Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (ist)

THREECHANNEL.CO – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menegaskan bahwa Tiongkok merupakan kekuatan dunia yang tidak bisa diabaikan selain Amerika Serikat. Sebab, ekonomi kedua negara tersebut berpengaruh signifikan terhadap perekonomian global masing-masing 18% dan 25%.

“Supaya anak-anak muda tahu, ekonomi Tiongkok ini hampir 18 persen berpengaruh pada ekonomi global. Amerika kira-kira 25 persen. Jadi, anda suka (atau) tidak suka, senang (atau) tidak senang, mau bilang apapun Tiongkok ini merupakan kekuatan dunia yang tidak bisa diabaikan,” ujar LBP dalam kuliah umum secara virtual, Jumat (5/6/2020) sore.

Menurutnya, sebagian masyarakat dan para pengamat selama ini terlalu berlebihan dalam menilai hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok. Bahkan, penilaian tersebut cenderung bermuatan negatif yang memancing kegaduhan dan keributan.

“Kalau anda lihat, ini semua data ya. Jadi kalau banyak pengamat-pengamat, kadang-kadang suka bicara kritik sana-sini, bicara nggak pakai data, ini yang saya kadang-kadang sedih. Kenapa sih? Mbok bicara pakai data supaya bicara itu jangan jadi berkelahi, jangan ribut. Tapi menyodokkan, saling membantu, saling membenarkan. Kami juga tidak sempurna tapi kami mencoba sebaik mungkin,” tutur LBP.

“Kita juga jangan berpikiran terlalu sempit karena UUD 1945 juga mengatakan kita bebas aktif. Jadi kita harus bisa berhubungan dengan semua negara di dunia untuk membuat kita ini kuat. Jadi tidak boleh kita musuhin satu, maunya dengan ini saja. Dan juga tidak ada alasan kita bermusuhan,” imbuh LBP.

Ia sering menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap kerja sama dengan siapa saja. Hal ini sesuai dengan prinsip Politik Bebas Aktif dalam amanat Pembukaan UUD 1945. Namun, calon investor juga wajib memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah Indonesia, salah satunya adalah kewajiban untuk transfer teknologi.

Tanpa banyak disadari selama 4 tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebenarnya Indonesia sudah mulai membangun industri yang punya nilai tambah seperti di Morowali, Konawe dan Weda Bay. Industri yang terintegrasi mulai dari nikel sampai turunannya sudah mulai dilakukan. Bahkan lewat proses daur ulang, kandungan kobalt dari baterai bekas masih dapat dimanfaatkan.

“Dengan 99,3% komponen yang dapat didaur ulang, ke depan masih dapat dikembangkan hingga menjadi “zero waste”. Pengembangan industri nilai tambah seperti inilah yang diharapkan dapat berkontribusi memulihkan perekonomian negara dengan mengatasi permasalahan Current Account Deficit (CAD) kita secara cepat. Dalam hal investasi, seperti yang kami selalu tekankan bahwa kita pun membuka diri untuk bekerja sama dengan semua negara yang ingin kerja sama dengan Indonesia sebagai pemilik raw material,” papar LBP beberapa waktu lalu.

Salah satu sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam skenario pemulihan ekonomi di Indonesia pasca Pandemi Covid-19 adalah hilirisasi minerba. , Akan tetapi, LBP melihat ada tantangan dalam mengembangkan industri hilirisasi yang dihadapi Indonesia, yaitu kurangnya tenaga kerja lulusan Sarjana dan Diploma dalam bidang Teknik.

Menurut data dari Kementerian Ristek Dikti yang dipaparkan dalam Rakor terkait Hilirisasi Industri Logam dan Pengembangan Sumber Daya Alam bersama lintas Kementerian dan Perguruan Tinggi terkait, pada tahun 2025 Indonesia diproyeksi akan membutuhkan 276.298 lulusan Sarjana Teknik dan 458.876 Lulusan Vokasi Teknik.

Sedangkan ketersediaan untuk S1 diproyeksi hanya berjumlah 27.721 dan D3 5.634 orang. Artinya akan ada kekurangan tenaga S1 Teknik sebesar 248.577 dan D3 Teknik 453.243 pada tahun 2025. Dan menurut data BPS pada tahun 2019, mayoritas tenaga kerja di Indonesia berpendidikan SD ke bawah dengan jumlah sebesar 52,4 juta orang.

Berikutnya adalah lulusan pendidikan SMA dengan 23,1 juta orang, SMP 22,9 juta orang, lalu SMK 14,6 juta orang, kemudian baru Sarjana dengan 12,61 juta dan Diploma I/II/III dengan 3,6 juta orang.

“Melihat data yang disampaikan oleh para akademisi ini, saya berpikir bahwa ini adalah tantangan serius bagi pemerintah yang tengah gencar melakukan hilirisasi industri minerba. Padahal, industri hilirisasi membutuhkan lulusan sarjana dan vokasi teknik dalam jumlah yang sangat besar. Untuk itulah saya ingin semua pihak untuk fokus menyiapkan program pengembangan SDM untuk kebutuhan industri yang terintegrasi,” kata LBP.

Harus ada koordinasi yang solid antara Kemendikbud, Kemenperin, Kemenaker serta Kementerian dan Lembaga terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan dan program pengembangan studi serta kurikulum pendidikan vokasi khususnya terkait Industri logam. Dari pengalamannya mendirikan Institut Teknologi DEL bersama sang istri, LBP mengaku bahwa membangun sebuah institusi pendidikan tidaklah mudah, butuh dukungan yang nyata tak hanya dari pemerintah tetapi juga kerjasama dengan pihak swasta.

“Sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, saya ingin pengembangan SDM Indonesia ini menjadi misi besar saya dalam menjemput kesempatan emas yaitu mempersiapkan generasi-generasi muda kita untuk mendapatkan bekal ilmu dan pengetahuan yang mewujud menjadi bekal keahlian mereka sehingga mereka nantinya dapat mendapatkan pekerjaan dan siap menerima transfer teknologi sesuai syarat yang selalu saya sampaikan kepada para investor,” jelas LBP.

Kepada semua Kementerian/ Lembaga, LBP berharap ada kepaduan dalam merumuskan kebijakan ini. Tidak bisa ada satu sektor yang merasa dirinya yang paling mengatur karena yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional. Jadi, tidak bisa hanya bermuara pada kepentingan sektoral. Demi masa depan terbaik generasi penerus Ibu Pertiwi serta tanda keberlanjutan era kebangkitan Industri di Indonesia. (ham)