Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi (kiri) bersama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (ist)

THREECHANNEL.CO – Ketua Umum Bintang Muda Indonesia, Farkhan Evendi menilai, ancaman dan kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para Menterinya tidak layak diumbar ke publik. Alih-alih menyelesaikan masalah krisis, eksploitasi akan hal tersebut dapat menimbulkan tekanan batin (psikologis) bagi seorang Menteri sehingga kinerjanya akan semakin buruk.

“Sederhana saja, apa ini menyelesaikan masalah? Akar masalahnya kan di Presiden dalam hal ini top leadernya Presiden kabinet itu. Ibarat kepala rumah tangga seorang Presiden, istri adalah tangan kanan Presiden dan anak adalah rakyatnya. Apakah pantas kepala keluarga mengkritik istrinya didepan anak atau bahkan khalayak luas tentu ada masalah terkait leadershipnya kenapa tak dibicarakan saja di internal,” ujar Farkhan Evendi dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020).

Eksploitasi kemarahan tentu nanti bila disertai reshuffle akan membuat psikologis seorang menteri yang terdampak reshuflle mengalami tekanan batin yang luar biasa dan wujud tak ada ucapan terimakasih seorang Presiden pada bawahannya.

Bintang Muda Indonesia (BMI) melihat saat ini situasi memanas di tengah tidak adanya penghargaan Presiden pada menteri yang sudah bekerja keras yang secara otomatis Presiden tidak menghargai jerih payahnya sendiri dalam mengkoordinasikan para menteri untuk melawan krisis sebagai dampak Pandemi Covid-19.

“Adakah Presiden selama ini berterimakasih pada Menterinya, adakah Presiden selama ini benar benar membuat menteri bekerja dengan visi nawacitanya sehingga tidak menabrak daripada aspirasi rakyat dan narasi-narasi kerakyatan maupun persatuan nasional, tak mungkin sopir memarahi kondektur didepan umum kalau memang kondektur bermasalah turunkan baik-baik di tengah jalan,” tutur Farkhan Evendi.

Ujung tombak salah satu sayap Partai Demokrat itu menduga jangan-jangan memang ada menteri yang mau mundur karena tidak nyaman dengan Presiden lalu Presiden terbawa emosi dengan mengungkapkannya ke publik. Selain itu, isu reshuffle juga bisa memancing spekulasi ada partai yang mau menaikkan jangkarnya terhadap sumber daya kekuasaan menghadapi Pemilu 2024 yang semakin berat.

“Ancaman reshuffle menimbulkan kegaduhan baru, kegaduhan itu menambah sejumlah kegaduhan ketika energi kita lagi difokuskan pada penanggulangan dampak Covid-19. Pak Presiden perlu diingatkan untuk meningkatkan kepercayaan diri, political will dan solidaritas antar elemen untuk bersama melawan Covid-19. Ini juga menurut saya akan memicu perang di internal istana setelah sebelumnya saling serang antar kelompok pendukung Joko Widodo terkait penunjukan Komisaris BUMN,” kata Farkhan Evendi.

Ia mengimbau sebaiknya Presiden lebih serius bergerak dan tidak perlu curhat ke publik soal yang tidak perlu seperti mengancam Menteri dan lain sebagainya. Di negara sedemokratis apapun, jarang ada Presiden mengancam akan melakukan reshuffle. Minimal yang berbicara reshuffle adalah juru bicaranya, itupun khusus menjawab bila memang ada tekanan publik.

Bila gaya komunikasi Presiden transformatif dan Presiden mampu menciptakan budaya kerja tahan banting dan pro rakyat maka semestinya akan diikuti oleh menterinya. Bila lemah didalam diri Presiden maka Presiden sendiri pun tak kan mampu menahan ketakmampuan dirinya mengatur Menteri didepan publik. Jadi, inti masalahnya ada di top leader dalam hal ini Presiden.

Pada dasarnya Farkhan Evendi melihat nama-nama terbaik yang ada di kabinet adalah nama-nama terbaik menurut kriteria partai pendukung Pemerintah. Bukan pada prestasi mereka sebelum jadi Menteri maupun pengalamannya. Padahal, waktu sudah berjalan hampir satu tahun, kabinet ini berjalan tanpa narasi-narasi besar yang membuat Indonesia maju di bidang bidang krusial baik aspek pendidikan, teknologi, militer, ekonomi maupun sosial budaya.

“Presiden perlu memasukkan nama nama profesional di bidangnya. Teknologi, siapa saat ini tokoh yang sedang naik daun di aspek ini. Pendidikan, kenapa tak memilih dari kalangan yang teruji memperhatikan nasib anak kurang mampu. Ekonomi, kenapa tak memilih sosok ekonom pro ekonomi kerakyatan yang teruji. Menteri kesehatan, kenapa tak cari sekaliber Siti Fadilah Supari dalam melawan pandemi global,” papar Farkhan Evendi.

Presiden juga harus terbuka pada opini umum mengenai nama-nama baru yang dipersiapkan menggantikan posisi menteri yang akan d-reshuffle. Presiden Jokowi dapat meneladani betapa dulu Presiden SBY selalu mendengar opini publik terkait menteri yang akan di-reshuffle.

“Bisikan partai pendukung saya kira sudah cukup! Karena terbukti titipan mereka gagal dan ugal-ugalan membawa Arah Bangsa ke Visi Indonesia Maju. Presiden harus pukul balik partai-partai maupun elemen yang merekom nama partai tapi kemudian merusak performansi Presiden di mata rakyat dengan mengabaikan kelompok-kelompok itu,” pungkas Farkhan Evendi. (ham)