Kegarangan Jokowi “Seruduk” Para Menteri Tak Becus

211
Screenshot video Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020). (YouTube Sekretariat Presiden)

THREECHANNEL.CO – Lantaran kecewa dan jengkel dengan kinerja para menterinya dalam menangani dampak Pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ultimatum untuk membubarkan lembaga hingga reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Peringatan keras ini disampaikan Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020) lalu dan terungkap ke publik setelah diunggah melalui channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi:

Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggungjawab. Kita yang berada di sini bertanggungjawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati, OECD terakhir sehari dua hari yang lalu menyampaikan bahwa growth/ pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 bisa sampai ke 7,6%. 6-7,6% minusnya. Bank dunia menyampaikan bisa minus 5%.

Perasaan ini harus sama, kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Kalau saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai suasana masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, udah berbahaya.

Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan Perppu ya Perppu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, Perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya Peraturan Menteri, keluarkan! Untuk menangani negara, tanggungjawab kita kepada negara, tanggungjawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang masih seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan. Suasana ini krisis.

Yang ke-dua saya peringatkan belanja-belanja di Kementerian, saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja Kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat! Kalau ada hambatan, keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu Perpres saya keluarkan Perpres-nya. Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan.

Contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 Triliun. Rp 75 Triliun baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kering ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk doker, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 70an Triliun seperti ini. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%.

Di bidang ekonomi juga sama, segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya beri prioritas kepada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean duit se-Rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progress yang signifikan nggak ada.

Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu. Kalau sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat asal untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka.

Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Biasa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau emang diperlukan karena memang suasana ini harus ada, suasana ini bapak-ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary akan saya lakukan.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta kepada bapak-ibu dan saudara sekalian, mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan.

Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dengan manajemen krisis. Sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terimakasih.

(ham)