Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan. (ist)

THREECHANNEL.CO – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan mendesak agar pelaksanaan PPDB di ibukota segera diulang. Pasalnya, SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tentang Juknis PPDB TP 2020/2021 telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Akibatnya, banyak siswa yang usianya lebih muda tidak lolos seleksi sehingga terancam tidak mendapatkan sekolah.

“Kekacauan ini timbul karena Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan penafsiran yang keliru dan fatal terhadap Permendikbud 44 Tahun 2019 yang sudah menegaskan mengatur bahwa untuk seleksi PPDB harus memprioritaskan faktor jarak dalam zonasi sekolah,” ujar Putra Nababan di Jakarta, Senin (29/6/2020).

SK Kadisdik tersebut mengatur proses seleksi jalur zonasi dan afirmasi PPDB ditentukan berdasarkan prioritas usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar serta bukan berdasarkan faktor jarak dalam zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

“Bahkan di Ayat 2 Pasal 25 juga menyebutkan jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran,” tutur Putra Nababan.

Pasal 24 Ayat 3 disebutkan bahwa jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

“Gara-gara Juknis SK 501 ini saya kebanjiran laporan dari warga di Jakarta Timur yang anaknya tidak bisa mendapatkan sekolah karena kalah seleksi faktor usia. Ini tentu sangat tidak adil dan merugikan orang tua siswa dan dunia pendidikan secara umum. Seharusnya Disdik Provinsi DKI Jakarta tidak pukul rata membuat syarat berdasarkan faktor usia baik untuk penerimaaan berdasarkan jalur zonasi maupun afirmasi,” kata Putra Nababan.

Yang lebih mengerikan lagi, Disdik DKI Jakarta tidak bertanggungjawab terhadap siswa yang ditolak karena umur. Di dalam SK 501 hanya tercantum aturan calon peserta didik baru yang belum diterima di sekolah pilihan, dapat melakukan pendaftaran ke sekolah lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung.

Padahal di Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dalam Pasal 27 Ayat 2 disebutkan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik ke sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama. Bahkan di Ayat 3 juga disebutkan dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia maka peserta didik harus disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat

“Nah ini, terlihat bahwa Disdik DKI cuci tangan, tidak mau bertanggungjawab dengan siswa yang tertolak tersebut,” ucap Putra Nababan.

Karena itulah, tidak ada alasaan untuk tidak mencabut SK 501 ini dan mengembalikan penerimaan PPDB berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Untuk siswa yang tidak lolos seleksi karena alasan umur, maka Disdik harus mencarikan sekolah alternatif berikutnya di zonasi yang sama sampai siswa itu diterima di sekolah tersebut.

“Permendikbud ini disusun dengan semangat mengedepankan rasa keadilan masyarakat yang anti diskriminasi. Maka kita bisa melihat bahwa PPDB Jatim, Jateng dan Jabar jauh dari kekisruhan karena Disdik Provinsi setempat menerapkan Permendikbud dengan sangat baik. Masing-masing tersebut menerapkan PPDB berdasarkan penentuan jarak dalam zonasi,” pungkas Putra Nababan. (ham)