti itu sebenarnya jalannya,” tutur Tanri Abeng.

Ia pun mendukung kebijakan Erick Thohir dalam dua hal, menjual BUMN yang bermasalah atau tidak produktif agar tidak menjadi beban serta yang paling penting adalah kembali pada bisnis intinya (core business).

“Misalnya dulu itu ada pabrik PT Iglas yang bergerak pembuatan kemasan gelas, ngapain BUMN ngurusin begitu, jual saja kepada karyawan atau siapa. Hampir semua BUMN besar itu punya universitas, lalu dia juga punya hospiltal. Padahal hotel di holding saja didalam klaster pariwisata misalnya. Jadi persis yang ingin saya lakukan pada waktu saya membentuk kementerian core stay , jadi itu benar semua,” pungkas Tanri Abeng. (ham)