Menteri BUMN, Erick Thohir. (ist)

THREECHANNEL.CO – Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai perombakan besar-besaran yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir di perusahaan pelat merah sarat akan nuansa politis. Ia khawatir kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disalahgunakan untuk membentuk suatu kerajaan yang mewadahi kepentingan orang-orang dekat Erick Thohir.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah memberikan kepercayaan penuh kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan perombakan total maupun sebagian dalam manajemen perusahaan pelat merah demi pengelolaan yang lebih baik, termasuk optimalisasi pemanfaatan aset BUMN agar menjadi produktif.

Tidak tanggung-tanggung, Erick Thohir bahkan menargetkan perombakan terhadap 142 perusahaan BUMN akan sudah selesai pada akhir tahun 2020. Jika satu tahun terdiri dari 365 hari, itu artinya setiap tiga hari ada Komisaris dan atau Direksi BUMN yang diganti.

“Ini Erick Thohir mau kerja membenahi BUMN atau mau main lego seperti anak-anak? Bongkar pasang seenaknya. Udah gitu, orangnya itu-itu juga. Direksi BUMN yang bermasalah dilempar ke BUMN lain yang masih sehat. Transfer masalah transfer penyakit. Kalaupun beda ya nggak jauh-jauh dari loyalis Erick Thohir. Gitu aja terus sampai semua BUMN sakit.”

“Saya khawatir kepercayaan Presiden Jokowi disalahgunakan untuk membentuk kerajaan di BUMN yang terdiri dari orang-orang dekat Erick Thohir. Apalagi yang bersangkutan pernah curhat kemana-mana, banyak yang minta jabatan di BUMN dan kebetulan ada momentum dan kesempatannya karena kepercayaan penuh dari Presiden Jokowi,” ujar R Haidar Alwi, Rabu (20/5/2020).

Sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu (23/10/2019), Menteri BUMN Erick Thohir setidaknya telah merombak 33 perusahaan BUMN atau sekitar 23% dari jumlah keseluruhannya. Dengan demikian, selama 7 bulan masa jabatannya, terdapat 4-5 perusahaan pelat merah yang dirombak setiap bulannya atau 1 BUMN 7 hari sekali.

Mengacu pada target dan realisasinya yang dua kali lebih lambat, maka Erick Thohir butuh waktu minimal 2,5 tahun atau setengah dari masa jabatannya untuk melakukan perombakan di 142 BUMN.

“Sangat jauh dari efektif, apalagi efisien. Mbok ya yang diganti yang bermasalah aja, bukan semuanya. Ibarat sebuah bangunan rusak, tukang itu seharusnya tahu mana bagian yang harus diperbaiki, bukan malah membuat bangunan baru. Tukang tambal ban aja tahu kok ini ban bocor bisa ditambal atau tidak, perlu diganti baru atau tidak. Mosok lebih cerdas tukang bangunan dan tukang tambal ban daripada seorang Erick Thohir?” Tutur R Haidar Alwi.

Oleh karena itu, R Haidar Alwi meminta agar Presiden Jokowi memanggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi kebijakan perombakan total di 142 perusahaan pelat merah. Bilamana sejumlah BUMN memang harus dirombak, figur-figur yang menempati posisi tersebut haruslah kompeten dan jauh dari kepentingan pribadi atau kelompok.

“BUMN memang korporasi, tapi milik negara yang menyangkut hajat hidup 270 juta rakyat Indonesia dan generasi masa depan. Makanya Presiden Jokowi harus panggil Erick Thohir, evaluasi walau sebenarnya sudah agak terlambat. Kalau pun ada beberapa BUMN yang harus dirombak, apakah harus diisi oleh orang-orang dekat Erick Thohir? Apa tidak ada figur lain yang bisa diberi kesempatan?”

“Sekadar usul, tidak ada salahnya Presiden Jokowi dan Erick Thohir memberi peluang kepada figur-figur relawan yang sudah berjuang berdarah-darah, tentunya harus yang kompeten. Insya Allah ini bagus karena relawan yang sudah pasti memiliki kecintaan terhadap Presiden Jokowi juga akan memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara. Bukan pengusaha yang isi kepalanya hanya untung, untung dan untung,” pungkas R Haidar Alwi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, berikut BUMN yang telah mendapatkan sentuhan perombakan Erick Thohir dalam jangka waktu 7 bulan:

1. KAI
2. PLN
3. PGN
4. Pertamina
5. BTN
6. MIND ID
7. Bank Mandiri
8. ANTAM
9. Garuda Indonesia
10. PELNI
11. ASDP
12. Pegadaian
13. Pelindo I
14. Angkasa Pura II
15. Jasindo
16. Asabri
17. BNI
18. BRI
19. Perhutani
20. Pupuk Indonesia
21. Taspen
22. Barata Indonesia
23. Danareksa
24. Jiwasraya
25. Angkasa Pura I
26. Pelindo II
27. Pelindo III
28. Peruri
29. Freeport Indonesia
30. Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia
31. Perusahaan Perdagangan Indonesia
32. Pertani
33. PTPN III (Holding)