Menteri ESDM, Arifin Tasrif. (ist)

THREECHANNEL.CO – Komisi VII DPR RI mengkritik kebijakan Menteri ESDM (Energi & Sumber Daya Mineral), Arifin Tasrif yang secara sepihak menghapus sejumlah program untuk rakyat kecil dalam refocussing anggaran 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Menteri ESDM, Arifin Tasrif dinilai telah mengingkari kesepakatan yang dicapai dalam beberapa rapat sebelumnya.

“Hal ini semata untuk mengingatkan Pak Menteri bahwa kesepakatan tersebut menjadi perjuangan yang kami janjikan kepada masyarakat. Tapi kemudian Bapak menghapus seluruh program untuk rakyat secara sepihak. Apa Bapak pernah dipermalukan di depan masyarakat banyak? Terus terang dengan menghapus secara sepihak program-program untuk rakyat itu, artinya sama dengan Bapak mempermalukan kami, DPR, di depan masyarakat luas, terutama konsituen kami,” ujar anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris saat Rapat Kerja di Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurutnya, yang lebih memprihatinkan lagi adalah terdapat tiga program untuk masyarakat kecil yang dihapus secara sepihak dalam refocussing anggaran tahun 2020. Program tersebut meliputi Konverter Kit (Konkit) untuk nelayan yang awalnya akan dibagikan sebanyak 40 ribu paket; Konkit untuk Petani 10 ribu paket dan konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg sebanyak 526.616 paket.

“Yang saya herankan mengapa anggaran program untuk rakyat kecil yang dihapus dan mengalami pemotongan. Sementara anggaran belanja barang meliputi perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional lainnya hanya mengalami penurunan sekitar 10 persen saja,” tutur Andi Yuliani Paris.

Oleh karena itu, ia meminta supaya semua itu di-breakdown karena Komisi VII DPR RI perlu tahu anggaran tersebut digunakan untuk apa saja. Menteri ESDM, Arifin Tasrif sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mendukung realisasi janji-janji Presiden terutama menyangkut program untuk rakyat kecil, bukan malah bertindak sebaliknya.

“Tolong jangan diganggu atau dihilangkan program untuk rakyat kecil. Ini tanggung jawab kita yang juga akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Dan Pak Menteri sebagai pembantu Presiden harusnya ikut membantu merealisasikan janji-janji Presiden untuk menyejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya,” kata Andi Yuliani Paris.

Senada dengan rekannya di Komisi VII DPR RI, Mulyanto juga mengkritisi penghapusan secara sepihak anggaran dan program untuk rakyat kecil oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menjelaskan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang Undang, tidak mengambil alih fungsi anggaran yang ada dalam DPR RI sebagaimana amanat UUD 1945.

Dalam refocussing anggaran, selayaknya Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengkomunikasikan dengan DPR RI sebagai wakil rakyat sehingga program strategis untuk rakyat kecil dapat tetap dijalankan.

“Tidak sepantasnya pemerintah menyusun budgeting seratus persen secara sepihak. Apalagi untuk wilayah-wilayah teknis, maka komisi teknis juga perlu diajak bicara. Seperti hal nya program sumur bor, agar masyarakt tidak kekeringan di musim kemarau. Saya ingin komitmen dari Menteri bahwa refocusing bukan harga mati. Masih tetap bisa bergeser terutama program strategis yang menyentuh masyarakat luas. Kalau ditanya apa bisa? Ya itu tergantung will (kemauan) dan prioritas,” ungkap Mulyanto. (ham)