Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (ist)

THREECHANNEL.CO – Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi bereaksi keras terhadap keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam penanganan Covid-19. Sebab, HTI secara resmi sudah dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

Pelibatan HTI dalam penanganan Covid-19 oleh Pemprov Jawa Barat itu terungkap setelah beredarnya sebuah surat dan viral di media sosial. Dalam surat tersebut, HTI dicantumkan pada nomor urut 106 sebagai satu di antara sejumlah ormas yang digandeng Pemprov Jawa Barat.

“Jangan-jangan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) pro HTI di Jawa Barat. Apakah ini kepentingan elektoral atau ada kepentingan lain, kami akan selidiki. Bagi kami ini bukan persoalan kecil, ini sudah berbicara eksistensi sebuah negara. Dan Banser senantiasa hadir dalam kondisi seperti itu. Ini bukan kejadian kali pertama. Tapi ini sudah berulangkali. Sudah tidak bisa dianggap sebagai kesalahan admistrasi,” ujar Yudi Nurcahyadi kepada wartawan, Sabtu (11/4/2020).

Terus terang, ia dan jajarannya sangat kecewa terhadap Pemprov Jawa Barat karena dinilai telah memfasilitasi tumbuh-kembang ormas terlarang di Indonesia. Oleh karena itu, Yudi Nurcahyadi telah memberi arahan kepada Banser Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Saya juga sering mendapat laporan terkait eksistensi mereka baik di media sosial atau melalui kajian kajian dengan memanfaatkan forum pengajian. Jangan sampai pemerintah menfasilitasi eksistensi HTI di masyarakat. Saya sudah perintahkan anggota dan pasukan Banser untuk siaga,” tutur Yudi Nurcahyadi.

Surat Pemprov Jawa Barat yang viral karena melibatkan ormas terlarang HTI dalam penanganan Covid-19. (ist)

Sebagai informasi, pemerintah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017 lalu, dengan mencabut status badan hukum ormas tersebut. HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu “tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”.

HTI disebut mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya. Selain itu, HTI dianggap berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan NKRI.

Menariknya, pemerintah mencabut status badan hukum HTI dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, yang mengubah sejumlah ketentuan pada UU Ormas. Salah satunya, yaitu menghapus pasal di undang-undang tersebut, yang menyebut bahwa “pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan”.

HTI pun pada 13 Oktober 2017 resmi mendaftarkan gugatan hukum ke PTUN, atas keputusan pembubaran oleh pemerintah tersebut.Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak seluruh gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut oleh pemerintah, Juli 2017 lalu.

Catatan: Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari Pemprov Jawa Barat maupun pihak terkait. Perkembangannya akan dimuat dalam berita berikutnya.