Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (ist)

THREECHANNEL.CO – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Surat Edaran bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja dari rumah (work from home) hingga 31 Maret 2020.

Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dadi SE Menpan-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS atau ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di  Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (work from home) setiap hari kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.”

“Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.” Demikian ujar Anies Baswedan dalam SE yang dimaksud, Senin (16/3/2020).

Adapun ketentuan terhadap pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (work from home) antara lain :

  1. Berada di kediamannya masing-masing (tidak meninggalkan rumah);
  2. Presensi kehadiran jam kerja pegawai berdasarkan pada surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah;
  3. Wajib mengisi aktivitas kerja harian pada e-Kinerja; dan
  4. Tetap diberikan penghasilan.

Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur sistem kerja pegawai dengan pertimbangan:

  1. Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
  2. Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  3. Domisi pegawai;
  4. Kondisi kesehatan pegawai;
  5. Usia pegawai di atas 50 (lima puluh) tahun;
  6. Pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui;
  7. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/ diduga/ dalam pengawasan/ dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
  8. Riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
  9. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.