Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio (kanan) dan Presiden Joko Widodo (kiri). (ist)

TAJUK OPINI

Oleh : Haidar Alwi Institute (HAI)

Membongkar Operasi Senyap Wishnutama & Tokopedia

THREECHANNEL.CO – Tokopedia adalah satu dari delapan platform digital yang menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja dengan total anggaran mencapai Rp 19,88 Triliun. Di tengah segala kontroversinya, muncul isu rangkap jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio di Tokopedia yang diungkap oleh sejumlah media nasional.

Wishnutama membantah dan menjelaskan bahwa dirinya telah melayangkan surat pengunduran diri dari posisi Komisaris Tokopedia pada tanggal 21 Oktober 2019 atau dua hari sebelum dilantik sebagai Menteri.

Namun, dalam Akta Nomor 271 tanggal 28 November 2019 yang dicatatkan di Kementerian Hukum & HAM pada 26 Desember 2019, Wishnutama masih terdaftar sebagai satu dari delapan Komisaris Tokopedia.

“Setelah temuan tersebut menjadi sorotan publik, Tokopedia buru-buru mengajukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris ke Kementerian Hukum & HAM.

Akta terbaru Nomor 47 tanggal 19 Mei 2020 ini terdaftar dengan nomor AHU-AH.01.03-0223791 di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham pada 19 Mei 2020.

SOROTAN

Pertama, jika benar Wishnutama rangkap jabatan, maka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini telah mengkhianati kepercayaan Presiden Jokowi, rakyat Indonesia, bangsa dan negara. Ia juga melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Pasal 23 menyatakan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Rangkap jabatan berpotensi mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, memengaruhi netralitas pengambilan keputusan dan pelaksanaannya hingga tindak pidana korupsi.

Ke-dua, alasan Wishnutama patut dipertanyakan. Ia berdalih RUPS butuh waktu dan proses sehingga namanya masih tercatat sebagai salah satu Komisaris Tokopedia. Pertanyaannya, apakah harus menunggu selama 7 bulan dan diungkap oleh media, baru mengajukan akta perubahan ke Kemenkumham?

Pasal 111 Ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Ayat 8 Pasal 111 menyebutkan, jika direksi belum memberitahukan, maka Menteri Hukum dan HAM menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi.

Jangan-jangan surat pengunduran diri Wishnutama di Tokopedia hanya formalitas akal-akalan untuk memuluskan ambisinya menjadi Menteri. Padahal secara diam-diam ia masih menjabat sebagai Komisaris Tokopedia seperti bukti yang tercantum dalam akta di Kemenkumham.

Dalam senyapnya rangkap jabatan Wishnutama selama tujuh bulan, sudah berapa banyak proyek pemerintah yang digarap Tokopedia selain Kartu Pra Kerja?

SARAN

Pertama, DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menindaklanjuti kasus tersebut berdasarkan temuan yang diungkap oleh sejumlah media nasional.

Ke-dua, sebaiknya Wishnutama mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wishnutama dapat mencontoh Adamas Belva Syah Devara yang memutuskan mundur dari Staf Khusus Presiden setelah perusahaannya, Ruang Guru menjadi kontroversi karena menjadi mitra Kartu Pra Kerja.

Ke-tiga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mempertimbangkan Wishnutama masuk dalam daftar Menteri yang akan di-reshuffle. (HAI)