Pemerhati politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. (ist)

THREECHANNEL.CO – Serangan terhadap PDIP dengan menggunakan isu komunis sebagai senjata, justru membuat partai berlambang banteng tersebut semakin berjaya. Karenanya, jika tidak ingin gagal dalam menundukkan PDIP, diperlukan kecerdasan dan strategi baru. Demikian diungkapkan oleh Pemerhati Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo melalui siaran persnya, Jumat (26/6/2020) malam.

“Terbukti selama pemilu pasca reformasi, partai ini 3 kali menang pemilu legislatif (Pemilu 1999, 2014, 2019) dan 3 kali menduduki jabatan presiden (Megawati 2001-2004, Joko Widodo 2 periode) dan 1 kali menduduki wakil presiden (era pemerintahan Abdurrahman Wahid – Megawati). Berdasarkan fakta itu, semestinya mereka bisa belajar dari realitas agar tidak seperti keledai yang tidak bisa belajar dari kegagalan. Jadi berusahalah untuk cerdas sedikit dengan membuat strategi baru yang lebih terukur, tepat sasaran, sehingga bisa efektif dalam menundukkan banteng moncong putih,” ujar Karyono Wibowo.

Selain itu, respon PDIP dalam menyikapi aksi pembakaran bendera dengan menempuh jalur hukum dipandang sebagai langkah yang sudah tepat dibandingkan membalas dengan aksi jalanan. Sebagai partai yang sudah malang melintang dalam pergulatan politik nasional, PDIP tentu berpengalaman dalam menghadapi tantangan.

PDIP sudah teruji mampu melewati tantangan yang lebih berat saat menghadapi tekanan rezim orde baru. Berangkat dari pengalaman itu tentu semakin mendewasakan PDIP dalam menghadapi setiap gejolak yang datang menghadang.

“Sikap untuk menempuh jalur hukum dalam merespon aksi penolakan yang disertai pembakaran bendera itu, menunjukkan PDIP sudah mencium adanya provokasi yang ingin membenturkan PDIP dengan umat islam dengan memanfaatkan isu penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diframing secara sistematis,” tutur Karyono Wibowo.

Oleh sebab itu, mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontra produktif. Apalagi, di tengah situasi Pandemi Covid-19 ini sangat sensitif untuk memicu kondisi chaos karena pandemi telah meningkatkan kerawanan sosial. Diperlukan kewaspadaan ekstra terhadap berbagai potensi yang dapat memicu konflik.

Situasi pandemi ini seperti padang ilalang di musim kemarau yang mudah terbakar. Indikasi adanya pihak-pihak yang menginginkan kondisi chaos telah terbukti dengan adanya provokasi yang dilakukan kelompok anarko dan sejumlah aksi teror yang terjadi selama pandemi.

“Terlepas dari itu, aksi demo yang disertai pembakaran bendera PKI dan PDIP tentu menyisakan pertanyaan. Pada awalnya demo ini tuntutannya adalah menolak RUU HIP dan menuntut agar RUU HIP dicabut. Lantas apa korelasinya antara menolak RUU HIP dengan membakar bendera PKI dan PDIP. Disinilah yang perlu diurai apa motivasinya,” kata Karyono Wibowo.

Menurutnya, jika dicermati opini yang berkembang terkait dengan penolakan RUU HIP terdapat beragam versi dan kepentingan. Ada yang murni menolak berdasarkan pertimbangan rasional, ilmiah dan dilandasi kebijaksanaan untuk kemaslahatan bangsa. Tetapi, di sisi lain tercium aroma politik yang menyengat. Tujuannya mudah ditebak, yakni untuk menjatuhkan PDIP melalui framing isu komunisme yang dilekatkan ke PDIP.

Sejak awal munculnya kontroversi RUU HIP, PDIP menjadi sasaran tembak, karena dipandang sebagai partai pengusul. Berbagai wacana miring mengarah ke partai berlambang banteng moncong putih itu. Salah satu isu yang kental dengan kepentingan politik adalah mengkaitkan RUU HIP dengan isu bangkitnya komunisme yang dialamatkan ke PDIP dan Presiden Jokowi.

“Karenanya, tak perlu heran, aksi pembakaran bendera PKI dan PDIP di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR adalah bagian dari propaganda politik untuk memberikan stigma komunis ke PDIP,” pungkas Karyono Wibowo. (ham)