Ilustrasi demo mahasiswa. (ist)

THREECHANNEL.CO – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa & Pemuda Peduli Rakyat (AMPER) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian BUMN & DPR RI pada Selasa (23/6/2020) pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan selebaran digital yang beredar pada Minggu (21/6/2020), aksi massa ini dilatarbelakangi oleh lonjakan tagihan listrik pelanggan PLN selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di sejumlah wilayah.

“New Normal setelah tiga bulan PSBB, rakyat bekerja kembali. Tarif listrik melonjak naik asumsi adanya WFH (Work From Home) sebab pemakaian dari bulan-bulan sebelumnya. Bukan keringanan tarif yang didapat rakyat tapi dugaan spekulatif pembayaran listrik 3 bulan sebelumnya.” Demikian tertulis di dalam selebaran.

Lonjakan tagihan listrik di tengah Pandemi Covid-19 dinilai sangat membebani rakyat, karena banyak di antara pelanggan PLN yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi akibat penurunan pendapatan bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Turunkan tarif listrik dan copot Dirut PLN!” pinta panitia aksi dari Posko Pengaduan Rakyat.

Wartawan Threechannel kemudian telah meminta penjelasan lebih lanjut terkait rencana unjuk rasa dengan cara menghubungi kontak yang tertera atas nama Arrie Rattob. Akan tetapi, pesan WhatsApp yang dikirimkan hanya dibaca tanpa ada balasan sama sekali.

Selebaran rencana unjuk rasa terkait lonjakan tagihan listrik. (ist)

Sebagai informasi, saat ini total pelanggan PLN mencapai 70,4 juta, yang mana jumlah pelanggan pascabayar adalah sebanyak 34,5 juta. Dari 34,5 juta pelanggan itu, terdapat 4,3 juta pelanggan PLN yang mengalami kenaikan tagihan. Pelanggan yang mengalami kenaikan 20% – 50% jumlahnya mencapai 2,4 juta pelanggan.

Sedangkan pelanggan yang tagihannya mengalami kenaikan di atas 200% dialami 6% dari total pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan. Sampai hari ini, PLN setidaknya telah menerima 65.786 pengaduan sehubungan dengan masalah tersebut.

Bob Saril selaku Direktur Niaga & Manajemen Pelanggan PLN menjelaskan bahwa sejak Maret 2020, PLN tidak mendatangi rumah pelanggan untuk melakukan pencatatan meter. Karenanya, tagihan listrik bulan April dan Mei dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir.

Dengan demikian, peningkatan jumlah pemakaian listrik masyarakat selama PSBB yakni Maret & April tidak tercatat dengan pasti oleh PLN. Sehingga kekurangan pembayaran pada tagihan April & Mei dibebankan di bulan Juni. Hal inilah yang membuat tagihan listrik pelanggan PLN pada bulan ini mengalami pembengkakan.

“(Perhitungan tagihan berdasarkan) penggunaan rata-rata tiga bulan, tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penggunaan rata-rata tiga bulan ini juga menjadi standar pencatatan di seluruh dunia ketika petugas tidak dapat melakukan pencatatan meter,” ucap Bob Saril. (ham)